HUKUM INTERNASIONAL
819 artikel ditemukan
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional: Kebijakan Luar Negeri RI di Laut Natuna Utara Langgar UNCLOS
Kebijakan Indonesia yang memperluas zona keamanan militer di Laut Natuna Utara dikritik keras karena melanggar UNCLOS 1982, terutama pasal tentang ZEE dan hak l...
HUKUM INTERNASIONAL
PBB Setuju Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Palestina, Indonesia Siap Kirim Kontingen TNI
Keputusan PBB mengirim pasukan perdamaian ke Palestina tanpa mandat yang jelas mengancam perlindungan warga sipil sesuai HHI. Indonesia yang siap mengirimkan Ko...
HUKUM INTERNASIONAL
ICJR Desak Pembentukan Pengadilan Internasional Ad Hoc untuk Dugaan Kejahatan Perang di Papua
ICJR mendesak pembentukan pengadilan internasional ad hoc untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang di Papua, menyoal kegagalan sistem peradilan nasional yang t...
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional: Serangan terhadap Fasilitas Kesehatan di Zona Konflik Papua merupakan Kejahatan Perang
Pakar hukum internasional menegaskan bahwa serangan terhadap rumah sakit, klinik, dan tenaga medis di zona konflik Papua memenuhi unsur kejahatan perang (war cr...
HUKUM INTERNASIONAL
Kajian Hukum: Penyanderaan Perempuan di Mimika dan Perlindungan Khusus Berdasarkan Gender dalam Hukum Humaniter
Penyanderaan sembilan perempuan oleh kelompok bersenjata di Mimika merupakan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter internasional, khususnya terkait Perlin...
HUKUM INTERNASIONAL
LSM Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM Berat oleh TNI di Papua ke PBB
Laporan pelanggaran HAM berat oleh TNI di Papua ke PBB menyoroti urgensi penegakan hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional. Bantahan pemerintah diha...
HUKUM INTERNASIONAL
Indonesia Kritik Resolusi DK PBB soal Laut China Selatan: Implikasi Hukum Internasional
Indonesia mengkritik resolusi DK PBB tentang Laut China Selatan yang dinilai tidak seimbang, dengan menekankan UNCLOS 1982. Namun, sikap ini memicu pertanyaan e...
HUKUM INTERNASIONAL
MenHAM RI : TPNPB dan TNI/Polri Patuhi Hukum Humaniter Internasional
Pernyataan Menteri HAM Republik Indonesia yang menyerukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI/Polri untuk mematuhi hukum humaniter in...
HUKUM INTERNASIONAL
LBH Jakarta Laporkan Pembunuhan Sipil di Papua ke PBB, Desak Intervensi Hukum
LBH Jakarta melaporkan pembunuhan sipil di Papua ke PBB, menegaskan kegagalan mekanisme domestik dan mendesak intervensi hukum internasional. Langkah ini menguj...
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional: Indonesia Perlu Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa
Pakar hukum internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa yang memberikan perlindungan lebih komprehen...
HUKUM INTERNASIONAL
Perlindungan Warga Sipil Menjadi Ujian Saat Konflik Papua Menyentuh Identitas
Konflik bersenjata di Papua menguji komitmen semua pihak dalam menerapkan prinsip dasar hukum humaniter internasional: pembedaan antara kombatan dan warga sipil...
HUKUM INTERNASIONAL
Mantan Jaksa Agung: Penegakan Hukum Humaniter di Konflik Dalam Negeri Butuh Regulasi Khusus
Pernyataan mantan Jaksa Agung mengungkap kelemahan sistemik dalam implementasi hukum humaniter di Indonesia, di mana ratifikasi konvensi internasional belum dii...
