Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

MA Perkuat Yurisprudensi: Kerahasiaan Dagang Tidak Bisa Kalahkan Hak Publik atas Informasi Lingkungan

MA Perkuat Yurisprudensi: Kerahasiaan Dagang Tidak Bisa Kalahkan Hak Publik atas Informasi Lingkungan

Mahkamah Agung menegaskan kemenangan hak publik atas rahasia korporasi melalui putusan bersejarah yang menempatkan hak konstitusional atas informasi lingkungan...

Pengacara Korban Konflik Papua Laporkan Dugaan Penyiksaan ke Komnas HAM, Tuntut Penyelidikan Independen

Pengacara Korban Konflik Papua Laporkan Dugaan Penyiksaan ke Komnas HAM, Tuntut Penyelidikan Independen

Laporan dugaan penyiksaan di Papua ke Komnas HAM menguak kegagalan sistemik akuntabilitas, terutama melalui paradoks Pengadilan Militer yang justru melindungi i...

Amnesty International Desak Transparansi Investigasi Keterlibatan Aparat: Menimbang Asas Fair Trial dalam Proses Hukum di Papua

Amnesty International Desak Transparansi Investigasi Keterlibatan Aparat: Menimbang Asas Fair Trial dalam Proses Hukum di Papua

Amnesty International mendesak transparansi investigasi terhadap aparat di Papua, menegaskan bahwa ketiadaan fair trial dan transparansi merupakan pelanggaran k...

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Perpres Pengadaan Tank ke PTUN, Nilai Abaikan Kajian Lingkungan dan HAM

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Perpres Pengadaan Tank ke PTUN, Nilai Abaikan Kajian Lingkungan dan HAM

Gugatan masyarakat sipil terhadap Perpres pengadaan tank menguji komitmen negara hukum, dengan menuding pemerintah mengabaikan kewajiban kajian HAM dan analisis...

Komnas HAM Ungkap Temuan Kritis: Ibu Hamil di Intan Jaya Tewas Diduga Akibat Tembakan dari Pos Militer

Komnas HAM Ungkap Temuan Kritis: Ibu Hamil di Intan Jaya Tewas Diduga Akibat Tembakan dari Pos Militer

Temuan kritis Komnas HAM atas tewasnya ibu hamil di Intan Jaya, Papua, mengindikasikan pelanggaran prinsip pencegahan dan proporsionalitas Hukum Humaniter Inter...

Penyidikan Dugaan Kejahatan Perang di Papua: Ujian Komitmen Hukum Nasional dan Internasional Indonesia

Penyidikan Dugaan Kejahatan Perang di Papua: Ujian Komitmen Hukum Nasional dan Internasional Indonesia

Penyidikan dugaan kejahatan perang di Papua oleh tim gabungan Komnas HAM-Kejaksaan Agung merupakan ujian kritis bagi komitmen Indonesia pada prinsip kesetaraan...

Komnas HAM Paparkan Hasil Investigasi Kematian Okto Tigau, Ungkap Sejumlah Fakta

Komnas HAM Paparkan Hasil Investigasi Kematian Okto Tigau, Ungkap Sejumlah Fakta

Temuan Komnas HAM terkait kematian Okto Tigau di Intan Jaya mengungkap pelanggaran berat prinsip due process dan standar perlakuan tahanan oleh oknum TNI, berte...

Alam Dikeruk Nyawa Melayang, Ekonomi Ekstraktif Disebut Jadi Pemicu Konflik Berdarah di Papua

Alam Dikeruk Nyawa Melayang, Ekonomi Ekstraktif Disebut Jadi Pemicu Konflik Berdarah di Papua

Konflik berdarah di Papua dipicu oleh model ekonomi ekstraktif yang didukung pendekatan keamanan represif, sehingga mengakibatkan pelanggaran HAM sistematis dan...

Kasus Penyanderaan Warga Sipil oleh Kelompok Bersenjata di Papua: Uji Coba Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Konflik

Kasus Penyanderaan Warga Sipil oleh Kelompok Bersenjata di Papua: Uji Coba Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Konflik

Penyanderaan warga sipil oleh kelompok bersenjata non-negara di Papua merupakan pelanggaran berat terhadap Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasion...

Komnas HAM Minta Pemerintah Utamakan Perlindungan Warga Sipil dalam Penanganan Konflik Papua

Komnas HAM Minta Pemerintah Utamakan Perlindungan Warga Sipil dalam Penanganan Konflik Papua

Komnas HAM mengkritik pendekatan pemerintah dalam konflik Papua yang abai terhadap perlindungan warga sipil dan prinsip hukum humaniter, mendesak pergeseran dar...

Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU yang Batasi Hak Berkumpul di Area Konflik

Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU yang Batasi Hak Berkumpul di Area Konflik

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review pasal pembatasan hak berkumpul di daerah konflik telah mengabaikan prinsip proportionality hukum HAM in...

Draf RAN-HAM Terkatung, Komitmen Politik Prabowo terhadap Hak Asasi Diuji

Draf RAN-HAM Terkatung, Komitmen Politik Prabowo terhadap Hak Asasi Diuji

Penundaan RAN-HAM oleh pemerintahan Prabowo Subianto merupakan pelanggaran prinsip obligation to fulfill dalam hukum HAM internasional dan bentuk regresi kebija...

Menampilkan 181 sampai 192 dari 787 hasil

‹
1
2
...
13
14
15
16
17
18
19
...
65
66
›