Senin, 12 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
1161 artikel ditemukan
Pemerintah Jelaskan Batasan 'Living Law' dalam KUHP Baru
HUKUM & ETIKA
Pemerintah Jelaskan Batasan 'Living Law' dalam KUHP Baru
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memberikan penjelasan resmi mengenai batasan penerapan 'hukum yang hidup dalam masyarakat' atau living law dalam...
15 September 2026
Kemenkumham Bahas Rancangan Peraturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat
HUKUM & ETIKA
Kemenkumham Bahas Rancangan Peraturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat
Kemenkumham mulai membahas rancangan peraturan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat, namun efektivitasnya dipertanyakan karena masih abu-abu dala...
15 September 2026
Gugatan ke MK Soroti Diskriminasi dalam Sistem Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
Gugatan ke MK Soroti Diskriminasi dalam Sistem Peradilan Militer
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Peradilan Militer mengungkap diskriminasi sistemik yang melanggar prinsip equality before the law. Dua bentuk ketidak...
14 September 2026
Mahfud MD: Kritik 'Rencana Darurat Militer' Tidak Memenuhi Unsur Pidana
HUKUM & ETIKA
Mahfud MD: Kritik 'Rencana Darurat Militer' Tidak Memenuhi Unsur Pidana
Pernyataan pakar hukum senior Prof. Mahfud MD meredakan ketegangan hukum seputar unggahan Ferry Irwandi yang menyebut 'kita bisa menggagalkan rencana darurat mi...
14 September 2026
Empat Prajurit Senior Ditahan, Uji Martabat Hukum dalam Tubuh TNI
HUKUM & ETIKA
Empat Prajurit Senior Ditahan, Uji Martabat Hukum dalam Tubuh TNI
Penahanan empat prajurit senior TNI AU dalam kasus dugaan penganiayaan hingga tewas Serda Ahmad Muzammil Farisa menjadi uji kritis bagi supremasi hukum di tubuh...
14 September 2026
Analisis Hukum: Klaim 'Operasi Intelijen' dan Batas Legalitas Penyadapan dalam Kasus Aktivis
HUKUM & ETIKA
Analisis Hukum: Klaim 'Operasi Intelijen' dan Batas Legalitas Penyadapan dalam Kasus Aktivis
Penyadapan terhadap aktivis dan pengacara HAM yang dilandasi klaim 'operasi intelijen' melanggar konstitusi karena dilakukan tanpa pengawasan peradilan yang sah...
14 September 2026
Kemenkumham Didesak Terbitkan Protokol Tetap untuk Penanganan Konflik Bersenjata dengan Prinsip HAM
HUKUM & ETIKA
Kemenkumham Didesak Terbitkan Protokol Tetap untuk Penanganan Konflik Bersenjata dengan Prinsip HAM
Koalisi masyarakat sipil mendesak Kemenkumham segera menerbitkan Protokol Tetap penanganan konflik bersenjata yang berpedoman pada HAM dan Hukum Humaniter Inter...
14 September 2026
Dugaan Kekerasan Senior Tewaskan Serda Ahmad, Ujian Transparansi dan Reformasi Hukum Militer
HUKUM & ETIKA
Dugaan Kekerasan Senior Tewaskan Serda Ahmad, Ujian Transparansi dan Reformasi Hukum Militer
Kematian Serda Ahmad Muzammul Farisa akibat dugaan 'pembinaan berlebihan' mengungkap retaknya etika komando dan hierarki militer di TNI AU. Peristiwa ini menjad...
14 September 2026
PGI Kecam Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua dan Desak Dialog Kemanusiaan
HUKUM & ETIKA
PGI Kecam Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua dan Desak Dialog Kemanusiaan
Kecaman keras dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terhadap rangkaian kekerasan di Papua, termasuk penyanderaan perempuan di Mimika dan penembakan...
14 September 2026
TPNPB Nyatakan Bertanggung Jawab atas Penembakan ASN di Jayawijaya, Kian Mendesak Pendekatan Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
TPNPB Nyatakan Bertanggung Jawab atas Penembakan ASN di Jayawijaya, Kian Mendesak Pendekatan Hukum Humaniter
Pernyataan TPNPB yang bertanggung jawab atas penembakan ASN di Jayawijaya merupakan pelanggaran serius Hukum Humaniter Internasional karena menargetkan warga si...
14 September 2026
Pakar Hukum: Status Kombatan Faksi Bersenjata di Papua Perlu Diakui Agar Konflik Dapat Diatur Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
Pakar Hukum: Status Kombatan Faksi Bersenjata di Papua Perlu Diakui Agar Konflik Dapat Diatur Hukum Humaniter
Prof. Dr. Marzuki Darusman mendorong pemerintah untuk mengakui status kombatan faksi bersenjata di Papua agar konflik dapat diatur berdasarkan hukum humaniter,...
14 September 2026
Kontroversi RUU Pertahanan: Pasal Kriminalisasi Aktivis HAM Dinilai Langgar Hukum Internasional
HUKUM & ETIKA
Kontroversi RUU Pertahanan: Pasal Kriminalisasi Aktivis HAM Dinilai Langgar Hukum Internasional
Pasal dalam RUU Pertahanan yang mengkriminalisasi warga sipil dengan tuduhan makar atau sabotase jika dianggap 'mengganggu stabilitas nasional' dinilai melangga...
14 September 2026