Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya membuka tabir kelam operasi penegakan hukum di Aceh. Dalam laporan investigasi terbarunya, lembaga ini menemukan pola kekerasan sistematis dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat—mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, hingga penghilangan paksa. Temuan ini bukan sekadar daftar pelanggaran hukum, melainkan bukti krisis etika di institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan hak warga negara. Alih-alih menegakkan hukum, operasi yang diklaim sebagai pemberantasan narkoba justru menjelma menjadi praktik represif yang meruntuhkan martabat hukum di Aceh.
Pola Kekerasan dan Jaminan Hak Asasi yang Terabaikan
Komnas HAM mendokumentasikan sejumlah kejadian yang menunjukkan aparat bertindak melampaui batas kewenangan. Praktik di lapangan mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan instrumen hukum internasional. Setidaknya, tiga pola pelanggaran menonjol dalam operasi tersebut:
- Penangkapan sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang jelas, termasuk tanpa surat perintah yang sah.
- Penganiayaan terhadap tersangka atau warga yang diduga terlibat, yang berujung pada cedera fisik dan trauma psikologis.
- Penghilangan paksa yang membuat keluarga korban tidak pernah mendapatkan kepastian hukum hingga saat ini.
Dalam kerangka hukum internasional, praktik semacam ini melanggar Pasal 9 dan 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Negara memiliki kewajiban untuk menjamin proses hukum yang adil, dan setiap tindakan sewenang-wenang harus dimintai pertanggungjawaban. Namun yang terjadi justru sebaliknya: operasi yang digambarkan sebagai "perang melawan narkoba" menjadi perang terhadap hak-hak sipil warga Aceh. Di sinilah letak persoalan etisnya—ketika tujuan baik dipakai untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang tidak proporsional, maka martabat hukum dikorbankan.
Pelanggaran Hukum dan Tuntutan Akuntabilitas
Para aktivis hukum dengan tegas mengecam pola kekerasan ini. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan martabat hukum. Bagi mereka, temuan Komnas HAM hanyalah puncak gunung es dari praktik represif yang telah berlangsung lama. Yang lebih memprihatinkan, tidak terlihat adanya itikad baik dari institusi penegak hukum untuk melakukan koreksi internal.
Desakan utama yang mengemuka adalah tuntutan pemrosesan hukum secara transparan terhadap seluruh pelaku pelanggaran. Tanpa pengadilan yang jujur, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin terkikis. Aktivis juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dijadikan pembenaran untuk meniadakan hak asasi. Dalam konsep rule of law, tujuan yang baik tidak pernah menghalalkan cara-cara yang melanggar hukum.
Beberapa norma dan prinsip yang dilanggar dalam operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
- Asas praduga tak bersalah yang dilanggar melalui penangkapan dan penganiayaan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, yang menuntut aparat bertindak secukupnya dan tidak berlebihan terhadap warga sipil.
- Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip PBB tentang Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi.
Pertanyaan etis yang harus diajukan: jika aparat penegak hukum sendiri menjadi pelaku pelanggaran, siapa yang akan melindungi warga dari kekuasaan yang seharusnya mengayomi? Tanpa akuntabilitas yang nyata, operasi penegakan hukum di Aceh—dan di mana pun—hanyalah bentuk lain dari kekerasan yang dilegalkan oleh negara. Komnas HAM telah menyodorkan bukti; kini tugas aktivis dan publik adalah memastikan kebenaran itu tidak dikubur oleh narasi resmi yang menyesatkan. Akankah kita membiarkan martabat hukum kembali terinjak, atau bersikap untuk menuntut keadilan?
