MenHAM RI : TPNPB dan TNI/Polri Patuhi Hukum Humaniter Internasional

Pernyataan Menteri HAM Republik Indonesia yang menyerukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI/Polri untuk mematuhi hukum humaniter internasional merupakan langkah normatif penting di tengah eskalasi kekerasan di Papua. Seruan ini menegaskan kembali prinsip dasar bahwa dalam konflik bersenjata non-internasional sekalipun, kewajiban untuk menghormati dan melindungi warga sipil tetap mengikat semua pihak. Namun, pernyataan resmi dari level menteri ini akan diuji oleh tindak lanjut konkret di lapangan dan kesediaan negara untuk menuntut akuntabilitas dari aparatnya sendiri. Dari perspektif etika perang, seruan ini mengakui adanya situasi konflik bersenjata di Papua—sebuah pengakuan yang selama ini sering dihindari oleh narasi resmi yang lebih suka menyebutnya sebagai 'gangguan keamanan'. Pengakuan implisit ini membawa konsekuensi hukum yang berat: aturan-aturan hukum humaniter yang diatur dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II menjadi berlaku. Ini berarti segala bentuk kekerasan terhadap orang yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan, termasuk penyanderaan dan eksekusi tanpa pengadilan, adalah pelanggaran hukum internasional. Kredibilitas seruan ini sangat bergantung pada konsistensi dan keberanian negara dalam menegakkannya. Sejarah menunjukkan bahwa seruan serupa seringkali berakhir sebagai pesan diplomatis tanpa gigi penegakan hukum. Negara memiliki kewajiban ganda: pertama, memastikan pasukan keamanannya mematuhi hukum humaniter; kedua, mencegah dan menghukum pelanggaran oleh kelompok bersenjata di wilayah kedaulatannya. Tanpa mekanisme investigasi independen untuk setiap insiden kekerasan terhadap sipil, tanpa proses peradilan yang adil bagi pelaku dari pihak manapun, seruan menteri HAM hanya akan menjadi lip service yang memperdalam krisis kepercayaan dan memperpanjang siklus balas dendam di tanah Papua.