Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Tumbler Bukti Penyiraman Andrie Yunus Diperintahkan Dimusnahkan Pengadilan Militer

Tumbler Bukti Penyiraman Andrie Yunus Diperintahkan Dimusnahkan Pengadilan Militer

Perintah Pengadilan Militer memusnahkan tumbler sebagai barang bukti kasus penyiraman Andrie Yunus merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hukum acara pid...

Vonis Kasus Andrie Yunus Dikritik Sebagai Pelecehan Keadilan dan Obstruction of Justice

Vonis Kasus Andrie Yunus Dikritik Sebagai Pelecehan Keadilan dan Obstruction of Justice

Putusan Pengadilan Militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dikritik sebagai bentuk obstruction of justice karena memerintahkan pemusnahan...

Etika Penggunaan Kekuatan: Polri dan Ambang Batas 'Minimum Necessary Force' dalam Dispersi Aksi Unjuk Rasa

Etika Penggunaan Kekuatan: Polri dan Ambang Batas 'Minimum Necessary Force' dalam Dispersi Aksi Unjuk Rasa

Insiden dispersi unjuk rasa terkini menguak kegagalan Polri mengimplementasikan prinsip hukum 'minimum necessary force', dengan indikasi penggunaan alat berbaha...

Pelatihan Hukum Humaniter bagi TNI: Sebuah Evaluasi Kritis atas Implementasinya di Lapangan

Pelatihan Hukum Humaniter bagi TNI: Sebuah Evaluasi Kritis atas Implementasinya di Lapangan

Pelatihan hukum humaniter bagi TNI gagal transformatif jika hanya bersifat teoritis dan tidak terintegrasi dengan doktrin operasional serta sistem akuntabilitas...

Kajian Etis Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) oleh TNI AL: Antara Efisiensi dan Dehumanisasi Perang

Kajian Etis Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) oleh TNI AL: Antara Efisiensi dan Dehumanisasi Perang

Rencana TNI AL mengoperasikan senjata otonom (AWS) menghadapkan Indonesia pada risiko pelanggaran prinsip distinction dan precaution dalam hukum humaniter inter...

Pelanggaran Aturan Turis Bersenjata di Morotai: Potensi Kejahatan Perang di Daerah Wisata Konflik

Pelanggaran Aturan Turis Bersenjata di Morotai: Potensi Kejahatan Perang di Daerah Wisata Konflik

Praktik war tourism di Morotai yang mengizinkan turis bersenjata dan melakukan simulasi tempur merupakan pelanggaran etika serius dan berpotensi menjadi kejahat...

Gugatan Warga Sipil Gaza di PN Jakarta: Uji Ketaatan Indonesia pada Prinsip Universal Jurisdiction

Gugatan Warga Sipil Gaza di PN Jakarta: Uji Ketaatan Indonesia pada Prinsip Universal Jurisdiction

Gugatan warga sipil Gaza di Pengadilan Negeri Jakarta menguji komitmen Indonesia pada prinsip universal jurisdiction, yang mewajibkan negara mengadili kejahatan...

Pembahasan RUU Keamanan Cyber: Ancaman terhadap Privasi dan Kebebasan Informasi dari Perspektif Hukum

Pembahasan RUU Keamanan Cyber: Ancaman terhadap Privasi dan Kebebasan Informasi dari Perspektif Hukum

RUU Keamanan Cyber mengancam martabat hukum dengan memberi otoritas luas kepada negara untuk membatasi privacy dan kebebasan informasi tanpa prosedur hukum yang...

Kasus Penahanan Aktivis Lingkungan dengan Dalih 'Keamanan Nasional': Ujian Prinsip Due Process di Indonesia

Kasus Penahanan Aktivis Lingkungan dengan Dalih 'Keamanan Nasional': Ujian Prinsip Due Process di Indonesia

Penahanan aktivis lingkungan dengan dalih keamanan nasional merupakan ujian nyata komitmen Indonesia terhadap prinsip due process dan martabat hukum. Praktik in...

Kebijakan 'Border Security' dengan Pendekatan Kekerasan: Analisis Kritis terhadap Pelanggaran HAM di Perbatasan Papua

Kebijakan 'Border Security' dengan Pendekatan Kekerasan: Analisis Kritis terhadap Pelanggaran HAM di Perbatasan Papua

Kebijakan border security di Papua yang mengedepankan kekerasan telah melanggar prinsip necessity dan proportionality dalam etika perang serta konstitusi Indone...

Kajian ICJR: Penggunaan Kekuatan Mematikan oleh Aparat dalam Penanganan Kerusuhan Perlu Kerangka Hukum yang Lebih Ketat

Kajian ICJR: Penggunaan Kekuatan Mematikan oleh Aparat dalam Penanganan Kerusuhan Perlu Kerangka Hukum yang Lebih Ketat

Kajian ICJR mengungkap krisis legitimasi dalam penggunaan Kekuatan Mematikan oleh aparat saat Penanganan Kerusuhan, akibat absennya internalisasi prinsip necess...

Analisis Pakar: RUU Pertahanan Negara Masih Abaikan Prinsip Proporsionalitas dan Distingsi dalam Perang

Analisis Pakar: RUU Pertahanan Negara Masih Abaikan Prinsip Proporsionalitas dan Distingsi dalam Perang

Draf RUU Pertahanan Negara dinilai mengabaikan prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional, yaitu distinction dan proportionality, yang melindungi warga s...