Klaim sepihak TPNPB yang menyebut korban penembakan di Trans Wamena sebagai 'agen_intelijen' bukan sekadar strategi propaganda—ia merupakan serangan langsung terhadap fondasi hukum humaniter internasional. Dalam konflik asimetris seperti di Papua, status_sipil adalah benteng perlindungan yang dijamin oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I & II. Ketika kelompok bersenjata menuding seseorang tanpa proses verifikasi yang transparan, mereka secara efektif mengubah setiap penduduk sipil menjadi target potensial. Praktik ini melanggar prinsip pembedaan (distinction) yang merupakan pilar utama hukum perang, dan mencederai martabat hukum yang seharusnya melindungi yang tak bersenjata. Dengan menempatkan label 'agen_intelijen' tanpa bukti, TPNPB tidak hanya mengabaikan asas praduga tak bersalah, tetapi juga menciptakan zona abu-abu hukum di mana setiap warga sipil bisa dituduh dan diserang secara sewenang-wenang.
Klaim Sepihak dan Risiko Terhadap Prinsip Pembedaan
Dalam kerangka hukum_humaniter, penentuan status kombatan versus sipil tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Geneva Conventions Common Article 3 dan Additional Protocol II—yang berlaku untuk konflik non-internasional—secara tegas melarang kekerasan terhadap orang yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan. TPNPB yang menyebut korban sebagai agen_intelijen tanpa bukti yang dapat diverifikasi—seperti rekaman, pengakuan, atau putusan pengadilan—telah melanggar prinsip due process dan presumption of innocence. Risiko dari klaim sepihak ini nyata: ia menciptakan legal black hole di mana setiap warga sipil bisa dianggap musuh, mengikis perlindungan_hukum yang universal. Praktik ini juga menjadi instrumen teror yang dirancang untuk memecah belah masyarakat Papua dan menimbulkan ketakutan massal. Beberapa pelanggaran normatif yang terjadi meliputi:
- Pelanggaran Prinsip Pembedaan: Tidak ada bukti bahwa korban secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan (direct participation in hostilities) sebagaimana didefinisikan oleh ICRC Interpretive Guidance.
- Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas: Menargetkan seseorang hanya berdasarkan tuduhan intelijen tanpa konfirmasi menimbulkan risiko kerusakan sipil yang berlebihan.
- Pengabaian Proses Hukum: Klaim sepihak menyangkal hak korban untuk diadili secara adil dan mengubah status hukum mereka tanpa otoritas yang sah.
Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Warga Sipil di Konflik Asimetris
Negara memiliki kewajiban ganda: melindungi warga sipil dari serangan kelompok bersenjata, dan memastikan bahwa penggunaan warga sipil untuk fungsi intelijen tidak mengaburkan status_sipil mereka. Ketika negara melibatkan warga sipil sebagai informan atau aset intelijen, mereka harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) secara ketat. Pasal 58 Additional Protocol I—yang menjadi kebiasaan hukum internasional—mewajibkan pihak-pihak dalam konflik untuk menghindari penempatan target militer di daerah padat sipil. Jika aparat keamanan merekrut warga sipil untuk misi intelijen, mereka harus memberikan perlindungan khusus dan tidak membiarkan mereka rentan dituduh sebagai agen_intelijen. Sayangnya, di Papua, seringkali tidak ada pemisahan yang jelas, sehingga baik negara maupun kelompok bersenjata sama-sama menempatkan warga sipil dalam posisi berbahaya. Hal ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam mengelola konflik_asimetris dan menunjukkan perlunya reformasi kebijakan keamanan yang lebih berorientasi pada perlindungan_hukum.
Praktik klaim sepihak seperti ini juga mengancam legitimasi perjuangan kelompok bersenjata di mata hukum internasional. Jika TPNPB ingin diakui sebagai pihak dalam konflik yang sah, mereka harus tunduk pada aturan minimum hukum humaniter, termasuk menghormati status_sipil dan melakukan identifikasi kombatan secara transparan. Tanpa itu, klaim mereka hanya akan menjadi alat untuk membenarkan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Pertanyaan etis yang harus direnungkan: Apakah kita sebagai aktivis hukum akan diam membiarkan erosi prinsip pembedaan ini terus berlangsung? Ataukah kita akan menuntut pertanggungjawaban semua pihak—baik negara maupun kelompok bersenjata—untuk menjunjung tinggi martabat hukum dan melindungi setiap jiwa sipil di Papua?
