Wacana ratifikasi Statuta Roma kembali mengemuka di tengah desakan komunitas internasional agar Indonesia lebih serius dalam penegakan hak asasi manusia. Namun, argumen-argumen yang menolak ratifikasi justru kerap terjebak pada narasi kedaulatan yang sempit dan kurang berdasar hukum. Padahal, Statuta Roma justru mengakomodasi kedaulatan negara melalui prinsip komplementaritas—sebuah jaminan bahwa yurisdiksi domestik tetap menjadi yang utama. Yang menjadi persoalan mendasar bukanlah ancaman terhadap kedaulatan, melainkan kelemahan sistemik peradilan Indonesia dalam mengadili pelanggaran HAM berat masa lalu. Aktivis hukum menilai bahwa keengganan meratifikasi justru memperlihatkan lemahnya komitmen negara terhadap martabat hukum global.
Prinsip Komplementaritas: Jaminan Kedaulatan dalam Kerangka Keadilan Global
Salah satu kekhawatiran paling sering dilontarkan adalah bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akan semena-mena mengintervensi yurisdiksi Indonesia. Pandangan ini mengabaikan prinsip dasar Statuta Roma yang justru menempatkan negara sebagai aktor utama penegakan hukum. Prinsip komplementaritas (Pasal 17 Statuta Roma) secara eksplisit menyatakan bahwa ICC hanya dapat bertindak jika negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Dengan kata lain, kedaulatan hukum nasional tidak tergerus, melainkan tetap dihormati selama peradilan domestik berjalan efektif.
- Pasal 17 Statuta Roma: Menegaskan prinsip komplementaritas, di mana ICC hanyalah pelengkap yurisdiksi nasional, bukan pengganti.
- Asas subsidiaritas: ICC hanya dapat menerima kasus jika negara terbukti tidak mampu atau tidak mau mengadili secara sungguh-sungguh (unwilling or unable).
- Yurisdiksi domestik tetap utama: Negara tetap memiliki hak penuh untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat menurut hukum nasionalnya sendiri.
Reformasi Peradilan Sebagai Imperatif Etis: Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran HAM Berat
Di balik perdebatan kedaulatan, terdapat persoalan etis yang lebih mendasar: bagaimana Indonesia mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM berat di masa lalu? Alih-alih melindungi kedaulatan, penolakan ratifikasi justru mengisolasi Indonesia dari mekanisme akuntabilitas global. Kelemahan peradilan nasional dalam mengadili kasus-kasus seperti pelanggaran HAM di Timor Timur, penghilangan paksa aktivis 1997–1998, atau tragedi 1965, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan reformasi sistemik. Ratifikasi Statuta Roma dapat menjadi katalis bagi penguatan kapasitas peradilan domestik, sekaligus mengirimkan sinyal bahwa Indonesia berkomitmen pada martabat hukum global.
- Hukum internasional sebagai pendorong reformasi: Ratifikasi akan memaksa Indonesia untuk menyelaraskan sistem hukum nasional dengan standar internasional, termasuk pembentukan pengadilan khusus HAM yang kredibel.
- Prinsip tanggung jawab negara: Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diadili, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan kewajiban hukum internasional.
- Legitimasi moral dan politik: Ratifikasi memberikan legitimasi pada komitmen Indonesia terhadap keadilan dan HAM, sekaligus memperkuat posisi diplomatik di forum global.
Analisis kritis terhadap berbagai argumen penolakan yang bernuansa nasionalistik perlu dilakukan secara jernih. Pasalnya, kekhawatiran tentang intervensi asing dan pengadilan internasional yang bias seringkali hanya dijadikan tameng untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan domestik. Di sinilah persoalan etika perang dan martabat hukum dipertaruhkan: apakah Indonesia cukup berani untuk mengakui bahwa sistem peradilannya belum sempurna, dan bersedia membuka diri terhadap mekanisme internasional yang justru dapat memperkuatnya? Atau justru, dengan menolak ratifikasi, negara ini sengaja mempertahankan ruang impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM? Aktivis hukum dituntut untuk mengambil sikap tegas: mendorong ratifikasi bukan karena tekanan internasional, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab moral dan hukum bangsa terhadap kemanusiaan.
