Dalam pusaran hukum nasional, stagnasi penyidikan kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu bukan sekadar fenomena administrasi; ia adalah gejala kegagalan negara dalam memenuhi Imperatif Hukum yang mendasar. Perspektif etika perang dan prinsip rule of law menegaskan bahwa proses penyidikan dan penuntutan kejahatan berat masa lalu merupakan kewajiban normatif, bukan arena permainan Kehendak Politik. Pengabaian ini melanggar inti Konvensi Geneva dan prinsip jus cogens dalam hukum internasional, yang menempatkan penghormatan martabat manusia di atas segala kepentingan temporal.
Stagnasi Hukum sebagai Kebangkitan Impunitas
Dinamika politik dan resistensi elite yang terafiliasi telah mengubah ruang penyidikan menjadi medan tarik-menarik kekuasaan, bukan penegakan norma. Dalam etika perang dan hukum humaniter, setiap pelanggaran hak asasi manusia yang berat—apalagi yang terjadi dalam konflik atau masa transisi—menciptakan trauma kolektif yang hanya dapat diatasi melalui proses hukum yang lengkap. Penyidikan yang terhenti bukan hanya menghentikan pencarian fakta; ia membangun monumen impunitas yang merusak fondasi sistem hukum nasional. Martabat hukum terukur dari kesanggupan negara mengadili kasus yang politically sensitive, bukan hanya yang mudah.
- Penyidikan terhenti melanggar prinsip aut dedere aut judicare dalam hukum internasional, yang memaksa negara untuk mengadili atau menyerahkan pelaku kejahatan berat.
- Pengabaian ini mengingkari hak korban atas keadilan, reparasi, dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal HAM dan Statuta Roma.
- Normalisasi impunitas melalui stagnasi politik menciptakan kultur hukum yang permisif terhadap kejahatan masa depan.
Transisi Keadilan: Antara Imperatif Hukum dan Realitas Politik
Proses Transisi Keadilan yang sehat dalam negara pasca-konflik atau reformasi memerlukan keselarasan antara kehendak politik dan imperatif hukum. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar instrument politik; ia adalah penjaga martabat korban dan penjamin keberlanjutan negara yang demokratis. Tanpa komitmen untuk mengikuti proses hukum secara lengkap—meski hasilnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan tertentu—negara hidup dalam bayang-bayang hukum yang pincang. Imperatif hukum harus menjadi penanda, bukan penghalang, bagi setiap langkah politik dalam penyelesaian kasus masa lalu.
Dalam perspektif etika, setiap stagnasi penyidikan merupakan pelanggaran terhadap prinsip responsibility to protect yang telah diinternalisasi dalam hukum nasional. Negara tidak hanya wajib melindungi korban baru, tetapi juga memberikan keadilan kepada korban lama sebagai bagian dari rehabilitasi sosial dan hukum. Pengabaian ini mengundang pertanyaan mendasar: apakah sistem hukum kita masih memiliki martabat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan elite, atau telah menjadi alat legitimasi kekuasaan?
Lantas, bagaimana aktivis hukum dan penegak hukum harus bersikap? Menyerah pada dinamika politik, atau memperjuangkan imperatif hukum sebagai nafas utama sistem peradilan? Pertanyaan ini tidak hanya relevan bagi kasus masa lalu, tetapi juga bagi setiap potensi pelanggaran di masa depan. Tanpa keberanian untuk menegakkan hukum di atas politik, negara hanya akan menjadi replika dari sistem yang pernah melahirkan kejahatan itu sendiri.
