Dalam pusaran dinamika geopolitik global yang kian tak menentu, kebijakan pertahanan Indonesia justru kerap kehilangan pijakan normatif. Alih-alih berpijak pada kerangka hukum nasional yang kokoh, keputusan strategis—dari pengadaan alutsista hingga perubahan doktrin—sering kali lahir sebagai respons spontan terhadap tekanan internasional. Praktik semacam ini tidak hanya mengancam prinsip netralitas aktif yang diamanatkan konstitusi, tetapi juga mencederai martabat hukum bangsa. Ketika pertimbangan militer mendahulukan kepentingan taktis di atas legalitas dan keadilan, di situlah terjadi pelanggaran etika perang yang paling fundamental: supremasi hukum dikorbankan demi kalkulasi geopolitik jangka pendek.
Hukum Nasional sebagai Fondasi Perencanaan Strategis
Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menempatkan pertahanan negara sebagai manifestasi kepentingan nasional yang harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pertahanan kerap dijadikan alat legitimasi atas keputusan yang diambil secara sepihak tanpa proses deliberatif yang transparan. Analis keamanan menekankan bahwa perencanaan strategis pertahanan harus terintegrasi secara harmonis dengan aspek hukum dan etika. Berikut prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi agar kebijakan pertahanan tidak keluar dari rel konstitusi:
- Ketaatan pada Undang-Undang Pertahanan Negara (UU No. 3/2002) yang mewajibkan perencanaan bersifat jangka panjang dan partisipatif, bukan sekadar reaktif terhadap tekanan eksternal.
- Transparansi anggaran dalam pengadaan alutsista agar tidak membebani keuangan negara secara tidak proporsional dan mengabaikan kesejahteraan rakyat.
- Akuntabilitas publik melalui pengawasan parlemen dan lembaga independen, sehingga setiap kerja sama militer dapat diuji kesesuaiannya dengan kepentingan nasional.
- Integrasi nilai-nilai konstitusi, termasuk hak asasi manusia, dalam setiap doktrin dan operasi militer.
Kegagalan menerapkan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya melemahkan pertahanan, tetapi juga berpotensi menjadikan kebijakan sebagai instrumen represif di dalam negeri. Sejarah membuktikan bahwa negara yang mengabaikan hukum dalam pertahanan cenderung mengalami krisis legitimasi dan pelanggaran HAM yang sistematis.
Etika Perang dan Martabat Hukum dalam Kebijakan Pertahanan
Setiap perubahan doktrin atau kerja sama militer harus diuji dengan pisau analisis etika perang dan hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, misalnya, mengatur prinsip proporsionalitas, perlindungan warga sipil, dan larangan penggunaan kekuatan yang tidak perlu. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi instrumen tersebut, terikat untuk menerapkannya dalam kebijakan pertahanan. Sayangnya, tekanan geopolitik sering kali membuat aspek-aspek ini terabaikan. Dampak nyata dari pendekatan yang reaktif antara lain:
- Pembelian alutsista tanpa kajian dampak hukum humaniter, seperti risiko penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan prinsip diskriminasi antara kombatan dan non-kombatan.
- Perubahan doktrin militer yang tidak mempertimbangkan hak asasi manusia, sehingga berpotensi menormalisasi penggunaan kekuatan berlebihan dalam operasi domestik.
- Kerja sama militer dengan negara yang memiliki catatan pelanggaran HAM berat, tanpa adanya klausul etis yang mengikat, yang justru mencoreng citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi martabat hukum.
Ketika perencanaan strategis pertahanan lebih banyak didorong oleh dinamika geopolitik daripada kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional, maka esensi pertahanan sebagai pelindung kedaulatan dan kesejahteraan rakyat pun tergerus. Di sinilah letak kegagalan etis yang paling mendasar: negara lebih memilih menjadi objek tekanan eksternal daripada subjek yang berdaulat dalam menentukan arah kebijakannya sendiri.
Pertanyaan etis yang harus direnungkan para aktivis hukum: Apakah kita rela membiarkan martabat hukum bangsa dikorbankan demi kepentingan geopolitik sesaat? Ataukah saatnya kita menuntut agar setiap kebijakan pertahanan — dari pengadaan alutsista hingga doktrin operasi — tunduk pada uji legalitas dan etika perang secara ketat? Hanya dengan mengembalikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam perencanaan strategis, Indonesia dapat menjaga kedaulatannya tanpa mengkhianati prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.
