Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
787 artikel ditemukan
Jaksa Agung Diminta Kunker Soal Dugaan Kejahatan Perang di Konflik Papua
HUKUM & ETIKA
Jaksa Agung Diminta Kunker Soal Dugaan Kejahatan Perang di Konflik Papua
Desakan pembentukan tim khusus untuk mengusut dugaan kejahatan perang di Papua merupakan ujian kritis bagi penegakan hukum humaniter di Indonesia. Pelanggaran p...
21 April 2026
Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU Keadaan Bahaya, Aktivis Khawatirkan Ruang Pelanggaran
HUKUM & ETIKA
Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU Keadaan Bahaya, Aktivis Khawatirkan Ruang Pelanggaran
Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terhadap UU Keadaan Bahaya yang warisan kolonial, membiarkan pintu state of exception dan penyalahgunaan kekuasaan t...
21 April 2026
Rekomendasi DPR: Lembaga Medis Militer Harus Independen dari Rantai Komando dalam Investigasi Pelanggaran
HUKUM & ETIKA
Rekomendasi DPR: Lembaga Medis Militer Harus Independen dari Rantai Komando dalam Investigasi Pelanggaran
Komisi I DPR merekomendasikan independensi lembaga medis dalam investigasi korban operasi militer, menanggapi konflik kepentingan struktural yang merusak objekt...
22 April 2026
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua, 12 Warga Sipil Jadi Korban
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua, 12 Warga Sipil Jadi Korban
Komnas HAM mendesak evaluasi operasi militer di Papua menyusul tewasnya 12 warga sipil, menegaskan pelanggaran prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam huku...
20 April 2026
Meski Didesak Merevisi UU Peradilan Militer, Baleg DPR Belum Berencana Membahasnya
HUKUM & ETIKA
Meski Didesak Merevisi UU Peradilan Militer, Baleg DPR Belum Berencana Membahasnya
Baleg DPR belum berencana merevisi UU Peradilan Militer, suatu sikap yang melestarikan impunitas dan dualisme yurisdiksi. Kelambanan ini melanggar prinsip equal...
20 April 2026
DPR Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Umum
HUKUM & ETIKA
DPR Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Umum
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terperangkap dalam konflik norma antara Pasal 65 UU TNI dan Pasal 74 UU Peradilan Militer, menciptakan deadlock...
20 April 2026
Sorotan Keadilan Korban dalam Kasus Andrie Yunus di Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
Sorotan Keadilan Korban dalam Kasus Andrie Yunus di Peradilan Militer
Pelimpahan kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus ke peradilan militer mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem hukum, dimana penempatan yurisdiksi berda...
20 April 2026
Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres
HUKUM & ETIKA
Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres
Wacana pemakzulan Presiden yang diduga didesain untuk kepentingan politik merupakan bentuk penyalahgunaan instrument konstitusional dan mengancam stabilitas huk...
20 April 2026
KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri
HUKUM & ETIKA
KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri
Peringatan KPK tentang risiko korupsi dalam pinjaman luar negeri mengungkap pelanggaran prinsip akuntabilitas negara dan potensi lahirnya odious debt yang membe...
20 April 2026
Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi
HUKUM & ETIKA
Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi
Pemanggilan Sekda Kota Madiun oleh KPK sebagai saksi dalam kasus pemerasan mantan Wali Kota Maidi bukan sekadar perkembangan prosedural, melainkan sinyal alarm...
20 April 2026
Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak
HUKUM & ETIKA
Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak
Pemanggilan konsultan pajak Hasnur Group oleh KPK menandai strategi baru dalam etika perang melawan korupsi, dengan menyasar aktor intelektual yang mendistorsi...
20 April 2026
DPR Jelaskan Alasan Kasus Andrie Yunus Tidak Bisa Diproses di Peradilan Umum
HUKUM & ETIKA
DPR Jelaskan Alasan Kasus Andrie Yunus Tidak Bisa Diproses di Peradilan Umum
Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menjelaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, oleh prajurit BAIS TNI hanya bisa diproses d...
20 April 2026