Gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur bukan sekadar peristiwa geologis; ia adalah ujian etis bagi komitmen negara terhadap hak asasi manusia (HAM). Rekomendasi Pengadilan Tinggi HAM di Surabaya yang mendorong penanggulangan bencana responsif gender lahir dari kesadaran bahwa krisis justru memperbesar ketimpangan. Dalam situasi darurat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas kerap menjadi korban paling rentan, bukan hanya karena terdampak secara fisik, tetapi karena kebijakan bantuan yang bias dan tidak adil. Jika distribusi bantuan dilakukan tanpa perspektif gender, maka negara secara sadar membiarkan sebagian warganya menghadapi kematian dan kehilangan martabat secara tidak setara.
Nondiskriminasi: Fondasi Etis Penanggulangan Bencana
Prinsip nondiskriminasi adalah jantung dari setiap kebijakan penanggulangan bencana yang berkeadilan. Rekomendasi pengadilan menegaskan bahwa tanggap darurat harus dimulai dengan pengakuan bahwa kebutuhan warga tidak seragam. Pasal 2 dan 3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mewajibkan negara untuk mengambil langkah konkret menghapus diskriminasi dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan kedaruratan. Norma ini diperkuat oleh prinsip martabat manusia yang menjadi fondasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta komitmen global dalam Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana yang menuntut pendekatan inklusif dan partisipatif.
Lebih dari itu, dalam penanggulangan bencana, negara tidak bisa berlindung di balik status darurat untuk menangguhkan kewajiban HAM. Justru dalam kondisi darurat, perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas utama. Beberapa norma yang menjadi dasar penilaian etis dan hukum terhadap rekomendasi ini antara lain:
- Pasal 2 CEDAW yang mewajibkan negara mengadopsi langkah legislatif dan kebijakan lain untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang, termasuk dalam situasi bencana.
- Pasal 1 UDHR yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak; tidak ada alasan untuk memperlakukan korban bencana secara berbeda atas dasar gender.
- Prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional yang melarang perlakuan diskriminatif dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, sebuah norma yang semestinya berlaku pula dalam konteks penanggulangan bencana.
Etika Perang dan Bencana: Kesamaan Prinsip Perlindungan
Persoalan gender dalam penanggulangan bencana kerap dianggap isu periferal, padahal ia berbicara tentang siapa yang hidup dan siapa yang dibiarkan mati. Dalam hukum perang, prinsip perlindungan warga sipil menjadi ukuran moralitas sebuah operasi militer. Demikian pula dalam bencana, etika kemanusiaan menuntut agar bantuan tidak menjadi alat kekuasaan atau cermin bias sosial. Jika dalam konflik bersenjata pembedaan perlakuan terhadap korban berdasarkan gender dianggap pelanggaran berat, maka dalam konteks gempa bumi, pembiaran kebutuhan spesifik perempuan dan anak harus dibaca sebagai pelanggaran hak atas kehidupan dan martabat.
Rekomendasi Pengadilan Tinggi HAM ini perlu dibaca sebagai peringatan bahwa bencana dan konflik memiliki kesamaan: keduanya menciptakan situasi di mana negara dengan mudah melanggar kewajiban dasarnya. Hukum humaniter dan hukum HAM sebenarnya bertemu pada satu prinsip—nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, aktivis hukum harus menolak pemisahan buatan antara hukum bencana dan etika perang. Keduanya adalah momentum untuk menguji apakah hukum hadir sebagai perisai bagi yang lemah, atau sekadar alat legitimasi bagi yang berkuasa.
Pertanyaan kritis yang menggantung adalah: akankah rekomendasi ini berakhir sebagai dokumen tanpa daya? Aktivis hukum tidak boleh berhenti pada catatan akademis. Negara harus menindaklanjuti dengan kebijakan yang terukur—data terpilah, mekanisme pengaduan berbasis gender, hingga sanksi bagi penyelenggara bantuan yang lalai. Jika tidak, maka gempa bumi berikutnya hanya akan menyaksikan pengulangan pelanggaran HAM yang sama, dan hukum akan kembali tertunduk di hadapan puing-puing dan air mata.
