KEAMANAN NASIONAL
503 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Pengamanan Perbatasan: Keuangan yang Seharusnya Melindungi Martabat Rakyat
Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penyidikan baru terkait dugaan mark-up anggaran pengamanan perbatasan negara di Kalimantan Utara. Dana yang dirancang u...
KEAMANAN NASIONAL
Mantan Komisioner Komnas HAM: UU Kamnas Harus Jelas Batasi Penggunaan Kekuatan dan Lindungi HAM
Mantan Komisioner Komnas HAM memperingatkan bahwa RUU Kamnas harus secara jelas membatasi penggunaan kekuatan negara berdasarkan prinsip necessity dan proporsio...
KEAMANAN NASIONAL
Kajian Strategis: Ancaman Keamanan Nasional dari Pelanggaran HAM oleh Aparat di Papua
Sebuah kajian strategis yang dirilis lembaga think tank independen memperingatkan bahwa pola pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Papua justru menjadi ancama...
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap Draft RUU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Kebebasan Sipil
RUU Kamnas mengancam supremasi sipil dan kebebasan sipil melalui definisi ancaman multitafsir serta perluasan peran militer tanpa pengawasan ketat. Proses pemba...
KEAMANAN NASIONAL
Kajian Etis Operasi Intelijen di Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Hak Privasi Warga
Operasi intelijen Indonesia sering melanggar prinsip proporsionalitas dan keperluan dalam hukum HAM, terutama melalui penyadapan tanpa pengawasan yudisial dan p...
KEAMANAN NASIONAL
Ketua MPR Tegas: WNI Tak Dibenarkan Bela Negara Lain dalam Perang
Ketua MPR melarang WNI membela negara lain dalam perang, namun tanpa instrumen hukum dan mekanisme penegakan yang jelas, larangan ini hanya retorika. Keterlibat...
KEAMANAN NASIONAL
Kombes Pol. Abdul Rachman: Polri Siap Terapkan Protokol Etika dalam Operasi Berskala Besar
Polri mengumumkan penyusunan protokol etika untuk operasi berskala besar di daerah rawan konflik, merespons rekomendasi Komnas HAM atas pelanggaran HAM sebelumn...
KEAMANAN NASIONAL
MUI Keluarkan Fatwa Etika Perang Siber: Antara Hukum dan Moral dalam Pertahanan Digital
Fatwa MUI tentang etika perang siber menegaskan kesetaraan serangan digital yang merusak fasilitas sipil dengan kejahatan perang konvensional. Langkah ini mende...
KEAMANAN NASIONAL
8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Sukamta PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Buru-buru Bicara Sanksi
Kasus delapan WNI yang menjadi tentara bayaran Rusia menguji komitmen negara terhadap hukum internasional dan perlindungan WNI. Sukamta mengingatkan pemerintah...
KEAMANAN NASIONAL
Polemik Penempatan Personel TNI di Perbatasan: Aktivis Hukum Ingatkan Prinsip Etika Perang dan Kedaulatan Hukum
Penempatan 2.000 personel TNI di perbatasan Indonesia-Malaysia menuai polemik karena dinilai melanggar prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam hukum humani...
KEAMANAN NASIONAL
Kontingen Garuda di Lebanon Dapat Pengarahan Khusus Hukum Humaniter Internasional Sebelum Bertugas
Pembekalan hukum humaniter untuk Kontingen Garuda di Lebanon dinilai berpotensi menjadi formalitas tanpa jaminan implementasi di lapangan. Prinsip pembedaan, pr...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Implikasi Hukum dari Serangan Siber terhadap Infrastruktur Nasional
Serangan siber terhadap infrastruktur nasional, seperti perbankan dan kelistrikan, menunjukkan bahwa UU ITE yang berlaku belum mampu menjerat pelaku dan mengkla...
