Kebijakan yang mewajibkan warga dan pelajar yang ditangkap pasca demonstrasi 27 Agustus untuk mengikuti diklat militer di barak TNI selama 10 hari di Bogor mendapat kecaman keras dari perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Amnesty International Indonesia menilai program ini sebagai langkah represif yang melanggar hak konstitusional warga untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai. Dalam kerangka etika perang dan martabat hukum, pendekatan militeristik terhadap warga sipil ini merupakan bentuk remiliterisasi ruang sipil yang kian menguat. Negara, alih-alih melindungi hak-hak sipil, justru menggunakan instrumen militer untuk merespon ekspresi politik warga—sebuah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sarat dengan intimidasi serta pemaksaan.
Pelanggaran HAM dan Supremasi Hukum dalam Diklat Militer
Kebijakan ini menimbulkan persoalan serius dalam hukum internasional dan nasional. Beberapa pelanggaran yang teridentifikasi meliputi:
- Pelanggaran Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: Hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pikiran secara bebas telah diabaikan, karena diklat militer ini dipaksakan sebagai bentuk sanksi atas partisipasi dalam demonstrasi damai.
- Pelanggaran terhadap Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Pasal 21 ICCPR menjamin hak untuk berkumpul secara damai, tanpa diskriminasi atau sanksi yang tidak proporsional. Pengiriman warga sipil ke barak militer bukanlah respons yang proporsional dan melanggar prinsip-prinsip tersebut.
- Ancaman terhadap Supremasi Sipil: Dalam etika perang dan tata kelola negara yang beradab, militer harus tunduk pada otoritas sipil. Kebijakan remiliterisasi ini mengikis martabat hukum dan prinsip supremasi sipil, karena negara menggunakan militer untuk membungkam perbedaan pendapat.
Program diklat di barak TNI ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengirimkan pesan keliru bahwa demonstrasi damai adalah tindakan bermasalah. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak sipil dan kebebasan berkumpul, sebagaimana dijamin dalam hukum nasional dan internasional.
Implikasi Etis dan Kritis terhadap Kebijakan Ini
Dari sudut pandang etis, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang moralitas negara dalam merespon ekspresi warga. Pendekatan militeristik ini bukanlah bentuk edukasi kewarganegaraan yang sehat, melainkan pembungkaman sistematis yang mengancam martabat hukum. Dalam konteks keamanan nasional, negara seringkali membenarkan tindakan represif dengan dalih stabilitas, namun hal ini justru memperburuk ketidakadilan dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Setiap demonstrasi damai harus dihadapi dengan dialog dan jalur hukum yang adil, bukan dengan intimidasi militer. Pertanyaan etis yang layak diajukan: Sejauh mana negara dapat mengorbankan hak-hak dasar warga demi klaim keamanan semu? Dan bagaimana aktivis hukum harus mengambil sikap untuk membela martabat hukum yang terus dikikis? Langkah tegas dari Civil Society dan lembaga bantuan hukum sangat diperlukan untuk mengembalikan negara pada jalurnya sebagai pelindung, bukan pengancam, hak-hak sipil.
