Kebijakan sayembara penangkapan begal yang diusung pejabat publik bukan sekadar kebijakan instan, melainkan serangan sistematis terhadap fondasi negara hukum modern. Ketika figur otoritas mengajak masyarakat "menangkap sendiri", yang terjadi adalah pengikisan monopoli kekerasan sah (legitimate use of force) dari aparatur penegak hukum. Tindakan ini merupakan bentuk delegitimasi negara yang paling mendasar, karena secara implisit menyatakan bahwa polisi dan kejaksaan telah gagal menjalankan fungsi konstitusional mereka. Di sini, kebijakan publik berubah menjadi alat populisme hukum yang berbahaya.
Delegitimasi Aparatur dan Ancaman Terhadap Etika Negara Hukum
Dalam konteks etika negara hukum, aparatur penegak hukum tidak hanya bertugas menegakkan hukum pidana, tetapi juga menjadi penjaga martabat proses hukum itu sendiri. Kebijakan sayembara—yang secara terbuka mengundang masyarakat bertindak di luar mekanisme formal—secara langsung melanggar prinsip-prinsip inti:
- Praduga tak bersalah: Masyarakat diarahkan untuk menangkap berdasarkan kecurigaan, bukan bukti yang teruji dalam proses peradilan.
- Proporsionalitas: Penangkapan oleh warga sipil berisiko menggunakan kekerasan berlebihan tanpa standar prosedural.
- Prosedur yang sah: Mekanisme investigasi, penyidikan, dan penuntutan dilewati, menghancurkan rantai pembuktian yang sah.
Fenomena ini merupakan contoh nyata bagaimana hukum instrumental—yang hanya melihat hukum sebagai alat mencapai tujuan tertentu—mengorbankan nilai-nilai etis dan prosedural. Dari perspektif hukum internasional, prinsip due process yang diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta UUD 1945 Pasal 28D, dilanggar secara terstruktur.
Kebijakan Publik, Delegitimasi Negara, dan Ancaman Anarki Hukum
Delegitimasi negara melalui kebijakan yang merongrong otoritas aparatur penegak hukum bukan hanya masalah administrasi, tetapi ancaman keamanan nasional. Kepercayaan publik (public trust) adalah modal sosial utama bagi efektivitas lembaga penegak hukum. Ketika pejabat tinggi sendiri merusak kepercayaan itu, yang muncul adalah:
- Masyarakat skeptis yang enggan melapor atau bekerja sama dengan polisi.
- Potensi vigilantism (main hakim sendiri) yang dilembagakan melalui imbalan finansial.
- Erosi rule of law di tingkat akar rumput, di mana masyarakat memilih penyelesaian di luar jalur hukum.
Dalam konteks ini, kebijakan publik yang seharusnya memperkuat institusi justru berbalik melemahkannya. Solusi sejati untuk masalah kriminalitas bukan pada iming-iming hadiah, melainkan pada reformasi struktural, peningkatan kapasitas investigasi, transparansi proses, dan akuntabilitas aparat—semua dalam kerangka hukum pidana yang berkeadilan. Negara, menurut teori Max Weber, adalah entitas yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan secara sah; ketika monopoli ini dipertanyakan oleh pemimpinnya sendiri, negara tersebut sedang menggerogoti legitimasi eksistensialnya.
Pertanyaan etis paling mendalam yang harus diajukan aktivis hukum adalah: Apakah kita rela mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum—seperti praduga tak bersalah dan due process—hanya untuk ilusi keamanan instan? Dan bagaimana kita, sebagai penjaga martabat hukum, harus bersikap ketika aparatur penegak hukum justru didelegitimasi oleh kebijakan pemerintah sendiri? Ini bukan sekadar soal teknis penegakan hukum pidana, melainkan ujian bagi komitmen kita terhadap etika konstitusional dan perlindungan martabat manusia dalam setiap proses hukum.
