OPINI & ANALISIS
345 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam Doktrin Pertahanan Indonesia
Pengembangan dan akusisi Autonomous Weapon Systems (AWS) atau 'robot senjata' mulai masuk dalam wacana modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia. Langk...
OPINI & ANALISIS
Editorial: RUU Keamanan Nasional yang Baru – Ancaman terhadap Kebebasan Akademik dan Ruang Sipil?
RUU Keamanan Nasional yang mengandung klausul multitafsir berpotensi melanggar asas kepastian hukum (nullum crimen sine lege certa) dan mengancam kebebasan akad...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Kebijakan Counterinsurgency Indonesia di Papua Barat dan Pertanyaan mengenai Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter
Analisis terhadap kebijakan counterinsurgency Indonesia di Papua Barat mengungkap kerentanan serius terhadap prinsip hukum humaniter internasional, khususnya pe...
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia di Laut Cina Selatan dan Ujian terhadap Prinsip Non-Alignment yang Aktif
Diplomasi hukum Indonesia di Laut Cina Selatan gagal secara etis dalam mengimplementasikan prinsip non-alignment yang aktif, mengungkap ambivalensi antara pragm...
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Teknologi Otonom Senjata (LAWS) dalam Doktrin Pertahanan Indonesia
Integrasi sistem senjata otonom mematikan (LAWS) ke dalam doktrin pertahanan Indonesia mengancam prinsip akuntabilitas dalam hukum perang dan mendekonstruksi ti...
OPINI & ANALISIS
ICJR: Penanganan Hukum Kasus Kekerasan oleh Aparat Perlu Paradigma Baru yang Berpihak pada Korban
Peradilan militer gagal menjamin akuntabilitas aparat karena beroperasi sebagai benteng proteksi institusi yang mengabaikan hak korban dan melanggengkan impunit...
OPINI & ANALISIS
Pakar Hukum Humaniter UI: Serangan terhadap Relawan Kemanusiaan Sama dengan Menyerang Prinsip Dasar Perikemanusiaan
Pakar Hukum Humaniter Internasional Universitas Indonesia menegaskan serangan terhadap relawan kemanusiaan netral merupakan pelanggaran prinsip dasar perikemanu...
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi 'Power Projection' di Laut China Selatan Harus Diimbangi dengan Komitmen Hukum Laut yang Kuat
Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis antara power projection militer atau penegakan hukum internasional berbasis UNCLOS di Laut China Selatan. Ketergantu...
OPINI & ANALISIS
Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kasus Pelanggaran Masa Lalu: Keberanian Hukum atau Politik Simbolik?
Wacana pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc menguji komitmen Indonesia sebagai rechtsstaat dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tanpa reformasi desai...
OPINI & ANALISIS
Pengacara HAM: Kebijakan 'Cyber Warfare' Indonesia Tidak Memiliki Payung Etika yang Jelas
Kritik terhadap kebijakan cyber warfare Indonesia menyingkap ketiadaan framework etika yang mengikat, yang berpotensi melanggar prinsip dasar Hukum Humaniter In...
OPINI & ANALISIS
Kajian Etis: Penggunaan Drone Surveillance dalam Operasi Counter-Terrorism dan Hak Privasi Warga
Penggunaan drone surveillance dalam operasi counter-terrorism oleh Densus 88, tanpa dasar hukum yang jelas, telah menjadi bentuk pelanggaran tidak proporsional...
OPINI & ANALISIS
Analisis: RUU Keamanan Nasional yang Baru Berpotensi Melegitimasi Pelanggaran HAM Atas Nama Stabilitas
RUU Keamanan Nasional berpotensi melegitimasi pelanggaran HAM melalui kekaburan definisi darurat keamanan, menggerus prinsip legalitas dan proporsionalitas dala...
