Serangan phishing yang menargetkan pegawai sipil di Kementerian Pertahanan bukan sekadar insiden keamanan siber biasa—ia adalah pelanggaran serius terhadap keamanan nasional dan martabat hukum. Ketika data rahasia pertahanan bocor, negara kehilangan kendali atas aset informasi yang semestinya dilindungi oleh hukum siber dan etika bernegara. Pengakuan resmi dari Kementerian Pertahanan membuka tabir kerapuhan tata kelola data di sektor pertahanan, menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah negara telah cukup serius menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan? Ataukah regulasi itu hanya menjadi dokumen tanpa gigi?
Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Sektor Pertahanan: Celah Hukum dan Tata Kelola
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seharusnya menjadi benteng terakhir melindungi data warganya, termasuk data strategis di lingkungan pertahanan. Namun, pengamat keamanan siber dari Lembaga Studi Pertahanan mencatat bahwa regulasi tersebut belum diikuti dengan tata kelola yang memadai. Beberapa kelemahan struktural yang perlu dicermati antara lain:
- Belum adanya mekanisme audit berkala terhadap sistem keamanan data di instansi pertahanan.
- Lemahnya sanksi pidana bagi pelaku kebocoran data yang berdampak pada keamanan nasional—sebagian besar hanya berujung pada sanksi administratif.
- Ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara unit siber di kementerian dengan lembaga pengawas independen.
Dari perspektif hukum pidana, setiap kebocoran data yang membahayakan kedaulatan negara semestinya diproses secara pidana, bukan sekadar administratif. Pasal 65 UU PDP memang mengatur ancaman pidana, tetapi implementasinya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Jika keamanan nasional dikompromikan hanya karena kelalaian tata kelola, maka martabat hukum juga ikut ternoda.
Dimensi Etika Perang: Data Pertahanan sebagai Target Musuh
Serangan phishing terhadap pegawai Kementerian Pertahanan bukanlah tindakan kriminal biasa dalam ranah siber. Dalam konteks etika perang, data pertahanan merupakan aset strategis yang setara dengan amunisi atau peta medan tempur. Pelaku yang berhasil mencuri data tersebut dapat memanfaatkannya untuk merancang serangan asimetris, memetakan kelemahan sistem, atau bahkan memengaruhi proses pengambilan keputusan nasional. Hal ini melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional yang melarang tindakan yang membahayakan keamanan warga sipil dan kedaulatan negara. Beberapa norma yang dilanggar dalam insiden ini antara lain:
- Prinsip kedaulatan digital yang merupakan perpanjangan dari kedaulatan teritorial.
- Kewajiban negara untuk melindungi data warganya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G UUD 1945 tentang hak atas rasa aman.
- Larangan campur tangan urusan dalam negeri negara lain melalui tindakan siber yang melanggar hukum internasional.
Kasus ini menunjukkan bahwa hukum siber dan etika perang tidak boleh dipisahkan. Negara yang gagal melindungi datanya sendiri sama saja dengan meninggalkan celah bagi lawan untuk mengeksploitasi kelemahan—sebuah pelanggaran prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang diakui dalam hukum lingkungan dan keamanan.
Pertanyaan etis yang menggugah: Apakah negara cukup serius menegakkan martabat hukum jika hanya memberi sanksi administratif pada kebocoran data yang mengancam kedaulatan? Ataukah diperlukan sebuah mekanisme pengawasan independen yang memiliki kewenangan pidana langsung, sebagaimana diusulkan dalam konsep Ombudsman Data Pertahanan? Tanpa langkah konkret, kepercayaan publik pada kemampuan negara melindungi keamanan nasional akan terus tergerus.
