Dalam teater diplomasi global yang semakin terkoyak oleh konflik bersenjata, sikap pasif Indonesia di forum-forum internasional bukan sekadar opsi politik—ini adalah pelanggaran diam-diam terhadap tanggung jawab moral yang melekat pada negara berdaulat. Analisis kritis dari mantan Duta Besar RI untuk PBB mengungkap bahwa ketidakaktifan Jakarta dalam mengadvokasi penegakan hukum humaniter internasional secara konsisten telah mengubahnya dari calon juru damai menjadi penonton yang membiarkan impunitas. Ketika kejahatan perang terjadi di berbagai panggung konflik global, keengganan untuk mengambil sikap normatif yang jelas merupakan bentuk pembiaran struktural yang mengikis martabat hukum internasional dan legitimasi institusi multilateral seperti PBB.
Membongkar Jurang Diplomasi: Ketika Prinsip Bebas-Aktif Tertawan Retorika
Prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia sering terperangkap dalam diksi diplomatis yang samar, gagal ditransformasikan menjadi advokasi hukum yang konkret dan berani. Modal diplomatik yang besar—dari pengalaman panjang Pasukan Garuda hingga status sebagai negara demokrasi muslim terbesar—ternyata tidak dikonversi menjadi legal entrepreneurship di arena global. Mantan Dubes mengidentifikasi titik kritis pada ketidakberanian normatif Indonesia, yang tercermin dalam tiga kegagalan strategis:
- Evitasi Resolusi Hukum: Menghindari pengajuan atau ko-sponsorship draft resolusi di Dewan Keamanan PBB yang secara tegas mengutuk pelanggaran hukum humaniter, padahal mekanisme ini adalah instrumen utama penegakan norma.
- Underutilization Mekanisme Yudisial: Tidak memanfaatkan optimal jalur seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Dewan HAM PBB untuk mendorong akuntabilitas, meski memiliki kapasitas hukum dan kredensial politik.
- Jasa Baik yang Netralis: Menyediakan good offices yang sering sekadar netral secara politik, alih-alih berprinsip pada keadilan transnasional dan korban pelanggaran HAM berat.
Kegagalan ini memperlebar jurang antara kapasitas potensial dan realitas peran Indonesia dalam tata kelola konflik global, menjadikan diplomasinya sebagai penonton yang terhormat namun tak berdaya.
Etika Tanggung Jawab Global: Dari Pasifisme ke Subjek Hukum yang Bertanggung Jawab
Dari perspektif etika perang dan hukum internasional, ketidakaktifan Indonesia bukan soal keterbatasan kapasitas, melainkan pilihan nilai yang bermasalah. Sebagai mantan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan negara dengan pengaruh regional, Indonesia memikul tanggung jawab moral (moral responsibility) yang timbul dari doktrin Responsibility to Protect (R2P) dan berbagai konvensi HAM inti yang telah diratifikasi. Etika hubungan internasional kontemporer menuntut negara dengan modal politik untuk menggunakan pengaruhnya mencegah dan menghentikan penderitaan kemanusiaan, suatu imperatif yang menjadi jantung diplomasi berbasis hukum.
Implikasi dari pasifisme ini sangat nyata bagi kredibilitas hukum Indonesia di kancah global. Pilihan untuk diam atau bertindak samar-samar dalam isu-isu sensitif di PBB tidak hanya melemahkan posisi tawarnya sebagai mediator potensial, tetapi juga mengkompromikan prinsip dasar keadilan yang harusnya menjadi kompas setiap intervensi diplomatik. Dalam logika realpolitik, sikap ini mungkin dipandang sebagai kebijaksanaan; namun dalam kerangka etika perang, ini merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap negara yang mengklaim berkomitmen pada perdamaian.
Pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh komunitas aktivis hukum Indonesia adalah: sampai kapan kita akan membiarkan diplomasi luar negeri kita terjebak dalam paradigma netralitas semu yang justru mengorbankan prinsip penegakan hukum humaniter? Ketika korban konflik global menanti keadilan, apakah Indonesia akan tetap menjadi penonton yang beretiket atau bangkit sebagai subjek hukum yang berani memperjuangkan martabat kemanusiaan di atas segala pertimbangan politik sesaat?
