Senin, 12 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
505 artikel ditemukan
Gelar Operasi Mantap Praja, Polri Tekankan Netralitas TNI-Polri di Pilkada Serentak
KEAMANAN NASIONAL
Gelar Operasi Mantap Praja, Polri Tekankan Netralitas TNI-Polri di Pilkada Serentak
Operasi Mantap Praja menekankan netralitas TNI-Polri dalam Pilkada Serentak, namun pelanggaran etis dan hukum masih mengancam legitimasi demokrasi. Berbagai nor...
21 September 2026
Operasi Kejahatan Siber Menargetkan Pemerintah: BSSN dan Polri Gelar Patroli Cyber Nasional
KEAMANAN NASIONAL
Operasi Kejahatan Siber Menargetkan Pemerintah: BSSN dan Polri Gelar Patroli Cyber Nasional
Operasi Patroli Cyber Nasional oleh BSSN dan Polri menyoroti kelemahan kerangka hukum UU ITE dan UU PDP dalam menghadapi kejahatan siber yang mengancam keamanan...
20 September 2026
Editorial: Ketahanan Nasional yang Hakiki Berfondasikan Penghormatan pada Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Editorial: Ketahanan Nasional yang Hakiki Berfondasikan Penghormatan pada Hukum Humaniter
Editorial ini mengkritik reduksionisme ketahanan nasional yang hanya berfokus pada kekuatan militer, dan justru menekankan bahwa ketahanan hakiki berfondasikan...
20 September 2026
Pangkoops TNI Habema Perintahkan Evakuasi Udara Istri Korban OPM
KEAMANAN NASIONAL
Pangkoops TNI Habema Perintahkan Evakuasi Udara Istri Korban OPM
Pangkoops TNI Habema memerintahkan evakuasi udara istri korban pembunuhan OPM, menunjukkan komitmen perlindungan sipil di tengah konflik Papua. Namun, dari pers...
19 September 2026
Kontroversi Operasi Militer di Perbatasan: DPR Desak Evaluasi Etika Perang
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Operasi Militer di Perbatasan: DPR Desak Evaluasi Etika Perang
Evaluasi operasi militer oleh DPR mendesak penegakan prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam etika perang, terutama di wilayah perbatasan yang rawan korban...
19 September 2026
Panglima TNI: Operasi Militer di Papua Tetap Mengacu Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI: Operasi Militer di Papua Tetap Mengacu Hukum Humaniter
Pernyataan Panglima TNI tentang kepatuhan operasi militer di Papua pada hukum humaniter internasional masih diuji oleh realitas lapangan yang mencatat dugaan pe...
19 September 2026
Menhan: Operasi Militer di Perbatasan Harus Patuhi Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Menhan: Operasi Militer di Perbatasan Harus Patuhi Hukum Humaniter
Pernyataan Menteri Pertahanan tentang kepatuhan operasi militer di perbatasan terhadap hukum humaniter menegaskan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan...
18 September 2026
TNI Perkuat Pengamanan di Trans Wamena Pascapenembakan Sopir oleh KKB, Komitmen Perlindungan Warga Sipil Diuji
KEAMANAN NASIONAL
TNI Perkuat Pengamanan di Trans Wamena Pascapenembakan Sopir oleh KKB, Komitmen Perlindungan Warga Sipil Diuji
Penembakan di Trans Wamena oleh KKB menegaskan urgensi pengamanan yang profesional dan berperspektif HAM. Namun, penguatan keamanan oleh TNI harus dikaji ketat...
17 September 2026
Pengadilan Militer Adili Anggota TNI yang Terlibat Baku Tembak dengan Warga: Uji Etika Perang di Medan Konflik
KEAMANAN NASIONAL
Pengadilan Militer Adili Anggota TNI yang Terlibat Baku Tembak dengan Warga: Uji Etika Perang di Medan Konflik
Persidangan tiga anggota TNI AD yang terlibat baku tembak dengan warga sipil di Papua menguji apakah penggunaan kekuatan militer sesuai prinsip proporsionalitas...
17 September 2026
Wacana Revisi UU Antiterorisme: Kritis terhadap Potensi Pelanggaran Etika dalam Kontra-Radikalisasi
KEAMANAN NASIONAL
Wacana Revisi UU Antiterorisme: Kritis terhadap Potensi Pelanggaran Etika dalam Kontra-Radikalisasi
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana T...
17 September 2026
Pemerintah Dorong Revisi UU TNI untuk Perkuat Akuntabilitas Operasi Militer
KEAMANAN NASIONAL
Pemerintah Dorong Revisi UU TNI untuk Perkuat Akuntabilitas Operasi Militer
Revisi UU TNI yang diusulkan pemerintah masih menyisakan celah besar dalam akuntabilitas operasi militer dan perlindungan HAM. Tanpa mekanisme pengawasan ekster...
17 September 2026
Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Papua Masuki Tahap Penyidikan Baru, Desakan Transparansi Menguat
KEAMANAN NASIONAL
Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Papua Masuki Tahap Penyidikan Baru, Desakan Transparansi Menguat
Penyidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Papua memasuki tahap baru dengan bukti forensik dan kesaksian, namun lambatnya proses dan kurangnya transparansi memi...
16 September 2026