Rabu, 12 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
344 artikel ditemukan
Kontak Senjata di Papua: Analis Pertahanan Soroti Kegagalan Protokol Perlindungan Warga Sipil
OPINI & ANALISIS
Kontak Senjata di Papua: Analis Pertahanan Soroti Kegagalan Protokol Perlindungan Warga Sipil
Analis pertahanan dan keamanan, Letjen (Purn) Iwan Tribowo, dalam analisis khusus untuk Tempo, menyoroti bahwa insiden kematian warga sipil di Papua mengindikas...
07 Juli 2026
Mantan Jaksa Agung: Penegakan Hukum di Kasus Korupsi Harus Bebas dari Intervensi Politik
OPINI & ANALISIS
Mantan Jaksa Agung: Penegakan Hukum di Kasus Korupsi Harus Bebas dari Intervensi Politik
Pernyataan kritis mantan Jaksa Agung mengungkap patologi sistem hukum Indonesia di mana intervensi politik menggerogoti independensi penanganan kasus korupsi, m...
07 Juli 2026
Opini: Etika Penggunaan Intelijen Asing dan Kedaulatan Hukum Indonesia
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Intelijen Asing dan Kedaulatan Hukum Indonesia
Praktik pertukaran intelijen dengan pihak asing membawa dilema etika yang mengancam kedaulatan hukum Indonesia, khususnya terkait risiko penggunaan informasi ya...
06 Juli 2026
Analisis: Konsep 'Perang Hybrid' dan Tantangannya bagi Kerangka Hukum Nasional
OPINI & ANALISIS
Analisis: Konsep 'Perang Hybrid' dan Tantangannya bagi Kerangka Hukum Nasional
Perang hybrid menciptakan 'zona abu-abu hukum' yang mengancam martabat hukum nasional Indonesia karena kerangka regulatif seperti UU TNI dan KUHP gagal mendefin...
06 Juli 2026
Pembunuhan Berantai di Intan Jaya: Ujian Berat Bagi Komitmen Hukum Pemerintahan Prabowo
OPINI & ANALISIS
Pembunuhan Berantai di Intan Jaya: Ujian Berat Bagi Komitmen Hukum Pemerintahan Prabowo
Tragedi kemanusiaan di Intan Jaya merupakan ujian normatif pertama bagi Pemerintahan Prabowo, yang mengekspos kegagalan tata kelola konflik dan pelanggaran prin...
05 Juli 2026
Analis Hukum: Penanganan Konflik Papua Harus Berbasis Hukum Humaniter, Bukan Balas Dendam
OPINI & ANALISIS
Analis Hukum: Penanganan Konflik Papua Harus Berbasis Hukum Humaniter, Bukan Balas Dendam
Analisis Hukum mengungkap bahwa Penyeleseaian Konflik Papua telah mengganti imperatif Hukum Humaniter dengan logika balas dendam, melanggar prinsip pembedaan, p...
04 Juli 2026
Kajian: Bisnis Militer Swasta dan Ancaman terhadap Hukum Humaniter di Zona Konflik
OPINI & ANALISIS
Kajian: Bisnis Militer Swasta dan Ancaman terhadap Hukum Humaniter di Zona Konflik
Operasi militer swasta (PMC) di zona konflik menciptakan krisis akuntabilitas yang mengancam pilar inti hukum humaniter, seperti tanggung jawab komando dan kewa...
04 Juli 2026
Analisis: Dosa Hukum Penggunaan Senjata Kimia dalam Operasi Militer di Kawasan Konflik
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dosa Hukum Penggunaan Senjata Kimia dalam Operasi Militer di Kawasan Konflik
Penggunaan senjata kimia dalam operasi militer, meski dalam skala terbatas, merupakan pelanggaran absolut terhadap seperangkat norma hukum internasional yang pa...
04 Juli 2026
Mahkamah Konstitusi Dituntut Transparan dalam Putusan Sengketa Pilkada: Analisis Etika Lembaga Peradilan
OPINI & ANALISIS
Mahkamah Konstitusi Dituntut Transparan dalam Putusan Sengketa Pilkada: Analisis Etika Lembaga Peradilan
03 Juli 2026
Analisis: Meningkatnya Penggunaan Pasal Makar di Bawah Rezim Baru dan Ancaman Bagi Demokrasi
OPINI & ANALISIS
Analisis: Meningkatnya Penggunaan Pasal Makar di Bawah Rezim Baru dan Ancaman Bagi Demokrasi
Penggunaan Pasal Makar (KUHP 107-110) untuk menjerat kritikus pemerintah merepresentasikan kriminalisasi sistematis terhadap kebebasan berekspresi dan mengikis...
02 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Hukum Tidak Boleh Jadi Alat Balas Dendam Politik
OPINI & ANALISIS
Presiden Prabowo Tegaskan Hukum Tidak Boleh Jadi Alat Balas Dendam Politik
Pidato Presiden Prabowo di Hari Bhayangkara menyoroti ancaman instrumentalisasi hukum untuk balas dendam politik dan kepentingan ekonomi, menekankan prinsip neg...
02 Juli 2026
Opini: Etika Pembelian Alat Utama Sistem Pertahanan dan Kesesuaian dengan Hukum Humaniter
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Pembelian Alat Utama Sistem Pertahanan dan Kesesuaian dengan Hukum Humaniter
Pengadaan alat utama sistem pertahanan Indonesia mengabaikan audit hukum humaniter, berisiko melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam perang. Tanp...
01 Juli 2026