Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya merilis laporan setebal 250 halaman yang mengungkap pola sistematis dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua — sebuah temuan yang tidak hanya menggugat tata kelola keamanan, tetapi juga mempertanyakan keseriusan negara dalam menegakkan martabat hukum di wilayah konflik. Laporan tersebut mencakup kekerasan oleh aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata, namun yang paling mengiris adalah absennya mekanisme hukum yang berkeadilan bagi korban. Di tengah desakan agar pelaku dibawa ke pengadilan HAM ad hoc, publik justru dihadapkan pada realitas bahwa proses hukum masih tersandera oleh pendekatan keamanan yang represif.
Pelanggaran HAM di Papua: Benturan Antara Operasi Militer dan Hukum Humaniter Internasional
Dalam laporannya, Komnas HAM menegaskan bahwa aparat keamanan wajib tunduk pada hukum humaniter internasional dan instrumen hak asasi manusia dalam setiap operasi, sekalipun menghadapi kelompok separatis. Prinsip ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan amanat dari berbagai konvensi yang telah diratifikasi Indonesia. Namun temuan di lapangan menunjukkan sejumlah pelanggaran prinsip dasar, seperti:
- Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 — yang melarang kekerasan terhadap orang yang tidak lagi mengambil bagian dalam permusuhan, termasuk pembunuhan sewenang-wenang dan penyiksaan.
- Prinsip distinction dan proportionality dalam hukum humaniter internasional, yang mengharuskan aparat untuk membedakan antara kombatan dan sipil serta membatasi kekuatan yang digunakan.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 3 (hak untuk hidup) dan Pasal 5 (larangan penyiksaan), yang kerap diabaikan dalam operasi kontra-insurgensi.
Pola pelanggaran sistematis yang ditemukan Komnas HAM mengindikasikan bahwa aparat keamanan tidak hanya melampaui batas hukum, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai etika perang yang seharusnya menjadi pedoman pada setiap kontak senjata. Negara, dalam konteks ini, justru menempatkan diri sebagai pihak yang melanggengkan siklus kekerasan ketimbang menjadi penjamin hak asasi warga Papua.
Kebijakan Keamanan vs Pendekatan Hukum: Celah yang Membiarkan Martabat Hukum Tersandera
Reaksi pemerintah yang membentuk tim bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM patut diapresiasi, namun pengamat menilai kebijakan keamanan masih mengedepankan pendekatan militer yang tidak menyentuh akar masalah: lemahnya penegakan hukum dan minimnya akuntabilitas. Celah ini semakin nyata dalam kebijakan yang kerap memprioritaskan stabilitas politik jangka pendek ketimbang pemulihan martabat korban. Beberapa persoalan struktural yang perlu dicermati antara lain:
- Dominasi pendekatan keamanan (security approach) yang mengalahkan supremasi hukum dalam setiap operasi di Papua.
- Tidak adanya pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran berat, meskipun bukti dan rekomendasi sudah cukup kuat.
- Ketidakmampuan negara dalam memberikan ruang yang transparan dan akuntabel bagi proses restitusi korban pelanggaran HAM.
Penulis analisis menegaskan bahwa inti persoalan bukanlah pada parameternya, melainkan pada ketiadaan kemauan politik untuk menempatkan hukum sebagai panglima. Martabat hukum hanya akan tegak bila setiap pelanggaran diusut tuntas dan para pelaku — dari aparat hingga kelompok bersenjata — diadili tanpa pandang bulu. Tanpa itu, laporan Komnas HAM hanya akan menjadi dokumen pengingat, bukan alat perubahan.
Pertanyaan yang menggugah aktivis hukum untuk segera mengambil sikap: Apakah kita rela membiarkan tanah Papua terus menjadi saksi bisu pelanggaran hak asasi manusia yang berulang tanpa mekanisme pemulihan yang pasti? Atau kita siap mendesak pemerintah untuk tidak hanya mengecam, tetapi memastikan setiap pelanggaran — sekecil apa pun — diproses secara hukum sehingga martabat korban pulih dan hukum benar-benar ditegakkan sebagai panglima keadilan?
