Minggu, 11 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
550 artikel ditemukan
Analisis: Pola Kriminalisasi terhadap Aktivis HAM di Tengah Ketegangan Politik Menjelang Pemilu
OPINI & ANALISIS
Analisis: Pola Kriminalisasi terhadap Aktivis HAM di Tengah Ketegangan Politik Menjelang Pemilu
Menjelang Pemilu 2027, terjadi peningkatan kriminalisasi terhadap aktivis HAM melalui penggunaan UU ITE dan KUHP yang sistematis, mencederai martabat hukum kare...
25 September 2026
Analisis: Dilema Hukum Humaniter dalam Perang Siber Antara Proxy
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dilema Hukum Humaniter dalam Perang Siber Antara Proxy
Serangan siber terhadap infrastruktur kritis Indonesia memicu dilema hukum humaniter internasional, di mana prinsip pembedaan dan proporsionalitas sulit diterap...
24 September 2026
Opini: Menjaga Martabat Hukum di Tengah Konflik Siber dan Perang Informasi
OPINI & ANALISIS
Opini: Menjaga Martabat Hukum di Tengah Konflik Siber dan Perang Informasi
Artikel ini mengkritisi kekosongan hukum internasional dalam menangani konflik siber dan perang informasi, yang menyebabkan serangan terhadap infrastruktur Indo...
23 September 2026
Analisis: Ketika Teknologi Drone Mengaburkan Batas Etika Perang di Perbatasan Indonesia
OPINI & ANALISIS
Analisis: Ketika Teknologi Drone Mengaburkan Batas Etika Perang di Perbatasan Indonesia
Penggunaan pesawat nirawak (drone) oleh TNI dalam operasi pengawasan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini memicu perdebatan etika perang. Meskipun teknologi ini...
23 September 2026
Analisis: Mengapa Penyelesaian Konflik Papua Butuh Pendekatan Hukum di Atas Pendekatan Keamanan
OPINI & ANALISIS
Analisis: Mengapa Penyelesaian Konflik Papua Butuh Pendekatan Hukum di Atas Pendekatan Keamanan
Pendekatan keamanan yang dominan dalam konflik Papua gagal secara operasional dan etis karena mengabaikan prinsip due process dan hukum humaniter. Pelanggaran t...
23 September 2026
Refleksi Etika Komando: Tanggung Jawab Pimpinan Militer dalam Mencegah Pelanggaran HAM di Lapangan
OPINI & ANALISIS
Refleksi Etika Komando: Tanggung Jawab Pimpinan Militer dalam Mencegah Pelanggaran HAM di Lapangan
Artikel ini mengulas prinsip tanggung jawab komandan dalam hukum humaniter internasional, khususnya dalam konteks operasi militer di Papua. Etika komando menunt...
23 September 2026
Membaca Doktrin 'Salus Populi Suprema Lex Esto' dalam Konteks Keamanan Nasional Kontemporer
OPINI & ANALISIS
Membaca Doktrin 'Salus Populi Suprema Lex Esto' dalam Konteks Keamanan Nasional Kontemporer
Doktrin 'Salus Populi Suprema Lex Esto' (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) yang kerap dikutip pejabat keamanan mengandung paradoks berbahaya jika diter...
23 September 2026
Analisis: Erosi Prinsip Proportionality dan Distinction dalam Operasi Kontra-Separatisme di Papua
OPINI & ANALISIS
Analisis: Erosi Prinsip Proportionality dan Distinction dalam Operasi Kontra-Separatisme di Papua
Operasi keamanan di Papua menunjukkan erosi sistematis prinsip distinction dan proportionality dalam hukum humaniter. Analisis hukum mengungkap pelanggaran terh...
22 September 2026
Amnesty Internasional Indonesia: Hentikan Pembunuhan Warga Sipil Di Tanah Papua
OPINI & ANALISIS
Amnesty Internasional Indonesia: Hentikan Pembunuhan Warga Sipil Di Tanah Papua
Amnesty International Indonesia mendesak penghentian pembunuhan terhadap warga sipil di Papua, yang mereka kutuk sebagai kejahatan serius dalam hukum humaniter...
22 September 2026
Jurnal Ibukota: Gencatan Senjata dan Tantangan Akuntabilitas Hukum di Kawasan
OPINI & ANALISIS
Jurnal Ibukota: Gencatan Senjata dan Tantangan Akuntabilitas Hukum di Kawasan
Artikel ini mengupas ironi gencatan senjata di Timur Tengah yang kerap menjadi celah kekerasan terselubung akibat minimnya akuntabilitas hukum. Pelanggaran terh...
22 September 2026
Analisis: Kehadiran TNI di Papua dalam Bingkai Konstitusi dan Hukum Humaniter
OPINI & ANALISIS
Analisis: Kehadiran TNI di Papua dalam Bingkai Konstitusi dan Hukum Humaniter
Kehadiran TNI di Papua yang diklaim sesuai konstitusi tetap harus diuji dengan prinsip hukum humaniter internasional untuk memastikan perlindungan warga sipil....
22 September 2026
Analisis: Pelibatan Tentara dalam Pemberantasan Korupsi Berpotensi Melanggar Hukum Tata Negara
OPINI & ANALISIS
Analisis: Pelibatan Tentara dalam Pemberantasan Korupsi Berpotensi Melanggar Hukum Tata Negara
Rencana pelibatan TNI dalam pemberantasan korupsi dinilai melanggar asas supremasi sipil, independensi KPK, dan prinsip negara hukum. Pakar hukum tata negara me...
21 September 2026