OPINI & ANALISIS
550 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Prinsip 'Responsibility to Protect' (R2P) dalam Konflik Internal: Relevansi dan Batasan bagi Indonesia
Prinsip R2P mengubah kedaulatan menjadi tanggung jawab melindungi warga dari empat kejahatan inti, namun penerapannya di Papua masih diuji oleh ambang batas yan...
OPINI & ANALISIS
Membongkar Ambivalensi Hukum: Status Kombatan vs Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam Konflik Papua
Artikel ini mengungkap ambivalensi hukum dalam konflik Papua, di mana Indonesia menolak pengakuan status kombatan terhadap TPNPB-OPM meski fakta lapangan memenu...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dilema Etis Penggunaan Teknologi Drone dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
Penggunaan drone dalam konflik bersenjata non-internasional menghadirkan dilema etis dan hukum serius karena berpotensi melanggar prinsip pembedaan dan proporsi...
OPINI & ANALISIS
Mahfud MD: Praktik Hukum di Indonesia Masih Jauh dari Cita-Cita Negara Hukum
Mahfud MD mengkritik tajam praktik hukum di Indonesia yang masih jauh dari cita-cita negara hukum, dengan sorotan terhadap mafia hukum dan intervensi politik da...
OPINI & ANALISIS
Opini: Menyoal Etika Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Bencana
Kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana yang lamban ditangani merupakan pelanggaran etis berat yang mengancam martabat hukum dan kepercayaan publik. Dalam per...
OPINI & ANALISIS
Menteri Pertahanan Bersitegang dengan Komnas HAM Soal RUU Keamanan Nasional: 'Prioritas Kedaulatan Diatas HAM'
Ketegangan antara Menteri Pertahanan dan Komnas HAM dalam debat publik RUU Keamanan Nasional mengungkap pertarungan prinsip: kedaulatan vs hak asasi manusia. Ji...
OPINI & ANALISIS
Analisis Kritis: Kejahatan Perang di Palestina dan Sikap Berdiam Diri Indonesia dalam Forum Dewan HAM PBB
Indonesia kembali absen dalam voting resolusi Dewan HAM PBB yang mengutuk kejahatan perang Israel di Palestina, menimbulkan kecaman dari aktivis hukum internasi...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Kekosongan Hukum dalam Perang Siber Mengancam Kedaulatan Nasional
Kekosongan hukum dalam definisi perang siber di Indonesia menciptakan celah impunitas yang mengancam kedaulatan digital, karena serangan siber terhadap infrastr...
OPINI & ANALISIS
ICJR: Putusan MK tentang Usia Minimal Perkawinan Langkah Maju bagi Martabat Hukum Perempuan
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi usia minimal perkawinan 19 tahun bagi perempuan merupakan langkah maju bagi martabat hukum perempuan, namun...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Etika Perang Siber dan Kebutuhan Regulasi di Indonesia
Artikel ini menyoroti krisis regulasi perang siber di Indonesia yang mengancam prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan larangan penderitaan tak perlu. Tanpa ke...
OPINI & ANALISIS
Esai: Martabat Hukum sebagai Benteng Terakhir Melawan Impunitas Pelaku Kejahatan Perang
Esai Dr. Taufik Basari mengungkapkan bahwa martabat hukum terkikis oleh impunitas kejahatan perang di Rohingya dan Timor Timur. Ia menyerukan penguatan yurisdik...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Hukum Humaniter dan Kewajiban Rekrutmen Anak Buah Kapal Militer dalam Situasi Perang
Analisis hukum humaniter oleh Dr. Yusril Mahendra mengungkap pelanggaran serius dalam rekrutmen anak di bawah umur oleh Angkatan Laut di Natuna. Praktik ini mel...
