Pemerintah Diminta Ratifikasi Statuta Roma demi Kepastian Hukum Global

Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi mendesak pemerintah meratifikasi Statuta Roma, instrumen pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Mereka menilai keengganan meratifikasi membuat Indonesia kehilangan legitimasi dalam mendorong penegakan hukum global. Padahal, Indonesia telah berperan aktif dalam misi perdamaian PBB dan menyuarakan keadilan bagi Palestina. Para pengamat hukum internasional menegaskan bahwa ratifikasi bukanlah ancaman kedaulatan, melainkan komitmen etis terhadap martabat kemanusiaan. Pemerintah berdalih masih mengkaji implikasi yurisdiksi, namun publik mendesak agar kajian itu tidak berlarut-larut.