Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
192 artikel ditemukan
Analisis: Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Operasi Intelijen Bawa Ancaman Baru terhadap Privasi dan Due Process of Law
OPINI & ANALISIS
Analisis: Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Operasi Intelijen Bawa Ancaman Baru terhadap Privasi dan Due Process of Law
Penggunaan kecerdasan buatan dalam operasi intelijen mengancam prinsip fundamental seperti due process of law dan privasi, mengubah warga menjadi target dalam p...
26 April 2026
Opini: Restorative Justice dalam Penanganan Konflik Sosial, Antara Cita Hukum dan Kooptasi Kekuasaan
OPINI & ANALISIS
Opini: Restorative Justice dalam Penanganan Konflik Sosial, Antara Cita Hukum dan Kooptasi Kekuasaan
Praktik restorative justice dalam konflik sosial kerap dikhianati menjadi alat kooptasi kekuasaan, di mana mediasi timpang antara korporasi dan komunitas mengab...
26 April 2026
Menakar Ketegasan Peradilan Militer: Antara Skeptisisme dan Realitas Hukum
OPINI & ANALISIS
Menakar Ketegasan Peradilan Militer: Antara Skeptisisme dan Realitas Hukum
Skeptisisme publik terhadap ketegasan peradilan militer dalam kasus HAM adalah respons rasional terhadap realitas impunitas dan inkonsistensi hukum. Solusi etis...
25 April 2026
Bisakah Peradilan Militer Ungkap Motif Penyiraman Air Keras Andrie Yunus?
OPINI & ANALISIS
Bisakah Peradilan Militer Ungkap Motif Penyiraman Air Keras Andrie Yunus?
Kasus penyiraman air keras oleh personel BAIS TNI terhadap Andrie Yunus menguji kemampuan peradilan militer mengungkap motif sejati di balik tindakan kekerasan....
25 April 2026
Sengkarut UU Peradilan Militer: MK Didesak Hapuskan Legal Exceptionalism Demi Supremasi Sipil
OPINI & ANALISIS
Sengkarut UU Peradilan Militer: MK Didesak Hapuskan Legal Exceptionalism Demi Supremasi Sipil
Judicial review UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas legal exceptionalism yang memisahkan peradilan militer dari umum. Pemisah...
26 April 2026
Opini: Etika Penggunaan Drone dalam Operasi Intelijen dan Batas yang Dilanggar
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Drone dalam Operasi Intelijen dan Batas yang Dilanggar
Penggunaan drone untuk intelijen domestik beroperasi tanpa payung hukum yang jelas, melanggar hak privasi dan asas praduga tak bersalah warga. Kegagalan negara...
24 April 2026
Analisis: Etika Penggunaan Drone dalam Peperangan Modern dan Tanggung Jawab Negara Peluncur
OPINI & ANALISIS
Analisis: Etika Penggunaan Drone dalam Peperangan Modern dan Tanggung Jawab Negara Peluncur
Perkembangan teknologi drone militer telah mengubah landscape peperangan modern, namun juga memunculkan dilema etika dan hukum yang kompleks. Operasi drone, yan...
23 April 2026
Menguji Dalil di Balik Dalih Dendam Pribadi Kasus Air Keras Andrie Yunus
OPINI & ANALISIS
Menguji Dalil di Balik Dalih Dendam Pribadi Kasus Air Keras Andrie Yunus
Pengajuan dalih 'dendam pribadi' dalam kasus Andrie Yunus mengandung cacat logika serius yang bertentangan dengan prinsip command responsibility dan standar pen...
23 April 2026
YLBHI: Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer adalah Sabotase terhadap Keadilan
OPINI & ANALISIS
YLBHI: Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer adalah Sabotase terhadap Keadilan
YLBHI mengecam pelimpahan kasus Andrie Yunus ke pengadilan militer sebagai sabotase terhadap keadilan, karena mengingkari prinsip equality before the law dan me...
23 April 2026
Analisis: Pelajaran Hukum dari Konflik Ukraina untuk Doktrin Pertahanan Indonesia
OPINI & ANALISIS
Analisis: Pelajaran Hukum dari Konflik Ukraina untuk Doktrin Pertahanan Indonesia
Konflik Ukraina mengungkap paradoks hukum di mana pelanggaran sistematis terhadap Konvensi Jenewa justru menjadi liability strategis yang mengikis legitimasi ne...
24 April 2026
Opini: Ketika 'Reason of State' Mengalahkan Supremasi Hukum: Kritik terhadap Doktrin Keamanan Nasional yang Otoriter
OPINI & ANALISIS
Opini: Ketika 'Reason of State' Mengalahkan Supremasi Hukum: Kritik terhadap Doktrin Keamanan Nasional yang Otoriter
Penggunaan doktrin reason of state sebagai justifikasi tindakan di luar hukum telah menggerogoti supremasi hukum dan martabat konstitusi Indonesia. Praktik ini,...
22 April 2026
Analisis Kritis: Kebijakan 'Pembatasan Akses Hukum' bagi Warga di Daerah Operasi Militer Bertentangan dengan Konstitusi
OPINI & ANALISIS
Analisis Kritis: Kebijakan 'Pembatasan Akses Hukum' bagi Warga di Daerah Operasi Militer Bertentangan dengan Konstitusi
Kebijakan pembatasan akses hukum bagi warga di daerah operasi militer merupakan pelanggaran langsung terhadap Pasal 28D UUD 1945 dan prinsip negara hukum. Anali...
22 April 2026