Klaim kepatuhan HAM dalam operasi militer di Papua terus diulang seperti mantra resmi setiap terjadi insiden kekerasan, seperti penembakan di Pegunungan Bintang yang terbaru. Namun, bagi kalangan aktivis hukum dan pegiat hak asasi manusia, pengulangan retorika ini tanpa disertai mekanisme akuntabilitas yang kredibel bukan hanya menyesatkan publik, melainkan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap martabat hukum itu sendiri. Ketika investigasi imparsial dan transparan absen, klaim "patuh hukum" berubah menjadi alat yang menggerus legitimasi negara di hadapan norma internasional dan hati nurani kemanusiaan.
Kewajiban Hukum Internasional yang Disingkirkan dalam Narasi 'Patuh HAM'
Dalam analisis kerangka hukum yang mendasar, Indonesia terikat oleh sejumlah kewajiban berat di bawah hukum internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Hukum Humaniter. Kewajiban ini tidak berhenti pada sekadar 'menghormati' HAM, tetapi secara tegas mencakup kewajiban untuk menyelidiki, menuntut, dan memulihkan hak korban. Klaim sepihak bahwa operasi militer di Papua telah 'patuh' menjadi tidak bernilai hukum ketika mekanisme untuk menguji klaim tersebut sengaja dibatasi atau ditiadakan. Realitas di lapangan menunjukkan pengabaian sistematis terhadap tiga pilar akuntabilitas:
- Keterlibatan penuh Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri dalam proses penyelidikan.
- Transparansi dan keterbukaan untuk verifikasi eksternal terhadap proses penyidikan internal militer (PMT).
- Publikasi temuan investigasi secara terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).
Absennya pilar-pilar ini mengubah narasi resmi menjadi monolog kekuasaan yang kosong, hanya memupuk ketidakpercayaan dan memperdalam krisis legitimasi negara di wilayah konflik.
Impunitas sebagai Kegagalan Etika Perang dan Ancaman terhadap Martabat Hukum
Di balik kelambanan akuntabilitas tersimpan kegagalan etis yang lebih mendalam, yakni pelanggaran prinsip-prinsip inti jus in bello (etika dalam perang). Prinsip proporsionalitas dan pembedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil, yang menjadi jantung hukum humaniter, menjadi tak bermakna jika tidak ada mekanisme independen untuk memverifikasi dan menilai tindakan pasukan. Kegagalan menyelidiki insiden kekerasan secara serius bukan hanya pelanggaran prosedural, melainkan pintu masuk bagi tiga konsekuensi buruk yang merusak tatanan:
- Impunitas yang melanggengkan budaya kekerasan dan mengirim pesan bahwa pelanggaran HAM dalam operasi militer adalah hal yang dapat ditolerir.
- Erosi martabat hukum sebagai fondasi negara konstitusional, di mana hukum hanya berlaku untuk satu pihak dan tidak menjadi alat pengontrol kekuasaan.
- Siklus kekerasan balasan dan saling curiga yang tak berkesudahan, karena ketiadaan keadilan hanya memupuk luka dan dendam kolektif.
Oleh karena itu, memperkuat akuntabilitas dalam setiap operasi militer di Papua adalah imperatif etis, sebuah kewajiban moral untuk menjaga martabat kemanusiaan dan menegakkan supremasi hukum di atas segala kepentingan operasional.
Membangun sistem akuntabilitas yang kuat memerlukan keberanian politik untuk melakukan reformasi institusional yang konkret, bukan sekadar pernyataan kosong. Langkah-langkah seperti memperkuat kapasitas dan independensi PMT dengan melibatkan ahli hukum independen, menjamin akses penuh dan tanpa halangan bagi Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil ke lokasi kejadian, serta mewajibkan publikasi lengkap laporan investigasi harus menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. Tanpa komitmen nyata ini, siklus kekerasan akan terus berputar dengan biaya kemanusiaan yang semakin tinggi, dan martabat hukum Indonesia di mata dunia internasional akan terus tercabik-cabik. Sebagai penutup yang menggugah, mari kita renungkan pertanyaan kritis ini: Apakah klaim 'patuh HAM' masih memiliki makna etis dan hukum apa pun, jika negara secara aktif membatasi atau menolak mekanisme independen yang dirancang khusus untuk menguji kebenaran klaim tersebut? Pertanyaan ini bukan hanya retorika, melainkan ujian nyata bagi komitmen Indonesia terhadap keadilan dan martabat hukum bagi seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali.
