KEAMANAN NASIONAL
142 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU Keamanan Siber: Ancaman terhadap Privasi dan Potensi Pengawasan Massal ala Warfare
RUU Keamanan Siber dinilai mengancam hak konstitusional atas privasi dengan kewenangan pengawasan massal yang melanggar prinsip necessity dan proportionality da...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU Kamnas: Ancaman terhadap Kebebasan Sipil atau Kebutuhan Negara Hukum?
RUU Kamnas berpotensi menggeser Indonesia dari negara hukum menjadi negara keamanan dengan memberikan kewenangan luar biasa tanpa mekanisme pengawasan yang mema...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Pelanggaran Etika dalam Penggunaan Teknologi Pengintaian Massal oleh Negara
Penggunaan teknologi pengintaian massal oleh pemerintah Indonesia dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar prinsip konstitusi serta Pasal 17 ICCPR....
KEAMANAN NASIONAL
Uji Coba Pacu Perusahaan RI Bersaing di Kancah Global
Uji coba kebijakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan RI di kancah global harus diuji melalui lensa hukum dan etika. Tanpa kerangka normatif yang kuat, ke...
KEAMANAN NASIONAL
Menangkan Era Digital, Benahi Tata Kelola Data Personal
Tata kelola data personal yang lemah di era digital merupakan pelanggaran serius terhadap martabat hukum dan hak konstitusional atas privasi. Kegagalan negara d...
KEAMANAN NASIONAL
Pembangunan dan Promosi Pariwisata untuk Kesejahteraan Perempuan
Janji pembangunan dan promosi pariwisata untuk kesejahteraan perempuan sering melanggar prinsip hukum dasar seperti CEDAW dan Prinsip Bisnis & HAM PBB, serta me...
KEAMANAN NASIONAL
Rancangan Perpres Keamanan Siber Dinilai Multitafsir, Berpotensi Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis
Rancangan Perpres Keamanan Siber dinilai multitafsir dan melanggar prinsip legalitas (nullum crimen sine lege certa), berpotensi mengkriminalisasi aktivis dan j...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Doktrin Pertahanan 'Perimeter Maju' dan Batas-Batas Hukum Internasional di Laut Natuna
Implementasi doktrin 'perimeter maju' di Laut Natuna menguji kesetiaan Indonesia pada prinsip non-penggunaan kekuatan dalam Piagam PBB dan kewajiban penyelesaia...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menghadapi Konflik Regional harus Berbasis Hukum Humaniter
Analisis mengkritik kerapnya penggunaan dalih keamanan nasional untuk mengesampingkan hukum humaniter dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Pengabaian prinsip d...
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Nasional dan Privasi Digital: Menimbang Antara Surveillance dan Hak Privasi
Rancangan undang-undang surveilasi digital mengancam privasi digital dan berpotensi mengarah ke surveillance state, dengan mengabaikan prinsip hukum internasion...
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI Tinjau Penanganan Konflik di Papua Barat, Tegaskan Prioritaskan Pendekatan Dialog
Pernyataan prioritas dialog oleh Panglima TNI dalam konflik Papua Barat harus diuji dengan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip etika pe...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Ancaman Hukum Siber terhadap Kedaulatan Negara di Era Digital
Ancaman cyber crime telah menguji kedaulatan digital dan martabat hukum Indonesia, memunculkan paradoks antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan hak...
