Rabu, 12 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
345 artikel ditemukan
Opini: Etika Pembelian Alat Utama Sistem Pertahanan dan Kesesuaian dengan Hukum Humaniter
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Pembelian Alat Utama Sistem Pertahanan dan Kesesuaian dengan Hukum Humaniter
Pengadaan alat utama sistem pertahanan Indonesia mengabaikan audit hukum humaniter, berisiko melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam perang. Tanp...
01 Juli 2026
Opini: Impunitas dalam Sistem Peradilan Militer dan Dampaknya terhadap Martabat Hukum
OPINI & ANALISIS
Opini: Impunitas dalam Sistem Peradilan Militer dan Dampaknya terhadap Martabat Hukum
Sistem peradilan militer yang tertutup di bawah UU No. 31/1997 telah menjadi sarang impunitas terstruktur, yang secara sistemik melanggar prinsip equality befor...
30 Juni 2026
Analisis: Ambivalensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Konflik Tigray – Antara Prinsip HAM dan Kepentingan Strategis
OPINI & ANALISIS
Analisis: Ambivalensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Konflik Tigray – Antara Prinsip HAM dan Kepentingan Strategis
Respons Indonesia terhadap konflik Tigray yang dipenuhi pelanggaran hukum humaniter mengungkap disonansi moral antara komitmen retorika HAM dan praktik politik...
30 Juni 2026
Opini: 'Legacy of Impunity' – Bagaimana Kegagalan Pengadilan HAM Timor Leste Mempengaruhi Kebijakan Hukum Indonesia Kini
OPINI & ANALISIS
Opini: 'Legacy of Impunity' – Bagaimana Kegagalan Pengadilan HAM Timor Leste Mempengaruhi Kebijakan Hukum Indonesia Kini
Kegagalan pengadilan HAM Ad-Hoc untuk Timor Timur telah menciptakan preseden impunitas beracun yang melemahkan negara hukum Indonesia. Analisis menunjukkan pola...
01 Juli 2026
Analisis: Menguatnya Peran Militer di Ranah Sipil Diduga Kaitkan dengan Elektoral 2029
OPINI & ANALISIS
Analisis: Menguatnya Peran Militer di Ranah Sipil Diduga Kaitkan dengan Elektoral 2029
Penguatan peran militer di ranah sipil yang dikaitkan dengan kalkulasi politik Pilpres 2029 merupakan pelanggaran prinsip supremasi sipil dan netralitas TNI, se...
29 Juni 2026
Kemhan Ungkap Alasan Calon Pengelola Koperasi Ikut Latihan Militer
OPINI & ANALISIS
Kemhan Ungkap Alasan Calon Pengelola Koperasi Ikut Latihan Militer
Kebijakan Kemhan yang mengaitkan pelatihan militer dengan pembentukan karakter pengelola koperasi dalam kerangka Bela Negara merupakan pelanggaran prinsip pembe...
30 Juni 2026
Analis: Penggunaan AI dalam Sistem Senjata Otonom Ancam Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perang
OPINI & ANALISIS
Analis: Penggunaan AI dalam Sistem Senjata Otonom Ancam Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perang
Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) yang diintegrasikan ke dalam sistem senjata otonom mematikan (Lethal Autonomous Weapons Systems/LAWS) membawa ancaman...
28 Juni 2026
Mantan Panglima TNI: Perang Siber Harus Taat Hukum Humaniter, Bukan 'Wild West' Digital
OPINI & ANALISIS
Mantan Panglima TNI: Perang Siber Harus Taat Hukum Humaniter, Bukan 'Wild West' Digital
Seruan mantan Panglima TNI untuk menerapkan hukum humaniter dalam perang siber merupakan gugatan etis terhadap normalisasi anarki digital. Artikel ini menganali...
28 Juni 2026
Kontroversi Penggunaan AI dalam Targetting Militer: Ancaman terhadap Prinsip Distinction dalam Etika Perang
OPINI & ANALISIS
Kontroversi Penggunaan AI dalam Targetting Militer: Ancaman terhadap Prinsip Distinction dalam Etika Perang
Integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam targetting militer mengancam prinsip distinction dalam hukum humaniter dengan menciptakan kesenjangan akuntabilitas...
29 Juni 2026
Analisis: Deklarasi Keadaan Darurat di Papua Picu Resiko Duplikasi Pelanggaran HAM Berat Era Orba
OPINI & ANALISIS
Analisis: Deklarasi Keadaan Darurat di Papua Picu Resiko Duplikasi Pelanggaran HAM Berat Era Orba
Deklarasi keadaan darurat di Papua berisiko mengulang siklus pelanggaran HAM berat era Orde Baru dengan membuka ruang impunitas hukum dan militerisme yang lepas...
27 Juni 2026
Kritik terhadap Komnas HAM: Rekomendasi Tanpa Status HAM Berat Dinilai Abaikan Prinsip Keadilan bagi Korban Papua
OPINI & ANALISIS
Kritik terhadap Komnas HAM: Rekomendasi Tanpa Status HAM Berat Dinilai Abaikan Prinsip Keadilan bagi Korban Papua
Surat Rekomendasi Komnas HAM untuk kasus Kembru di Papua yang menghindari penetapan status pelanggaran HAM berat dinilai telah mengabaikan prinsip keadilan pros...
27 Juni 2026
Analisis: Meningkatnya Intensitas Konflik di Papua Sejak 2018 Menunjukkan Kegagalan Pendekatan Keamanan Konvensional
OPINI & ANALISIS
Analisis: Meningkatnya Intensitas Konflik di Papua Sejak 2018 Menunjukkan Kegagalan Pendekatan Keamanan Konvensional
Eskalasi konflik di Papua sejak 2018 menandai Kegagalan Kebijakan negara yang melampaui aspek teknis menuju pelanggaran sistematis prinsip dasar Hukum Humaniter...
27 Juni 2026