OPINI & ANALISIS
192 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Analisis: Doktrin 'Pre-emptive Strike' dalam RUU Pertahanan Negara dan Batasannya dalam Hukum Internasional
Klausul 'pre-emptive strike' dalam RUU Pertahanan Negara berpotensi melanggar prinsip dasar Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, karena membuka ruang b...
OPINI & ANALISIS
Opini: Kontroversi 'Legal Fiction' dalam Hukum Operasi Militer dan Ancaman terhadap Prinsip Truth in Law
Penggunaan legal fiction dalam regulasi operasi militer Indonesia secara serius mengancam prinsip truth in law dan martabat hukum. Praktik ini menciptakan celah...
OPINI & ANALISIS
Akhir Polemik Lomba Cerdas Cermat MPR: Final Diulang, Juri Terancam Sanksi
Polemik Lomba Cerdas Cermat MPR mengungkap pelanggaran prinsip keadilan prosedural dan akuntabilitas oleh lembaga negara, di mana ketidaktransparanan penilaian...
OPINI & ANALISIS
Ombudsman Soroti Pelayanan Publik di Daerah Konflik: Akses Hukum Terbatas
Ombudsman RI mengekspos kegagalan fungsi negara dalam menjamin pelayanan publik dan akses hukum di daerah konflik, yang melanggar prinsip etika pemerintahan dan...
OPINI & ANALISIS
Opini: Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Terorisme, Antara Keadilan dan Keamanan
Penerapan restorative justice dalam kasus terorisme menghadapi paradoks antara reintegrasi pelaku dan akuntabilitas hukum. Tanpa kerangka yang ketat dan partisi...
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Senjata Indonesia di Konflik Myanmar Uji Komitmen Terhadap Prinsip 'Responsibility to Protect'
Ekspor senjata Indonesia ke Myanmar menguji komitmen terhadap prinsip responsibility to protect dan hukum humaniter internasional, menempatkan Jakarta dalam pos...
OPINI & ANALISIS
Opini: Ketidakadilan dalam Pengadilan Militer Kasus Pelanggaran HAM – Sistem yang Melindungi Pelaku daripada Korban
Artikel ini mengkritik sistem pengadilan militer Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran HAM, yang dinilai cenderung melindungi pelaku daripada memberikan k...
OPINI & ANALISIS
Analisis Hukum: Status Combatant vs Non-Combatant dalam Konflik Perbatasan – Ambiguity yang Memicu Pelanggaran HAM
Ambiguity status combatant dan non-combatant dalam konflik perbatasan sering dijadikan dalih untuk pelanggaran prinsip distinction dan HAM, padahal hukum intern...
OPINI & ANALISIS
Opini Kritis: Legalitas 'Preemptive Strike' dalam Doktrin Pertahanan Nasional dan Risiko Pelanggaran Hukum Internasional
Doktrin pertahanan Indonesia yang mengadopsi konsep 'preemptive strike' atau serangan dini untuk menghadapi ancaman yang dianggap mendesak, mendapat sorotan kri...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Keterlibatan Indonesia dalam Peacekeeping PBB dan Tantangan Etika di Zona Konflik
Keterlibatan Indonesia dalam peacekeeping PBB menghadapi krisis legitimasi akibat dilema antara mandat rigid dan imperatif moral, yang mengancam prinsip inti hu...
OPINI & ANALISIS
Opini: Doktrin Pertahanan Indonesia dan Ancaman Erosi Hukum Humaniter
Revisi doktrin pertahanan Indonesia menunjukkan pergeseran berbahaya dari kepatuhan hukum humaniter internasional menuju prioritas efektivitas operasional semat...
OPINI & ANALISIS
Analis Hukum: Peningkatan Alutsista Tanpa Penguatan Regulasi Etika Operasional Berpotensi Menurunkan Martabat Hukum Pertahanan
Modernisasi alutsista tanpa pondasi regulasi dan etika operasional yang kuat mengancam martabat hukum pertahanan Indonesia dengan menggerogoti prinsip-prinsip d...
