Ketegangan Memuncak soal Laut Cina Selatan, Filipina Tantang Beijing ke Arbitrase

Ketegangan di Laut Cina Selatan kembali memanas setelah Filipina memanggil utusan Tiongkok untuk memprotes tindakan yang dianggap agresif. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro secara terang-terangan menantang Beijing untuk membawa klaim kedaulatannya yang luas ke meja arbitrase internasional, menyitir putusan tahun 2016 dari Pengadilan Arbitrase Permanen yang menyatakan klaim historis Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional. Tantangan ini menyentuh jantung persoalan etika dalam penyelesaian sengketa internasional: pilihan antara kekuatan militer dan supremasi hukum. Penolakan Tiongkok untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase 2016 merupakan contoh nyata dari tantangan terhadap otoritas hukum internasional oleh negara besar. Sikap ini mengikis prinsip fundamental persamaan kedaulatan negara dan melemahkan rezim hukum laut yang dibangun melalui UNCLOS. Bagi Indonesia dan negara ASEAN lain yang berkepentingan dengan stabilitas kawasan, insiden ini menguji konsistensi komitmen terhadap hukum internasional. Tantangan Filipina mengingatkan bahwa solusi damai dan berbasis aturan adalah satu-satunya jalan yang sah secara etis untuk mencegah eskalasi konflik. Setiap keengganan untuk tunduk pada proses hukum yang adil hanya akan memperkuat narasi bahwa hukum adalah alat bagi yang kuat, bukan pelindung bagi yang lemah dan penjamin perdamaian.