Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
193 artikel ditemukan
Opini: Keamanan Nasional dan Martabat Hukum: Menavigasi Dilema dalam Konflik Internal
OPINI & ANALISIS
Opini: Keamanan Nasional dan Martabat Hukum: Menavigasi Dilema dalam Konflik Internal
Konflik internal seperti di Papua mengungkap dilema mendasar antara retorika keamanan nasional dan pelanggaran martabat hukum, di mana pendekatan represif menga...
30 Mei 2026
Opini: Degradasi Martabat Hukum dalam Penanganan Konflik Agraria di Sumatera
OPINI & ANALISIS
Opini: Degradasi Martabat Hukum dalam Penanganan Konflik Agraria di Sumatera
Konflik agraria di Sumatera mengungkap degradasi martabat hukum melalui penggunaan kekerasan yang melanggar norma nasional dan internasional, serta prinsip etik...
29 Mei 2026
Analisis: Implikasi Hukum dari Kebijakan 'Zero Tolerance' terhadap Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer
OPINI & ANALISIS
Analisis: Implikasi Hukum dari Kebijakan 'Zero Tolerance' terhadap Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer
Kebijakan 'zero tolerance' terhadap pelanggaran HAM dalam operasi militer menghadapi ujian martabat hukum: tanpa tiga pilar akuntabilitas (investigasi independe...
29 Mei 2026
Opini: Penggunaan Teknologi Militer AI dan Tantangan Etika dalam Hukum Perang Kontemporer
OPINI & ANALISIS
Opini: Penggunaan Teknologi Militer AI dan Tantangan Etika dalam Hukum Perang Kontemporer
Implementasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam sistem militer Indonesia menghadirkan tantangan hukum dan etika akut, khususnya terkongsi prinsip acco...
29 Mei 2026
Opini: 'State of Exception' dalam Penanganan Terorisme: Kecenderungan Berbahaya yang Menggerogoti Konstitusi
OPINI & ANALISIS
Opini: 'State of Exception' dalam Penanganan Terorisme: Kecenderungan Berbahaya yang Menggerogoti Konstitusi
Praktik state of exception dalam penanganan terorisme telah menciptakan krisis konstitusional dengan melanggengkan penangguhan hak-hak dasar warga negara di baw...
29 Mei 2026
Peluncuran Buku 'Etika Komando' oleh Purnawirawan Jenderal TNI: Refleksi Kritis atas Tanggung Jawab Moral Pemimpin Militer
OPINI & ANALISIS
Peluncuran Buku 'Etika Komando' oleh Purnawirawan Jenderal TNI: Refleksi Kritis atas Tanggung Jawab Moral Pemimpin Militer
Peluncuran buku 'Etika Komando' oleh seorang Purnawirawan Jenderal TNI mengungkap defisit pendidikan etika aplikatif dalam militer Indonesia, yang berpotensi me...
28 Mei 2026
Opini: Diplomasi 'Makan Siang' dan Etika Negosiasi Senjata: Kritik atas Transaksi Alutsista Indonesia-Amerika Serikat
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi 'Makan Siang' dan Etika Negosiasi Senjata: Kritik atas Transaksi Alutsista Indonesia-Amerika Serikat
Pembelian alutsista melalui jalur diplomasi tertutup melanggar prinsip transparansi UU Pengadaan Barang/Jasa dan mengabaikan due diligence hukum terhadap sejara...
28 Mei 2026
Analisis: Revisi UU TNI dan Ambivalensi dalam Pengaturan 'Military Assistance to Civil Authority'
OPINI & ANALISIS
Analisis: Revisi UU TNI dan Ambivalensi dalam Pengaturan 'Military Assistance to Civil Authority'
Analisis revisi UU TNI mengungkap ambivalensi berbahaya dalam pasal Bantuan Militer kepada Kekuasaan Sipil, yang mengancam prinsip supremasi sipil dan martabat...
28 Mei 2026
Opini: Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Peperangan Modern dan Implikasinya bagi Hukum
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Peperangan Modern dan Implikasinya bagi Hukum
Integrasi AI dalam sistem senjata otonom mengancam fondasi hukum humaniter internasional dengan menciptakan krisis akuntabilitas dan meruntuhkan prinsip kendali...
27 Mei 2026
Analis: Penahanan Relawan oleh Israel Ungkap Kelemahan Hukum Humaniter dalam Konteks Blokade
OPINI & ANALISIS
Analis: Penahanan Relawan oleh Israel Ungkap Kelemahan Hukum Humaniter dalam Konteks Blokade
Penahanan relawan oleh Israel mengungkap kelemahan mendasar hukum humaniter dalam konteks blokade Gaza yang dianggap ilegal. Blokade yang membatasi akses bantua...
27 Mei 2026
OPINI: REFORMASI SISTEM PERADILAN MILITER UNTUK MENJAGA MARTABAT HUKUM
OPINI & ANALISIS
OPINI: REFORMASI SISTEM PERADILAN MILITER UNTUK MENJAGA MARTABAT HUKUM
Sistem peradilan militer Indonesia gagal memenuhi prinsip equality before the law dengan mempertahankan mekanisme tertutup yang melindungi impunitas. Kegagalan...
27 Mei 2026
OPINI: MARTABAT HUKUM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERbatasan
OPINI & ANALISIS
OPINI: MARTABAT HUKUM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERbatasan
Penyelesaian konflik perbatasan melalui pendekatan militeristik tanpa legitimasi hukum internasional telah mengikis martabat hukum Indonesia dan melanggar prins...
27 Mei 2026