Serangan siber besar-besaran yang menargetkan infrastruktur vital Indonesia pada pekan lalu kembali menegaskan bahwa perang tidak lagi hanya berwajah fisik. Dari sudut pandang etika perang dan martabat hukum, peristiwa ini bukan sekadar persoalan keamanan data, tetapi indikasi kejahatan perang di dunia siber yang belum memiliki sanksi tegas. Analis hukum keamanan menyoroti adanya kekosongan norma dalam merespons agresi semacam ini; hukum humaniter internasional masih diperdebatkan ketika diterapkan pada serangan yang tidak meninggalkan jejak bom, tetapi mampu melumpuhkan rumah sakit dan sistem distribusi air penduduk sipil.
Memang, Konvensi Jenewa telah meletakkan prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Namun, apakah prinsip itu otomatis mengikat ketika agresi dilakukan melalui dunia maya? Sampai kini belum ada konsensus global untuk menerapkan Konvensi Jenewa secara penuh pada kejahatan perang siber. Ketika sebuah negara menyerang sistem kendali jaringan air atau infrastruktur rumah sakit dengan malware, dampaknya dapat menewaskan warga sipil, tetapi tidak ada pengadilan internasional yang secara jelas berwenang mengadilinya sebagai pelanggaran perang.
Kekosongan Hukum: Ketika Konvensi Jenewa Belum Berbicara di Ranah Siber
Dalam kerangka etika perang, beberapa kategori serangan harus dipandang sebagai kejahatan, terlepas dari media yang digunakan:
- Serangan siber yang melumpuhkan rumah sakit dan fasilitas medis;
- Gangguan terhadap sistem distribusi air dan pasokan pangan;
- Eksploitasi infrastruktur sipil untuk tujuan militer;
- Tindakan balasan siber yang tidak proporsional dan menimbulkan korban sipil.
Kekosongan ini bukan persoalan yurisdiksi semata, melainkan kegagalan moral kolektif. Indonesia sebagai negara hukum memiliki panggilan untuk memimpin pembentukan standar baru di kawasan. Pengalaman langsung menghadapi serangan siber memberikan legitimasi moral bagi Indonesia untuk mengusulkan norma global yang mengikat, bukan sekadar deklarasi politik.
Regulasi Siber Nasional: Kelemahan yang Dibayar dengan Martabat Hukum
Pada ranah domestik, kelemahan regulasi keamanan siber nasional menjadi celah yang rentan dieksploitasi aktor non-negara. Kelompok teroris, peretas ideologis, atau tentara bayaran digital dapat memanfaatkan ketidakjelasan hukum untuk melancarkan aksi tanpa takut diadili. Karena itu, negara tidak boleh menanggapi serangan siber dengan refleks pembalasan yang justru melanggar norma etika dan hukum internasional.
Doktrin pertahanan siber Indonesia harus dikembangkan dengan fondasi yang jelas: membedakan sasaran militer dan sipil, menjamin proporsionalitas, dan menempatkan martabat hukum di atas ambisi membalas. Respons yang emosional dan tidak proporsional hanya akan menjerumuskan Indonesia pada pelanggaran yang sama dengan yang dituduhkan kepada penyerang.
Pada akhirnya, aktivis hukum harus berani bertanya: apakah kita menunggu lebih banyak korban sebelum merumuskan aturan? Atau justru Indonesia akan tampil sebagai pelopor keadilan siber global? Ketiadaan norma bukan alasan untuk diam; ia adalah alasan untuk memimpin.
