HUKUM & ETIKA
1162 artikel ditemukan
HUKUM & ETIKA
KontraS: Praktik Penyadapan Tanpa Pengawasan Hukum Ancam Ruang Privasi Warga
Praktik penyadapan tanpa pengawasan intelijen yang memadai, seperti yang diperingatkan KontraS, merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan kebebasan...
HUKUM & ETIKA
Pengiriman warga yang ditangkap pasca-demo 27 Agustus ke barak militer melanggar HAM • Amnesty International Indonesia
Kebijakan pengiriman warga pasca-demonstrasi 27 Agustus ke barak militer adalah pelanggaran HAM dan bentuk militerisasi ruang sipil. Pemaksaan diklat tanpa dasa...
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Sambut Baik Moratorium Perkara Pidana Konflik Agraria
Komnas HAM mengapresiasi moratorium perkara pidana konflik agraria oleh Polri sebagai pengakuan atas kegagalan pendekatan represif. Kebijakan ini harus diimplem...
HUKUM & ETIKA
Warga Sipil Terus Berjatuhan, Presiden Diminta Turun Langsung Selesaikan Konflik
Artikel ini mengkritisi kegagalan negara dalam melindungi warga sipil di Papua yang terus menjadi korban kekerasan, dengan merujuk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa...
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Soroti Dugaan Pelanggaran Berat dalam Operasi Militer di Papua
Komnas HAM mendesak investigasi dugaan pelanggaran berat hukum humaniter dalam operasi militer di Papua, meliputi penghilangan paksa dan penghentian akses keman...
HUKUM & ETIKA
Dugaan Penggunaan Kekuatan Berlebihan dalam Pembubaran Demo Buruh di Kawasan Industri
Penggunaan kekuatan berlebihan dalam pembubaran demonstrasi buruh di Cikarang pada 10 September 2026 merupakan pelanggaran prinsip proporsionalitas dan necessit...
HUKUM & ETIKA
Putusan Banding Ringankan Hukuman Pelaku Penyiraman Aktivis, Koalisi Desak Percepat Uji Materi UU TNI
Putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang meringankan hukuman pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis mengungkap keretakan dalam sistem per...
HUKUM & ETIKA
Kebijakan Diklat Militer bagi Pendemo Dinilai Remiliterisasi Ruang Sipil
Kebijakan diklat militer bagi pendemo dinilai sebagai remiliterisasi ruang sipil yang melanggar HAM dan hak konstitusional atas kebebasan berkumpul dan demonstr...
HUKUM & ETIKA
Koalisi Masyarakat Sipil Desak MK Segera Putus Uji Materi UU TNI
Koalisi masyarakat sipil mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutus uji materi UU TNI yang telah tertunda hampir 11 bulan, karena penundaan ini memperdalam ker...
HUKUM & ETIKA
Menteri HAM Dorong Kasasi hingga PK atas Vonis Ringan 2 Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
Menteri HAM mendorong kasasi dan Peninjauan Kembali atas vonis ringan dua anggota TNI penyiram air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, menyoroti kegagalan pera...
HUKUM & ETIKA
Buntut Kasus Andrie Yunus, Koalisi Sipil Desak MK Segera Gelar Putusan Uji Materiil UU TNI
Koalisi masyarakat sipil melalui Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera membacakan putusan uji materiil atas UU T...
HUKUM & ETIKA
Langkah Presiden Bentuk Tim Khusus Ungkap Pelanggaran HAM Masa Lalu Dinilai Terlambat Tapi Tepat
Pembentukan tim khusus oleh Presiden untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu dinilai sebagai langkah tepat namun terlambat, yang secara implisit mengakui keg...
