Senin, 12 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
551 artikel ditemukan
Telaah Kritis: Efektivitas Sanksi PBB Terhadap Kelompok Bersenjata Non-Negara dan Dampaknya pada Perlindungan Warga Sipil
OPINI & ANALISIS
Telaah Kritis: Efektivitas Sanksi PBB Terhadap Kelompok Bersenjata Non-Negara dan Dampaknya pada Perlindungan Warga Sipil
Rezim sanksi PBB terhadap kelompok bersenjata non-negara telah berubah menjadi bentuk kekerasan struktural yang melanggar prinsip pembedaan dalam hukum humanite...
29 Juli 2026
Opini: Siklus Kekerasan di Papua dan Kegagalan Pendekatan Hukum yang Bermartabat
OPINI & ANALISIS
Opini: Siklus Kekerasan di Papua dan Kegagalan Pendekatan Hukum yang Bermartabat
Kekerasan berulang di Papua mencerminkan kegagalan sistemik dalam penerapan pendekatan hukum yang bermartabat, dengan pelanggaran prinsip hukum humaniter dan bu...
27 Juli 2026
Analis Hukum Soroti Perlunya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kasus Pelanggaran di Papua
OPINI & ANALISIS
Analis Hukum Soroti Perlunya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kasus Pelanggaran di Papua
Seruan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Papua mengekspos kegagalan akuntabilitas hukum domestik dan menjadi ujian etis bagi komitmen Indonesia terhadap H...
27 Juli 2026
Pengamat Hukum: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Pendekatan Hukum dan Kemanusiaan Terintegrasi
OPINI & ANALISIS
Pengamat Hukum: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Pendekatan Hukum dan Kemanusiaan Terintegrasi
Konflik Papua telah bergeser dari isu keamanan menjadi krisis etika bernegara, ditandai pelanggaran sistematis prinsip jus in bello seperti pembedaan dan propor...
27 Juli 2026
Analis Militer: Penggunaan Teknologi Pengawasan di Papua Perlu Dibingkai Etika Hukum yang Jelas
OPINI & ANALISIS
Analis Militer: Penggunaan Teknologi Pengawasan di Papua Perlu Dibingkai Etika Hukum yang Jelas
Penerapan teknologi pengawasan dalam operasi militer di Papua berjalan tanpa kerangka etika hukum yang jelas, berisiko melanggar prinsip proporsionalitas, neces...
28 Juli 2026
Kajian Etis Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Senjata Otonom Mematikan
OPINI & ANALISIS
Kajian Etis Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Senjata Otonom Mematikan
Penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem senjata otonom mematikan menciptakan kekosongan akuntabilitas yang mengancam prinsip inti Hukum Humaniter Internasiona...
26 Juli 2026
Mengkritisi Kerja Sama Militer dengan Negara yang Dicurigai Lakukan Kejahatan Perang
OPINI & ANALISIS
Mengkritisi Kerja Sama Militer dengan Negara yang Dicurigai Lakukan Kejahatan Perang
Kerja sama militer dengan negara yang diduga melakukan kejahatan perang menempatkan Indonesia pada risiko tanggung jawab bersama (shared responsibility) dalam h...
26 Juli 2026
Opini: Perang Melawan Teror dan Erosi Proses Peradilan yang Fair
OPINI & ANALISIS
Opini: Perang Melawan Teror dan Erosi Proses Peradilan yang Fair
Perang melawan teror telah mengikis proses peradilan yang fair melalui pengabaian derogable rights yang tidak proporsional dan pelanggaran prinsip praduga tak b...
27 Juli 2026
Analisis: Klaim 'Patuh HAM' dalam Operasi Militer di Papua dan Tantangan Akuntabilitas
OPINI & ANALISIS
Analisis: Klaim 'Patuh HAM' dalam Operasi Militer di Papua dan Tantangan Akuntabilitas
Klaim patuh HAM dalam operasi militer di Papua menjadi tidak bermakna tanpa mekanisme akuntabilitas yang kredibel dan independen, yang merupakan kewajiban inti...
25 Juli 2026
Analisis: Siklus Kekerasan dan 'Perang Klaim' di Papua – Ketika Korban Sipil Hanya Menjadi Angka dalam Pertarungan Naratif
OPINI & ANALISIS
Analisis: Siklus Kekerasan dan 'Perang Klaim' di Papua – Ketika Korban Sipil Hanya Menjadi Angka dalam Pertarungan Naratif
Konflik Papua telah mengalami reduksi etis yang berbahaya, di mana korban sipil direduksi menjadi angka dalam pertarungan narasi, mengabaikan kewajiban hukum in...
26 Juli 2026
Analisis: Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Pelanggaran di Papua Dipertanyakan
OPINI & ANALISIS
Analisis: Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Pelanggaran di Papua Dipertanyakan
Wacana Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Papua mengulangi pola berbahaya yang mengorbankan prinsip independensi peradilan dan mengabadikan impunitas, sebagaimana terl...
24 Juli 2026
Militerisasi Penanganan Bencana Alam Dikritisi, Potensi Pelanggaran Prinsip Civilian Control
OPINI & ANALISIS
Militerisasi Penanganan Bencana Alam Dikritisi, Potensi Pelanggaran Prinsip Civilian Control
Militerisasi penanganan bencana alam oleh TNI melanggar prinsip fundamental prinsip sipil dan spesialisasi fungsi konstitusional, mengubah operasi tanggap darur...
24 Juli 2026