OPINI & ANALISIS
551 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Mantan Jaksa Agung: Sistem Peradilan Butuh Independensi Riil Bukan Sekadar Retorika
Mantan Jaksa Agung mengkritik independensi peradilan Indonesia yang hanya retorika, karena intervensi politik dan ekonomi masih mencekik ruang pengadilan. Tanpa...
OPINI & ANALISIS
Analis: Kebijakan Pertahanan Harus Berbasis Hukum, Bukan Sekadar Respons Geopolitik
Artikel ini mengkritisi kebijakan pertahanan Indonesia yang sering kali reaktif terhadap tekanan geopolitik, bukan berlandaskan hukum nasional dan etika perang....
OPINI & ANALISIS
Pakar Hukum Internasional: Indonesia Perlu Perkuat Diplomasi Hukum di Konflik Laut China Selatan
Indonesia dihadapkan pada ujian kritis antara memilih jalur militer atau teguh pada hukum internasional dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan. Diplomasi...
OPINI & ANALISIS
Ketua MA: Peradilan Militer Harus Transparan dan Bebas dari Intervensi Komando
Ketua Mahkamah Agung menegaskan peradilan militer harus transparan dan bebas intervensi komando, sebagai kritik terhadap praktik korporatisme hukum yang melindu...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Memulihkan Martabat Hukum di Tengah Merebaknya Hoaks dan Politisasi Hukum
Artikel ini mengkritisi politisasi hukum dan penyebaran hoaks yang mengancam martabat hukum Indonesia, khususnya menjelang tahun politik. Dalam kerangka etika p...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Politisasi Istilah 'Terorisme' dalam Penanganan Konflik Agraria Melemahkan Fondasi Negara Hukum
Analisis ini menyingkap bagaimana politisasi istilah terorisme dalam penanganan konflik agraria merupakan bentuk kriminalisasi yang melanggar prinsip legalitas...
OPINI & ANALISIS
Opini: Pelajaran dari Konflik Gaza – Urgensi Indonesia Memperkuat Diplomasi Hukum Humaniter di ASEAN
Konflik Gaza menguak kegagalan sistemik hukum humaniter internasional dalam menciptakan efek pencegahan. Indonesia ditantang untuk mengubah diplomasi politiknya...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Ekspansi Militer Asing di Papua Nugini dan Implikasinya bagi Hukum Internasional di Kawasan Pasifik
Pemberian akses militer ekstensif oleh Papua Nugini kepada kekuatan asing merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan hukum internasional dan seman...
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia di Laut China Selatan antara Kepentingan Nasional dan Komitmen terhadap Hukum Internasional
Strategi quiet diplomacy Indonesia di Laut China Selatan menciptakan paradoks hukum yang mengancam kedaulatan dan kredibilitas normatif negara. Pilihan untuk ti...
OPINI & ANALISIS
Opini: Doktrin 'Perang Asimetris' dan Batas Etis Operasi Intelijen di Luar Negeri
Doktrin perang asimetris dan operasi intelijen ofensif di luar negeri menciptakan dilema hukum dan etika mendasar, mengaburkan batas kedaulatan dan prinsip huku...
OPINI & ANALISIS
Mantan Dubes RI untuk PBB: Indonesia Harus Jadi Juru Damai, Bukan Hanya Penonton Konflik Global
Analisis kritis mengungkap bahwa pasifisme diplomatik Indonesia dalam merespons konflik global merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral negara berdau...
OPINI & ANALISIS
Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Operasi Militer dan Intelijen
Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam operasi militer dan intelijen membawa dilema etika dan hukum yang mendalam. Kemampuan AI untuk analisis data massal (big...
