OPINI & ANALISIS
193 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Menguatnya Wacana 'Mock Trial' dan Pelecehan Keadilan: Respons Publik terhadap Vonis Penyiram Andrie Yunus
Kritik pedas dari berbagai organisasi HAM, termasuk Amnesty International yang menyebut vonis tersebut sebagai 'pelecehan terhadap keadilan', mencerminkan kekec...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam Kasus Andrie Yunus sebagai Cacat Struktural Hukum Nasional
Kasus Andrie Yunus menyingkap dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan militer sebagai cacat struktural yang melanggar prinsip equality before the law dan...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer Picu Impunitas
Dualisme Yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer telah menciptakan kelas keadilan terpisah bagi aparat bersenjata, mengikis prinsip kesetaraan di hadapan hukum da...
OPINI & ANALISIS
Respons Formal TNI atas Vonis: Komitmen Penegakan Aturan dalam Koridor yang Masih Dipertanyakan
Pernyataan Kapuspen TNI tentang komitmen penegakan aturan dalam 'koridor hukumnya' justru mengungkap krisis mendalam sistem peradilan militer Indonesia. Komitme...
OPINI & ANALISIS
Merespons Krisis Kemanusiaan di Negara Tetangga: Analisis Kewajiban Hukum dan Batas Etis Intervensi Kemanusiaan Indonesia
Indonesia menghadapi dilema hukum dan etika dalam merespons krisis kemanusiaan di negara tetangga, dimana doktrin R2P bertentangan dengan sistem hukum internasi...
OPINI & ANALISIS
Opini: Dilema Etis Penggunaan Teknologi Otonomi Mematikan dalam Sistem Pertahanan Indonesia
Perkembangan sistem senjata otonom mematikan (lethal autonomous weapons systems/LAWS) menempatkan Indonesia di persimpangan etika dan strategi pertahanan. Secar...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Papua – Utopia Hukum atau Keharusan Moral?
Tuntutan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua semakin mengemuka dari kalangan masyarakat sipil dan akademi...
OPINI & ANALISIS
Kajian Akademis: Doktrin 'Perang Lawan Teror' Indonesia Mengabaikan Prinsip Pembatasan (Restraint) dalam Hukum Internasional
Doktrin perang melawan teror Indonesia dinilai mengabaikan prinsip pembatasan (restraint) dalam hukum internasional, dengan mengaburkan batas antara penegakan h...
OPINI & ANALISIS
Pakar Hukum Tata Negara: Kekerasan terhadap Aktivis Menggerus Fondasi Demokrasi Konstitusional
Kekerasan terhadap aktivis menandai gugurnya kewajiban positif negara untuk melindungi kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Keterlibatan aparat milite...
OPINI & ANALISIS
Praktisi Hukum Kritik Dualisme Peradilan dalam Kasus Kekerasan oleh Aparat
Dualisme peradilan antara peradilan umum dan militer dalam menangani kekerasan oleh aparat menciptakan ketidakadilan prosedural yang mengikis prinsip equality b...
OPINI & ANALISIS
Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana: Antara Keadilan Restoratif dan Tekanan Konviksi Statistik
Budaya konviksi di kejaksaan merupakan pelanggaran etis terhadap prinsip minister of justice, yang mengubah jaksa dari pencari keadilan menjadi pemburu statisti...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Polemik Revisi UU Intelijen dan Ancaman terhadap Due Process of Law
Rancangan revisi UU Intelijen mengancam prinsip due process of law dengan melegalkan kewenangan eksepsional seperti penyadapan dan penangkapan preventif tanpa p...
