Rabu, 12 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM INTERNASIONAL
544 artikel ditemukan
Ahli Hukum Internasional: Penggunaan Drone dalam Operasi Militer di Papua Harus Patuhi Hukum Humaniter
HUKUM INTERNASIONAL
Ahli Hukum Internasional: Penggunaan Drone dalam Operasi Militer di Papua Harus Patuhi Hukum Humaniter
Penggunaan drone dalam operasi militer di Papua menghadapkan Indonesia pada ujian akuntabilitas hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan dan p...
29 Juli 2026
Prajurit TNI Ditembak KKB di Papua: Analisis Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
HUKUM INTERNASIONAL
Prajurit TNI Ditembak KKB di Papua: Analisis Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
Penembakan prajurit TNI di Papua menguak kegagalan implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional. Negara memikul tanggun...
29 Juli 2026
Konferensi Regional Bahas Akuntabilitas Perusahaan Senjata dalam Rantai Pasok Pelanggaran HAM di Myanmar
HUKUM INTERNASIONAL
Konferensi Regional Bahas Akuntabilitas Perusahaan Senjata dalam Rantai Pasok Pelanggaran HAM di Myanmar
Konferensi regional di Jakarta mengungkap kekosongan hukum yang memprihatinkan dalam mengatur akuntabilitas perusahaan senjata dalam rantai pasok global, khusus...
29 Juli 2026
Analisis Hukum: Status Kombatan vs Anggota KKB dalam Konflik Papua
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis Hukum: Status Kombatan vs Anggota KKB dalam Konflik Papua
Penyangkalan status kombatan bagi kelompok bersenjata Papua melalui kerangka KKB merupakan manuver hukum yang mengesampingkan kewajiban humaniter internasional....
28 Juli 2026
Konsep 'Responsibility to Protect' dalam Konflik Papua: Antara Kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan
HUKUM INTERNASIONAL
Konsep 'Responsibility to Protect' dalam Konflik Papua: Antara Kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan
Kedaulatan Indonesia di Papua diuji oleh doktrin Responsibility to Protect (R2P) yang menempatkan perlindungan HAM sebagai syarat legitimasi negara. Kegagalan s...
28 Juli 2026
ILO Desak Perlindungan Khusus bagi Pekerja di Daerah Konflik Sesuai Konvensi Internasional
HUKUM INTERNASIONAL
ILO Desak Perlindungan Khusus bagi Pekerja di Daerah Konflik Sesuai Konvensi Internasional
Desakan ILO terhadap pemerintah Indonesia mencerminkan pelanggaran substantif terhadap konvensi internasional yang mengikat terkait perlindungan pekerja di daer...
27 Juli 2026
Mendorong Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa sebagai Komitmen Hukum Humaniter Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Mendorong Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa sebagai Komitmen Hukum Humaniter Indonesia
Kegagalan Indonesia meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa menciptakan kekosongan hukum yang mengancam prinsip dasar jus in bello dalam konflik Papua. S...
27 Juli 2026
Kajian Hukum: Status 'Pengkhianat' dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
HUKUM INTERNASIONAL
Kajian Hukum: Status 'Pengkhianat' dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
Klaim eksekusi warga sebagai 'pengkhianat' dalam konflik Papua tidak memiliki dasar dalam Hukum Humaniter Internasional, yang hanya mengakui status peserta perm...
27 Juli 2026
Sengketa Natuna: Perspektif Hukum Laut vs Narasi Kekuatan Militer Belaka
HUKUM INTERNASIONAL
Sengketa Natuna: Perspektif Hukum Laut vs Narasi Kekuatan Militer Belaka
Sengketa Natuna pada hakikatnya adalah ujian terhadap komitmen Indonesia pada supremasi hukum laut internasional (UNCLOS), bukan ajang uji kekuatan militer. Esk...
27 Juli 2026
Menggadaikan Etika: Kritik terhadap Kerjasama Militer dengan Negara yang Terlibat Pelanggaran HAM Berat
HUKUM INTERNASIONAL
Menggadaikan Etika: Kritik terhadap Kerjasama Militer dengan Negara yang Terlibat Pelanggaran HAM Berat
Kerjasama militer Indonesia dengan negara pelaku pelanggaran HAM berat berpotensi melanggar mandat konstitusi dan prinsip due diligence dalam hukum internasiona...
27 Juli 2026
Kecaman Aktivis Hukum: Penggunaan Senjata Otomatis di Pulau Terpencil Langgar Hukum Humaniter Internasional
HUKUM INTERNASIONAL
Kecaman Aktivis Hukum: Penggunaan Senjata Otomatis di Pulau Terpencil Langgar Hukum Humaniter Internasional
Penggunaan Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) dinilai sebagai pelanggaran struktural terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter...
26 Juli 2026
Menyoroti Praktik Penyanderaan Warga Sipil oleh Kelompok Bersenjata: Pelanggaran Berat Hukum Humaniter
HUKUM INTERNASIONAL
Menyoroti Praktik Penyanderaan Warga Sipil oleh Kelompok Bersenjata: Pelanggaran Berat Hukum Humaniter
Penyanderaan warga sipil merupakan pelanggaran berat hukum humaniter yang menyentuh norma jus cogens, melanggar prinsip imunitas mutlak dan Pasal 34 Konvensi Je...
26 Juli 2026