Senin, 15 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
142 artikel ditemukan
Analisis: Doktrin 'Pertahanan Semesta' dan Batas Etis Pengerahan Komponen Cadangan dalam Konflik Asimetris
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Doktrin 'Pertahanan Semesta' dan Batas Etis Pengerahan Komponen Cadangan dalam Konflik Asimetris
RUU Komponen Cadangan menguji komitmen Indonesia terhadap Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam konflik asimetris. Doktrin Pertahanan Semesta yang meng...
23 Mei 2026
Analisis: Kebijakan 'Preemptive Strike' dalam RUU Keamanan Nasional Berpotensi Melanggar Prinsip Jus Ad Bellum
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Kebijakan 'Preemptive Strike' dalam RUU Keamanan Nasional Berpotensi Melanggar Prinsip Jus Ad Bellum
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sedang dibahas di DPR mencakup klausul yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan 'preemptive strik...
22 Mei 2026
Kontroversi Kerjasama Intelijen Indonesia-AS: Di Mana Batas Etika dalam Pertukaran Data Warga?
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Kerjasama Intelijen Indonesia-AS: Di Mana Batas Etika dalam Pertukaran Data Warga?
Perpanjangan kerjasama intelijen Indonesia-AS tanpa kerangka hukum transparan dan pengawasan independen secara langsung mengancam hak privasi konstitusional war...
20 Mei 2026
Rilis Dokumen Intelijen: Dilema Etika antara Keamanan Nasional dan Hak Privasi
KEAMANAN NASIONAL
Rilis Dokumen Intelijen: Dilema Etika antara Keamanan Nasional dan Hak Privasi
Pembukaan dokumen intelijen mengungkap praktik pengawasan massal yang melanggar prinsip proportionality dan necessity dalam hukum, mengubah klaim keamanan nasio...
20 Mei 2026
Kritik terhadap Dokumen Strategi Pertahanan Nasional 2026: Perspektif Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap Dokumen Strategi Pertahanan Nasional 2026: Perspektif Hukum Humaniter
Strategi Pertahanan Nasional 2026 menampilkan cacat filosofis dalam integrasi perspektif hukum humaniter dengan absensi prinsip pembedaan, kesebandingan, dan ke...
21 Mei 2026
Perang Suku Tewaskan 13 Orang di Wamena Dipicu Denda Adat Kecelakaan Anggota DPRD
KEAMANAN NASIONAL
Perang Suku Tewaskan 13 Orang di Wamena Dipicu Denda Adat Kecelakaan Anggota DPRD
Tragedi Wamena mengungkap kegagalan negara dalam melindungi hak hidup warga akibat absennya penegakan hukum yang proaktif, membiarkan sengketa hukum adat beresk...
19 Mei 2026
Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi
KEAMANAN NASIONAL
Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi
Pernyataan Wamendagri Ribka Haluk tentang koordinasi penanganan pengungsi Jayawijaya harus dilihat sebagai pengakuan kegagalan preventif negara, bukan prestasi...
19 Mei 2026
Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi
KEAMANAN NASIONAL
Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi
Pernyataan pemerintah tentang penanganan pengungsi yang terkoordinasi pasca-konflik Jayawijaya merupakan tindakan responsif remedial yang mengaburkan akuntabili...
19 Mei 2026
Sorotan terhadap Kerjasama Intelijen Antar Negara: Di Mana Batas Hukum dan Etika dalam Pertukaran Data?
KEAMANAN NASIONAL
Sorotan terhadap Kerjasama Intelijen Antar Negara: Di Mana Batas Hukum dan Etika dalam Pertukaran Data?
Kerjasama intelijen antar negara tanpa batas hukum dan etika yang jelas telah membentuk zona operasional yang mengancam martabat hukum, privasi individu, dan pr...
19 Mei 2026
Kebijakan Keamanan Nasional dan Keseimbangan dengan Hak Asasi Manusia: Analisis terhadap RUU Penguatan Keamanan Negara
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Nasional dan Keseimbangan dengan Hak Asasi Manusia: Analisis terhadap RUU Penguatan Keamanan Negara
RUU Penguatan Keamanan Nasional menghadirkan ancaman serius terhadap keseimbangan konstitusional antara keamanan dan HAM, dengan kewenangan luas yang minim peng...
20 Mei 2026
Pembahasan RUU Keamanan Nasional: Ancaman terhadap Ruang Sipil dan Due Process of Law?
KEAMANAN NASIONAL
Pembahasan RUU Keamanan Nasional: Ancaman terhadap Ruang Sipil dan Due Process of Law?
RUU Keamanan Nasional yang diajukan pemerintah mengandung ancaman serius terhadap due process dan kebebasan sipil melalui definisi ancaman yang kabur dan kewena...
18 Mei 2026
Meningkatnya Ancaman Siber dan Tantangan Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi
KEAMANAN NASIONAL
Meningkatnya Ancaman Siber dan Tantangan Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi
Ancaman siber lintas yurisdiksi mengguncang prinsip kedaulatan dan martabat hukum tradisional, menuntut terobosan diplomasi hukum internasional dan konsensus gl...
18 Mei 2026