Senin, 15 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
142 artikel ditemukan
Merespons Serangan Siber: Di Mana Batasan Hukum untuk Retaliasi (Countermeasure) di Dunia Maya?
KEAMANAN NASIONAL
Merespons Serangan Siber: Di Mana Batasan Hukum untuk Retaliasi (Countermeasure) di Dunia Maya?
Indonesia menghadapi krisis hukum dan etika dalam merespons serangan siber, dimana ketiadaan regulasi komprehensif membuka risiko eskalasi kekerasan dan pelangg...
06 Mei 2026
Kebijakan 'Shoot on Sight' di Perbatasan: Analisis Kritis terhadap Legalitas dan Kepatuhan pada Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan 'Shoot on Sight' di Perbatasan: Analisis Kritis terhadap Legalitas dan Kepatuhan pada Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter
Kebijakan TNI 'shoot on sight' di perbatasan mengancam martabat hukum karena potensial melanggar prinsip pembedaan dan hak hidup tak dapat dikurangi dalam ICCPR...
06 Mei 2026
TNI AL Klaim Pemeriksaan Prajurit TNI AL Ghofirul Kasyfi Dihadiri Pihak Keluarga
KEAMANAN NASIONAL
TNI AL Klaim Pemeriksaan Prajurit TNI AL Ghofirul Kasyfi Dihadiri Pihak Keluarga
Klaim TNI AL bahwa pemeriksaan terhadap Prajurit Ghofirul Kasyfi dihadiri keluarga menimbulkan pertanyaan kritis tentang substansi transparansi dan akuntabilita...
06 Mei 2026
Ketahanan Nasional dalam Pusaran Konflik Global: Perlukah Indonesia Merevisi Doktrin Pertahanan yang Berbasis Hukum?
KEAMANAN NASIONAL
Ketahanan Nasional dalam Pusaran Konflik Global: Perlukah Indonesia Merevisi Doktrin Pertahanan yang Berbasis Hukum?
Revisi mendasar doktrin pertahanan Indonesia adalah sebuah imperatif hukum dan etika di tengah konflik global yang mengedepankan perang hybrid dan lawfare. Dokt...
05 Mei 2026
BNPT Sebut Perpres 9/2026 Bentuk Penguatan Kelembagaan
KEAMANAN NASIONAL
BNPT Sebut Perpres 9/2026 Bentuk Penguatan Kelembagaan
Perpres 9/2026 tentang penyesuaian struktur BNPT, termasuk pembentukan Deputi Deradikalisasi, mengangkat ketegangan mendasar antara logika keamanan negara dan i...
05 Mei 2026
Di Depan Menhan Shinjiro, Sjafrie Singgung soal Tentara PETA Didikan Jepang
KEAMANAN NASIONAL
Di Depan Menhan Shinjiro, Sjafrie Singgung soal Tentara PETA Didikan Jepang
Penyebutan Tentara PETA sebagai latar belakang historis kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengundang kritik etis dan hukum...
05 Mei 2026
BNPT Sebut Perpres Ekstremisme dan Terorisme Amanat Undang-Undang
KEAMANAN NASIONAL
BNPT Sebut Perpres Ekstremisme dan Terorisme Amanat Undang-Undang
Perpres RAN PE 2026, dengan mengabaikan prinsip lex certa dan mendistorsi logika keamanan, berpotensi mengubah aparatur negara menjadi mesin pengawasan massal y...
05 Mei 2026
Kejagung Periksa Pelanggaran Hukum dalam Pengadaan Alat Militer
KEAMANAN NASIONAL
Kejagung Periksa Pelanggaran Hukum dalam Pengadaan Alat Militer
Pemeriksaan Kejagung atas dugaan pelanggaran hukum dalam pengadaan alat militer adalah ujian martabat hukum dan etika pertahanan nasional. Kasus ini menguji pri...
05 Mei 2026
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
KEAMANAN NASIONAL
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
Analisis Andi Widjajanto mengungkap dilema hukum-akibat penerapan prinsip innocent passage UNCLOS 1982 di Selat Malaka saat eskalasi geopolitik, yang berpotensi...
03 Mei 2026
Penggunaan AI dalam Operasi Intelijen: Analisis Kritis terhadap Batasan Etika dan Potensi Pelanggaran Privacy
KEAMANAN NASIONAL
Penggunaan AI dalam Operasi Intelijen: Analisis Kritis terhadap Batasan Etika dan Potensi Pelanggaran Privacy
Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam operasi intelijen Indonesia menimbulkan ancaman serius terhadap privasi dan due process of law karena beroperasi d...
03 Mei 2026
Kritik terhadap Regulasi Keamanan Nasional yang Mengabaikan Prinsip Proportionality dalam Penggunaan Kekuatan
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap Regulasi Keamanan Nasional yang Mengabaikan Prinsip Proportionality dalam Penggunaan Kekuatan
Regulasi keamanan nasional Indonesia dinilai mengabaikan prinsip proportionality, norma kunci hukum humaniter yang mencegah penggunaan kekuatan berlebihan. Peng...
03 Mei 2026
Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Melanggar Prinsip Proportionality dalam Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Melanggar Prinsip Proportionality dalam Hukum Humaniter
Draf RUU Keamanan Nasional dikritik karena berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, dengan memberikan kewenangan terla...
04 Mei 2026