Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Pemusnahan Barang Bukti: Taktik Klasik Obstruction of Justice dalam Kasus Kekerasan Aparat

Pemusnahan Barang Bukti: Taktik Klasik Obstruction of Justice dalam Kasus Kekerasan Aparat

Perintah pemusnahan barang bukti oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta merupakan obstruction of justice yang melanggar prinsip due process dan asas nemo tenetur...

Pengingat Tragedi Agustus 2025: Amplifikasi Kritik terhadap Pengerahan Militer dalam Pengendalian Demo Sipil

Pengingat Tragedi Agustus 2025: Amplifikasi Kritik terhadap Pengerahan Militer dalam Pengendalian Demo Sipil

Pengerahan militer dalam pengendalian demonstrasi sipil melanggar konstitusi dan prinsip hukum internasional tentang kebebasan berpendapat dan HAM. Tragedi Agus...

Desakan Revisi UU Peradilan Militer Menguat: Uji Komitmen DPR terhadap Reformasi Sektor Keamanan

Desakan Revisi UU Peradilan Militer Menguat: Uji Komitmen DPR terhadap Reformasi Sektor Keamanan

Desakan revisi UU Peradilan Militer menguji komitmen DPR dan negara dalam menegakkan prinsip equality before the law dan menghapus impunitas. Revitalisasi siste...

Vonis dan Pemecatan dalam Kasus Andrie Yunus: Analisis Kritis atas 'Keadilan' di Ruang Pengadilan Militer

Vonis dan Pemecatan dalam Kasus Andrie Yunus: Analisis Kritis atas 'Keadilan' di Ruang Pengadilan Militer

Vonis dan pemecatan yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 terhadap anggota BAIS TNI mengungkap kegagalan substantif dalam menegakkan hukum humaniter dan prin...

RKUHP dan Pasal Kontroversial Kejahatan terhadap Negara: Ancaman terhadap Prinsip Legalitas dan Hak Bebas Berpendapat?

RKUHP dan Pasal Kontroversial Kejahatan terhadap Negara: Ancaman terhadap Prinsip Legalitas dan Hak Bebas Berpendapat?

Pengesahan RKUHP dengan pasal-pasal kejahatan negara yang kabur mengancam prinsip legalitas (lex certa) dan hak berpendapat sebagai pilar demokrasi. Ambiguitas...

Mahkamah Agung Tolak Ekstradisi Terduga Pelanggar HAM Timor Leste, Pertimbangkan Asas Non-Refoulement

Mahkamah Agung Tolak Ekstradisi Terduga Pelanggar HAM Timor Leste, Pertimbangkan Asas Non-Refoulement

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permintaan ekstradisi dari pemerintah Timor Leste terhadap seorang tersangka pelanggaran HAM berat periode 1999, denga...

KPU dan Bawaslu Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas: Ancaman terhadap Independensi Penyelenggara Pemilu

KPU dan Bawaslu Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas: Ancaman terhadap Independensi Penyelenggara Pemilu

Pemeriksaan polisi terhadap KPU dan Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas merupakan pelanggaran etika konstitusional yang mengancam independensi penyelengg...

Kritik terhadap Revisi UU Pertahanan: Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Pengawasan Parlemen

Kritik terhadap Revisi UU Pertahanan: Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Pengawasan Parlemen

Rancangan revisi UU Pertahanan mengancam prinsip supremasi sipil melalui perluasan kewenangan yang mengaburkan garis komando sipil atas militer. Proses legislat...

Kasus Penyadapan dalam Penyidikan Terorisme: Di Mana Batas Etis dan Hukumnya?

Kasus Penyadapan dalam Penyidikan Terorisme: Di Mana Batas Etis dan Hukumnya?

Penyadapan dalam penyidikan terorisme merupakan intrusi berat terhadap hak privasi yang hanya sah bila memenuhi syarat ketat hukum acara pidana dan prinsip prop...

Konflik Agraria dan Penggunaan Pasal Kerawanan Keamanan: Kriminalisasi Perlawanan Warga?

Konflik Agraria dan Penggunaan Pasal Kerawanan Keamanan: Kriminalisasi Perlawanan Warga?

Artikel ini mengkritisi praktik kriminalisasi warga dalam konflik agraria melalui penggunaan pasal kerawanan keamanan sebagai pelanggaran prinsip hukum dasar da...

Pelatihan Hukum Humaniter bagi TNI: Sebuah Evaluasi Kritis atas Implementasinya di Lapangan

Pelatihan Hukum Humaniter bagi TNI: Sebuah Evaluasi Kritis atas Implementasinya di Lapangan

Pelatihan hukum humaniter bagi TNI gagal transformatif jika hanya bersifat teoritis dan tidak terintegrasi dengan doktrin operasional serta sistem akuntabilitas...

Etika Penggunaan Kekuatan: Polri dan Ambang Batas 'Minimum Necessary Force' dalam Dispersi Aksi Unjuk Rasa

Etika Penggunaan Kekuatan: Polri dan Ambang Batas 'Minimum Necessary Force' dalam Dispersi Aksi Unjuk Rasa

Insiden dispersi unjuk rasa terkini menguak kegagalan Polri mengimplementasikan prinsip hukum 'minimum necessary force', dengan indikasi penggunaan alat berbaha...