Senin, 15 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
142 artikel ditemukan
Militer Filipina dan Indonesia Sepakati Patroli Bersama di Laut Sulawesi: Tinjauan Hukum terhadap 'Rules of Engagement'
KEAMANAN NASIONAL
Militer Filipina dan Indonesia Sepakati Patroli Bersama di Laut Sulawesi: Tinjauan Hukum terhadap 'Rules of Engagement'
Kesepakatan patroli bersama Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi mengangkat isu kritis mengenai aturan penggunaan kekuatan (RoE) yang harus tunduk pada prinsip h...
12 Juni 2026
Kontroversi Revisi UU Intelijen: Pengawasan Parlemen yang Lemah Ancaman bagi Hak Privasi dan Due Process
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Revisi UU Intelijen: Pengawasan Parlemen yang Lemah Ancaman bagi Hak Privasi dan Due Process
Revisi UU Intelijen yang melemahkan pengawasan parlemen dan yudisial mengancam prinsip dasar due process dan hak privasi, menciptakan paradoks antara klaim keam...
12 Juni 2026
Etika Intelijen dan Batasan Operasi BAIS TNI dalam Ruang Sipil
KEAMANAN NASIONAL
Etika Intelijen dan Batasan Operasi BAIS TNI dalam Ruang Sipil
Operasi BAIS TNI di ranah sipil tanpa regulasi dan pengawasan yang jelas telah melampaui mandat hukumnya, mengancam privasi dan kebebasan warga. Degradasi etika...
12 Juni 2026
Kebocoran Data Pertahanan: Uji Kedaulatan Siber dan Akuntabilitas Hukum Penyelenggara Negara
KEAMANAN NASIONAL
Kebocoran Data Pertahanan: Uji Kedaulatan Siber dan Akuntabilitas Hukum Penyelenggara Negara
Kebocoran data pertahanan merupakan pelanggaran fidusia serius dan ujian nyata bagi martabat hukum Indonesia, yang mengancam kedaulatan siber dan mengungkap ker...
11 Juni 2026
Kebijakan Keamanan Siber Nasional: Di Mana Batas Etis Pengawasan Massal?
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Siber Nasional: Di Mana Batas Etis Pengawasan Massal?
Rancangan regulasi pengawasan siber yang mengedepankan kewenangan luas tanpa checks and balances mengancam martabat hukum dan prinsip due process. Kebijakan yan...
11 Juni 2026
Kebocoran Doktrin Ketahanan Nasional: Ancaman terhadap Prinsip Civilian Supremacy dalam Panduan Bela Negara
KEAMANAN NASIONAL
Kebocoran Doktrin Ketahanan Nasional: Ancaman terhadap Prinsip Civilian Supremacy dalam Panduan Bela Negara
Kebocoran draf doktrin ketahanan nasional 2026 mengungkap upaya sistematis mengaburkan batas konstitusional bela negara melalui logika securitization yang menga...
11 Juni 2026
Kebijakan Cyber Defense Indonesia Abaikan Aspek ‘Human Security’, Kritik Pakar Etika Teknologi
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Cyber Defense Indonesia Abaikan Aspek ‘Human Security’, Kritik Pakar Etika Teknologi
Kebijakan cyber defense Indonesia dinilai mengabaikan prinsip human security, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia dan etika perang. Absennya mekanis...
10 Juni 2026
Kontroversi Penggunaan Drone dalam Operasi Counter-Terrorism: Evaluasi Etika dan Kepatuhan Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Penggunaan Drone dalam Operasi Counter-Terrorism: Evaluasi Etika dan Kepatuhan Hukum Humaniter
Penggunaan drone dalam operasi counter-terrorism Indonesia menimbulkan kontroversi etis dan hukum karena risiko pelanggaran prinsip proporsionalitas dan pembeda...
10 Juni 2026
TNI AL Menangkan Kasus Sengketa Laut Natuna: Pencaplokan Zona Ekonomi Eksklusif oleh Kapal Asia
KEAMANAN NASIONAL
TNI AL Menangkan Kasus Sengketa Laut Natuna: Pencaplokan Zona Ekonomi Eksklusif oleh Kapal Asia
Kemenangan hukum Indonesia dalam sengketa ZEE Natuna di Mahkamah Internasional wajib diikuti dengan evaluasi kritis atas etika operasional TNI AL di lapangan. P...
10 Juni 2026
Penegakan Hukum atau Perluas Militerisasi? HRW Kritik TNI Urus Begal
KEAMANAN NASIONAL
Penegakan Hukum atau Perluas Militerisasi? HRW Kritik TNI Urus Begal
Rencana pelibatan TNI dalam penanganan begal dikritik HRW sebagai bentuk militerisasi penegakan hukum yang melanggar prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil....
09 Juni 2026
Analisis Hukum: Ambivalensi Pengaturan Cyber Warfare dalam RUU Pertahanan Negara
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Hukum: Ambivalensi Pengaturan Cyber Warfare dalam RUU Pertahanan Negara
Rancangan Undang-Undang Pertahanan Negara menuai kritik dari pakar hukum internasional karena pengaturan cyber warfare yang ambivalen dan belum sepenuhnya selar...
09 Juni 2026
Polemik Kerjasama Intelijen AS-Indonesia: Di Mana Batas Etika dalam Pertukaran Data Warga?
KEAMANAN NASIONAL
Polemik Kerjasama Intelijen AS-Indonesia: Di Mana Batas Etika dalam Pertukaran Data Warga?
Kerjasama intelijen Indonesia-AS yang berjalan tanpa dasar hukum transparan telah melanggar hak konstitusional privasi dan mengancam kedaulatan data nasional. V...
08 Juni 2026