Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Kajian HAM: Pelanggaran Hak Warga Sipil dalam Operasi Kontra-Terorisme di Papua Menuai Sorotan LBH Jakarta

Kajian HAM: Pelanggaran Hak Warga Sipil dalam Operasi Kontra-Terorisme di Papua Menuai Sorotan LBH Jakarta

Laporan LBH Jakarta mengungkap pelanggaran HAM sistematis dalam operasi kontra-terorisme di Papua, menandai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukum huma...

Kasus Dugaan Penyiksaan Tahanan oleh Aparat: Uji Nyata Komitmen Negara terhadap Konvensi Anti-Penyiksaan

Kasus Dugaan Penyiksaan Tahanan oleh Aparat: Uji Nyata Komitmen Negara terhadap Konvensi Anti-Penyiksaan

Video yang beredar menunjukkan dugaan penyiksaan terhadap tahanan di sebuah sel penjara memantik kemarahan publik dan ujian serius bagi negara. Indonesia telah...

Peninjauan Kembali Hukum Perang RI: UU Ketahanan Nasional Menuai Kritik Aktivis Hukum

Peninjauan Kembali Hukum Perang RI: UU Ketahanan Nasional Menuai Kritik Aktivis Hukum

Rancangan revisi UU Ketahanan Nasional dikritik keras karena pasal-pasalnya yang luas berpotensi melanggar prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional seperti p...

Kasus Penyanderaan di Papua: Polri Dinilai Abaikan Protokol Penanganan Krisis Berbasis HAM

Kasus Penyanderaan di Papua: Polri Dinilai Abaikan Protokol Penanganan Krisis Berbasis HAM

Penanganan krisis penyanderaan di Papua oleh Polri dinilai telah mengabaikan protokol berbasis HAM dan prinsip hukum humaniter, dengan mengutamakan pendekatan k...

KemenkumHAM Gelar Dialog Nasional: Implementasi Hukum Humaniter dalam RUU Pertahanan Negara

KemenkumHAM Gelar Dialog Nasional: Implementasi Hukum Humaniter dalam RUU Pertahanan Negara

Dialog Nasional KemenkumHAM-ICRC untuk mengintegrasikan hukum humaniter ke dalam RUU Pertahanan Negara menghadapi tantangan nyata: mengubah norma konseptual men...

Panglima TNI: 'Etika Tempur dan Hukum Humaniter adalah Bagian dari Pelatihan Inti Prajurit'

Panglima TNI: 'Etika Tempur dan Hukum Humaniter adalah Bagian dari Pelatihan Inti Prajurit'

Pernyataan Panglima TNI tentang integrasi etika tempur dan hukum humaniter dalam pelatihan inti merupakan pengakuan normatif yang wajib. Namun, efektivitasnya b...

Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Vonis Bagi Pelaku Pembakaran Poso, Aktivis: Pengadilan Abai pada Trauma Korban Konflik

Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Vonis Bagi Pelaku Pembakaran Poso, Aktivis: Pengadilan Abai pada Trauma Korban Konflik

Penolakan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali vonis pelaku konflik Poso merupakan bentuk formalisme hukum yang mengabaikan keadilan restoratif dan prinsi...

Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Berantas Penyimpangan, Fokus pada Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Berantas Penyimpangan, Fokus pada Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pernyataan komitmen Jaksa Agung terhadap penegakan hukum berkeadilan harus diuji dalam kasus-kasus kongkrit yang melibatkan kekuasaan dan uang. Integritas insti...

Koalisi Sipil Ajukan Uji Materi UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi

Koalisi Sipil Ajukan Uji Materi UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi

Koalisi sipil mengajukan Uji Materi UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi, menuntut penghapusan dualisme peradilan yang melanggengkan impunitas dan melang...

Penggunaan AI dalam Sistem Keadilan: Di Balik Efisiensi, Ancaman terhadap Hak Proses Hukum yang Adil

Penggunaan AI dalam Sistem Keadilan: Di Balik Efisiensi, Ancaman terhadap Hak Proses Hukum yang Adil

Pemerintah melalui Mahkamah Agung mengumumkan rencana integrasi algoritma Artificial Intelligence (AI) dalam proses pengambilan keputusan awal pada beberapa jen...

Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu: Kehendak Politik atau Imperatif Hukum yang Tak Terelakan?

Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu: Kehendak Politik atau Imperatif Hukum yang Tak Terelakan?

Stagnasi penyidikan kasus Pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya kegagalan politik, tetapi pelanggaran terhadap imperatif hukum dan etika perang yang mendasar. P...

Konflik Agraria dan Penggunaan Pasukan: Ketika Resolusi Hukum Diganti dengan Logika 'Ketertiban' Operasional Militer

Konflik Agraria dan Penggunaan Pasukan: Ketika Resolusi Hukum Diganti dengan Logika 'Ketertiban' Operasional Militer

Penggunaan pasukan dalam konflik agraria, dengan dalih ketertiban operasional, merupakan pelanggaran terhadap prinsip resolusi hukum yang adil dan berpotensi me...