Perang melawan teror telah menciptakan medan hukum yang berbahaya, di mana negara secara sistematis mengorbankan prinsip fundamental proses peradilan demi narasi keamanan yang pragmatis. Transformasi hukum dari instrumen keadilan menjadi alat legitimasi kekuasaan menggerogoti martabat negara hukum dan mengaburkan garis tegas antara rule of law dan rule by law. Dalam konteks ini, derogable rights—hak yang secara teoritis dapat dikurangi dalam keadaan darurat—justru menjadi target utama pengabaian, meruntuhkan fondasi etis dari seluruh sistem hukum pidana yang dibangun atas asas keadilan substantif.
Derogable Rights: Ruang Kelam Pengabaian di Balik Doktrin Darurat
Kerangka 'perang' dalam penanggulangan terorisme telah menormalisasi pelanggaran terhadap prinsip-proses peradilan melalui mekanisme derogable rights yang diterapkan secara tidak proporsional. Konvensi internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mensyaratkan bahwa pembatasan hak harus diatur hukum, diperlukan secara ketat, dan proporsional dengan ancaman. Namun dalam praktik perang melawan teror, kriteria ini sering dikosongkan maknanya. Tindakan negara yang melanggar prinsip ini dapat dikategorikan sebagai bentuk state legal violence, di mana kekerasan dilembagakan melalui instrumen hukum itu sendiri.
- Praduga tak bersalah tergerus oleh narasi publik yang menghakimi dan perlakuan sewenang-wenang selama penahanan
- Hak didampingi penasihat hukum dihalangi dengan dalih kerahasiaan investigasi atau status 'perkara istimewa'
- Independensi peradilan tertekan oleh desakan politik dan stigmatisasi sebagai 'lemah'
- Pelanggaran asas legalitas melalui pasal-pasal rumusan kabur yang membuka interpretasi sepihak
Paradoks Negara Hukum: Dari Penjaga Hukum Menuju Pelaku Kekerasan Hukum
Transformasi paling berbahaya terjadi ketika negara yang seharusnya menjadi penjaga supremasi hukum justru menjadi pelaku utama pengabaian prinsip-prinsip itu sendiri. Pergeseran dari rule of law menuju rule by law menandai krisis etika hukum yang mendalam, di mana hukum direduksi menjadi alat legitimasi tindakan sewenang-wenang negara. Martabat hukum sebagai pengejawantahan keadilan dicerabut dalam praktik-praktik seperti penangkapan preventif massal dan penyadapan tanpa pengawasan yudisial memadai.
Konsekuensi etis dari kondisi ini jauh melampaui persoalan teknis hukum. Ketika negara menggunakan instrumen hukum untuk melemahkan fondasi hukum itu sendiri, kita menghadapi bukan hanya pelanggaran prosedural, tetapi pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang mendasari keberadaan negara hukum. Prinsip proporsionalitas yang seharusnya menjadi pagar pembatas derogable rights dalam konflik bersenjata atau keadaan darurat pun turut tergerus dalam logika perang tak berbatas waktu ini.
Dalam panorama hukum internasional, apa yang terjadi dalam perang melawan teror mengingatkan kita pada peringatan para filsuf hukum tentang bahaya instrumentalisasi hukum. Ketika etika perang dan prinsip keadilan dikorbankan di altar keamanan, apakah kita masih dapat menyebut diri sebagai peradaban hukum? Ataukah kita telah menjadi masyarakat yang membenarkan setiap kekerasan selama dibalut dengan prosedur hukum formal? Pertanyaan ini harus dihadapi oleh setiap aktivis hukum yang masih memegang teguh martabat profesi dan keyakinan pada hukum sebagai jalan menuju keadilan substantif, bukan sekadar alat kekuasaan.
