KEAMANAN NASIONAL
311 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Polemik RUU Kamnas: Ancaman terhadap Kebebasan Sipil atau Kebutuhan Pertahanan?
RUU Keamanan Nasional mengancam fondasi negara hukum Indonesia melalui ketegangan antara kebutuhan pertahanan dan perlindungan kebebasan sipil yang dijamin kons...
KEAMANAN NASIONAL
Keberadaan Intelijen Asing di Konflik Papua: Pelanggaran Kedaulatan atau Realpolitik yang Dibiarkan?
Keberadaan operasi intelijen asing dalam konflik Papua merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi dalam hukum internasional. Fen...
KEAMANAN NASIONAL
Merespons Ancaman Hybrid Warfare: Di Mana Posisi Hukum Nasional?
Indonesia menghadapi krisis legitimasi hukum akibat kevakuman regulasi komprehensif dalam merespons ancaman perang hibrida, yang berpotensi mendorong langkah-la...
KEAMANAN NASIONAL
Pengamat Peringatkan Klaim Prabowo soal Senjata Nuklir Iran Bisa Ganggu Hubungan Diplomatik
Klaim tanpa dasar mengenai program nuklir Iran oleh pejabat publik Indonesia telah melanggar etika diplomasi dan prinsip hukum internasional terkait non-prolife...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Eskalasi Kekerasan di Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Penegakan Hukum Maritim
Eskalasi kekerasan di perbatasan maritim Indonesia-Malaysia merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-koersi Piagam PUN dan etika penegakan hukum internasional...
KEAMANAN NASIONAL
Pakar Hukum Internasional Soroti Risiko Penggunaan Autonomous Weapon Systems di Perairan Indonesia
Persebaran senjata otonom mematikan di wilayah maritim Indonesia mengancam prinsip fundamental hukum humaniter internasional, seperti pembedaan dan akuntabilita...
KEAMANAN NASIONAL
Etika Intelijen dalam Demokrasi: Menjaga Keamanan Nasional tanpa Mengorbankan HAM
UU Intelijen Negara No. 17/2011 menciptakan paradoks berbahaya: institusi penjaga keamanan nasional justru berpotensi menjadi ancaman sistematis terhadap HAM da...
KEAMANAN NASIONAL
TNI AU Gelar Latihan Tempur: Pakar Hukum Soroti Kepatuhan pada Rules of Engagement (RoE)
Latihan tempur TNI AU harus dievaluasi melalui lensa kepatuhan pada Rules of Engagement (RoE) yang selaras dengan hukum humaniter internasional. Transparansi da...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Kerja Sama Intelijen dengan Negara Asing: Di Mana Batasnya untuk Melindungi Privasi Warga Negara?
Penandatanganan perjanjian kerjasama intelijen antara Indonesia dan beberapa negara sahabat, seperti Australia dalam kerangka Lombok Treaty dan dengan Amerika S...
KEAMANAN NASIONAL
Rencana Revisi UU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Keseimbangan Kekuasaan?
Rancangan revisi UU Kamnas mengancam prinsip supremasi sipil dengan memberikan kewenangan ambigu kepada militer untuk menangani ancaman non-militer, berpotensi...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Operasi Intelijen dan Ancaman terhadap Privasi Warga Negara
Penggunaan kecerdasan buatan dalam operasi intelijen telah melanggar privasi dan prinsip due process tanpa kerangka hukum yang memadai. Praktik ini berpotensi m...
KEAMANAN NASIONAL
Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan Tunjangan Kinerja (Tukin) TNI dan Kemhan harus ditinjau secara kritis melalui prinsip akuntabilitas anggaran publik, transparansi, dan korelasi lang...
