Minggu, 11 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM INTERNASIONAL
819 artikel ditemukan
Natalius Pigai Ingatkan Aparat dan TPN-OPM Patuhi Hukum Perang, Warga Sipil Tak Boleh Jadi Sasaran
HUKUM INTERNASIONAL
Natalius Pigai Ingatkan Aparat dan TPN-OPM Patuhi Hukum Perang, Warga Sipil Tak Boleh Jadi Sasaran
Seruan Natalius Pigai mengakui konflik di Papua memerlukan kerangka hukum perang, namun pelanggaran Prinsip Pembedaan masih terjadi. Tanpa mekanisme akuntabilit...
18 September 2026
Pigai Minta OPM dan TNI-Polri Patuhi Hukum Humaniter Internasional: Jangan Libatkan Sipil
HUKUM INTERNASIONAL
Pigai Minta OPM dan TNI-Polri Patuhi Hukum Humaniter Internasional: Jangan Libatkan Sipil
Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa TNI-Polri dan OPM wajib mematuhi hukum humaniter internasional, terutama prinsip pembedaan antara kombata...
18 September 2026
Status Warga Sipil dalam Konflik Asimetris: Menelaah Klaim 'Agen Intelijen' di Papua
HUKUM INTERNASIONAL
Status Warga Sipil dalam Konflik Asimetris: Menelaah Klaim 'Agen Intelijen' di Papua
Klaim TPNPB yang menyebut korban penembakan di Papua sebagai 'agen_intelijen' tanpa verifikasi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pembedaan dalam huk...
18 September 2026
TPNPB Kodap III Akui Tembak Sopir, Klaim 'Agen Intelijen' Tidak Mencabut Status Perlindungan sebagai Warga Sipil
HUKUM INTERNASIONAL
TPNPB Kodap III Akui Tembak Sopir, Klaim 'Agen Intelijen' Tidak Mencabut Status Perlindungan sebagai Warga Sipil
Kelompok yang mengklaim sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap III Ndugama Darakma mengaku bertanggung jawab atas penembakan sopir Aris S...
17 September 2026
Dubes RI untuk PBB: Prinsip Non-Intervensi Tidak Boleh Jadi Tameng Pelanggaran Hak Asasi Manusia
HUKUM INTERNASIONAL
Dubes RI untuk PBB: Prinsip Non-Intervensi Tidak Boleh Jadi Tameng Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Dubes RI untuk PBB menegaskan prinsip non-intervensi tidak boleh melindungi pelanggaran hak asasi manusia massal, namun aktivis hukum menyoroti risiko retorika...
17 September 2026
Pakar Hukum Internasional: Penundukan Myanmar atas Rakhine Melanggar Hukum Humaniter
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional: Penundukan Myanmar atas Rakhine Melanggar Hukum Humaniter
Pakar hukum internasional dari UI dan UGM mengkritisi tindakan militer Myanmar di Rakhine yang melanggar Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa. Pelanggaran sistematis...
17 September 2026
Mahfud MD Soroti Pelanggaran Etika Perang Israel di Gaza: Hukum Humaniter Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu
HUKUM INTERNASIONAL
Mahfud MD Soroti Pelanggaran Etika Perang Israel di Gaza: Hukum Humaniter Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Mahfud MD secara terbuka mengkritik keras serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan ribuan warga sipil. Dalam pernyataanny...
17 September 2026
Kejahatan Perang di Myanmar: Aktivis Minta Perluasan Mandat Komisi Investigasi PBB
HUKUM INTERNASIONAL
Kejahatan Perang di Myanmar: Aktivis Minta Perluasan Mandat Komisi Investigasi PBB
Serangan udara junta Myanmar terhadap rumah sakit dan sekolah melanggar hukum humaniter internasional, mendorong aktivis mendesak perluasan mandat Komisi Invest...
17 September 2026
Mahkamah Internasional Putuskan Pelanggaran HAM Berat di Gaza, Indonesia Desak Implementasi
HUKUM INTERNASIONAL
Mahkamah Internasional Putuskan Pelanggaran HAM Berat di Gaza, Indonesia Desak Implementasi
Putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan tindakan militer Israel di Gaza melanggar Konvensi Jenewa menjadi tonggak krusial dalam penegakan etika perang da...
16 September 2026
Pakar Hukum Internasional: Indonesia Perlu Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional: Indonesia Perlu Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa
Indonesia masih belum meratifikasi Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949, sebuah ketertinggalan serius dalam hukum humaniter internasional yang mengan...
16 September 2026
TPNPB Tuding TNI Tembak Warga Sipil di Yalimo: Pentingnya Investigasi Independen
HUKUM INTERNASIONAL
TPNPB Tuding TNI Tembak Warga Sipil di Yalimo: Pentingnya Investigasi Independen
Tuduhan TPNPB terhadap TNI di Yalimo menyoroti potensi pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional. Negara wajib melaku...
16 September 2026
Analisis: Posisi Hukum Indonesia dalam Sengketa Laut China Selatan Pasca-Keputusan PCA 2016
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Posisi Hukum Indonesia dalam Sengketa Laut China Selatan Pasca-Keputusan PCA 2016
Sepuluh tahun pasca-putusan PCA 2016, Indonesia dihadapkan pada ujian implementasi UNCLOS di Laut China Selatan, khususnya di Natuna. Konsistensi posisi hukum s...
16 September 2026