Penggunaan drone dalam operasi antiteror yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini menjadi sorotan tajam para pakar hukum internasional dan etika perang. Dalam sebuah seminar di Jakarta, pengamat hukum dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa serangan drone yang tidak mampu membedakan antara kombatan dan warga sipil berpotensi melanggar prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional, yakni prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Pelanggaran semacam ini tidak hanya mencederai martabat hukum, tetapi juga dapat memperkuat narasi radikalisme akibat korban sipil yang tak terhindarkan. Isu ini menuntut telaah kritis terhadap akuntabilitas dan transparansi setiap operasi drone di Indonesia.
Pelanggaran Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas dalam Operasi Drone
Prinsip pembedaan dalam hukum humaniter mewajibkan pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta hanya menargetkan kombatan. Sementara itu, prinsip proporsionalitas melarang serangan yang mengakibatkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Dalam konteks operasi antiteror, penggunaan drone yang seringkali dilakukan berdasarkan kecerdasan buatan atau informasi intelijen yang tidak sempurna, rawan menimbulkan kesalahan target. Beberapa pakar menyoroti sejumlah pelanggaran yang mungkin terjadi:
- Pelanggaran Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang mengatur aturan dasar pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Serangan drone yang tidak mampu memverifikasi status target dapat melanggar pasal ini.
- Pelanggaran Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I, yang melarang serangan yang dianggap berlebihan terhadap warga sipil. Tanpa pengawasan ketat, risiko korban sipil dalam operasi drone menjadi sangat tinggi.
- Ketidakpatuhan terhadap prinsip kewajaran militer, di mana setiap serangan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan proporsional. Penggunaan drone sebagai alat yang efisien secara militer tidak serta-merta membenarkan pelanggaran etika perang.
Pengamat hukum menegaskan bahwa tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat, operasi drone justru berpotensi menjadi alat yang melanggengkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan melukai martabat hukum.
Regulasi dan Akuntabilitas: Kunci Mencegah Pelanggaran Etika Perang
Pemerintah beralasan bahwa penggunaan drone efektif meminimalkan risiko bagi personel militer, sehingga dianggap sebagai pilihan taktis yang lebih aman. Namun, dari perspektif martabat hukum, keselamatan personel tidak boleh menjadi dasar untuk mengorbankan prinsip-prinsip etika perang dan hukum humaniter. Setiap serangan drone harus dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan melibatkan lembaga pengawas HAM dalam proses persetujuan dan evaluasi operasi. Rekomendasi mendesak yang diajukan para pakar meliputi:
- Pembentukan regulasi khusus tentang penggunaan drone dalam operasi antiteror, yang mengatur secara jelas prosedur identifikasi target dan kewajiban verifikasi.
- Penguatan peran lembaga independen, seperti Komnas HAM, untuk mengawasi setiap serangan drone dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hukum humaniter.
- Transparansi informasi tentang jumlah serangan, korban yang ditimbulkan, dan dasar hukum penggunaannya, guna memenuhi prinsip akuntabilitas publik.
Tanpa langkah-langkah ini, penggunaan drone tidak hanya akan mengancam jiwa warga sipil, tetapi juga mengikis legitimasi negara dalam melawan terorisme di mata komunitas internasional.
Pertanyaan etis yang menggugah para aktivis hukum untuk segera bersikap adalah: sejauh mana kita rela mengorbankan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional demi efektivitas taktis yang sesaat? Bukankah martabat hukum justru terletak pada keberanian kita untuk tetap mematuhi nilai-nilai etis meskipun dalam situasi paling sulit sekalipun? Sudah saatnya pemerintah mendengarkan suara etika perang yang memanggil, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari panggung global yang mengawasi setiap langkah kita.
