Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
345 artikel ditemukan
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia di Laut Cina Selatan Antara Prinsip dan Pragmatisme
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia di Laut Cina Selatan Antara Prinsip dan Pragmatisme
Diplomasi hukum Indonesia di Laut Cina Selatan dihadapkan pada ujian etis antara konsistensi penuh pada prinsip UNCLOS dan tuntutan pragmatisme hubungan bilater...
07 Agustus 2026
Analisis: Ambivalensi Hukum dalam Penanganan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Indonesia
OPINI & ANALISIS
Analisis: Ambivalensi Hukum dalam Penanganan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Indonesia
Indonesia terjebak dalam ambivalensi hukum berbahaya dalam penanganan konflik internal, di mana kerangka hukum domestik menciptakan legal vacuum yang mengabaika...
07 Agustus 2026
Analisis: Ambivalensi Indonesia dalam Menerapkan Hukum Humaniter di Konflik Dalam Negeri
OPINI & ANALISIS
Analisis: Ambivalensi Indonesia dalam Menerapkan Hukum Humaniter di Konflik Dalam Negeri
Indonesia menunjukkan standar ganda (double standard) dalam penerapan hukum humaniter, vokal menuntut perlindungan warga sipil di konflik internasional namun ab...
07 Agustus 2026
Opini: Revisi UU Narkotika, antara Keamanan Nasional dan Paradigma Kesehatan Publik yang Berkeadilan
OPINI & ANALISIS
Opini: Revisi UU Narkotika, antara Keamanan Nasional dan Paradigma Kesehatan Publik yang Berkeadilan
Proses revisi Undang-Undang Narkotika menghadapi persimpangan jalan antara pendekatan keamanan nasional yang represif dan paradigma kesehatan publik yang berkea...
06 Agustus 2026
Analisis: Penggunaan Autonomous Weapons Systems (AWS) dan Vacuum Hukum di Indonesia
OPINI & ANALISIS
Analisis: Penggunaan Autonomous Weapons Systems (AWS) dan Vacuum Hukum di Indonesia
Pengembangan dan potensi penggunaan Autonomous Weapons Systems (AWS) atau sistem senjata otonom memunculkan dilema hukum dan etika yang belum terjawab dalam reg...
06 Agustus 2026
Opini: Etika Penggunaan Kekuatan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Tanah Papua
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Kekuatan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Tanah Papua
Kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Papua menciptakan ruang abu-abu hukum yang mengaburkan standar Hukum Humaniter Internasional, melumpuhkan prins...
06 Agustus 2026
Menyoroti ‘Hukum yang Berpihak’: Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Korporasi Perusak Lingkungan vs Masyarakat Adat
OPINI & ANALISIS
Menyoroti ‘Hukum yang Berpihak’: Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Korporasi Perusak Lingkungan vs Masyarakat Adat
Analisis kritis mengungkap bias struktural dalam putusan pengadilan yang memihak korporasi perusak lingkungan atas masyarakat adat, ditandai dengan beban pembuk...
05 Agustus 2026
Opini: Etika ‘Perang Siber’ dan Ambang Batas Baru Pelanggaran Kedaulatan Negara
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika ‘Perang Siber’ dan Ambang Batas Baru Pelanggaran Kedaulatan Negara
Perang siber telah menciptakan krisis kedaulatan hukum internasional dengan memanfaatkan ambiguitas normatif untuk menghindari klasifikasi sebagai 'serangan ber...
05 Agustus 2026
Analisis: Ambivalensi Hukum Humaniter dalam Operasi Militer di Kawasan Konflik Urban
OPINI & ANALISIS
Analisis: Ambivalensi Hukum Humaniter dalam Operasi Militer di Kawasan Konflik Urban
Operasi militer di kawasan permukiman padat penduduk, baik di dalam maupun luar negeri, terus menguji batas-batas penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI)....
05 Agustus 2026
Menguji Independensi Peradilan Militer dalam Kasus Pelanggaran HAM: Studi Kasus Penembakan di Paniai
OPINI & ANALISIS
Menguji Independensi Peradilan Militer dalam Kasus Pelanggaran HAM: Studi Kasus Penembakan di Paniai
Proses peradilan militer dalam menangani dugaan pelanggaran HAM berat, seperti penembakan di Paniai, terus dipertanyakan independensi dan efektivitasnya dalam m...
05 Agustus 2026
RKUHP dan Pasal-Pasal Karet: Ancaman terhadap Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Demokrasi
OPINI & ANALISIS
RKUHP dan Pasal-Pasal Karet: Ancaman terhadap Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Demokrasi
Keberadaan pasal-pasal karet dalam RKUHP merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip legalitas (nullum crimen sine lege certa) yang mengancam kepastian hukum...
04 Agustus 2026
Analisis Pakar HI Teuku Rezasyah: Alasan Strategis dan Hukum Dibalik Keputusan Trump Tunda Serangan Iran
OPINI & ANALISIS
Analisis Pakar HI Teuku Rezasyah: Alasan Strategis dan Hukum Dibalik Keputusan Trump Tunda Serangan Iran
Keputusan menunda serangan ke Iran mengungkap pelanggaran hukum internasional yang lebih mendasar: legalitas ancaman kekuatan itu sendiri, yang diatur Pasal 2(4...
03 Agustus 2026