Senin, 15 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
142 artikel ditemukan
Kontak Senjata di Puncak Papua Tengah Picu Trauma Mendalam dan Gelombang Pengungsian Warga
KEAMANAN NASIONAL
Kontak Senjata di Puncak Papua Tengah Picu Trauma Mendalam dan Gelombang Pengungsian Warga
Operasi militer di Puncak, Papua Tengah, mengungkap pelanggaran berat terhadap prinsip pencegahan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, yang...
13 Mei 2026
Analisis: Kebijakan Cyber Warfare Indonesia dan Batasan Etika dalam Serangan Digital
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Kebijakan Cyber Warfare Indonesia dan Batasan Etika dalam Serangan Digital
Pengembangan kemampuan Cyber Warfare Indonesia berjalan dalam kekosongan regulatif yang membahayakan, berpotensi melanggar prinsip dasar hukum humaniter seperti...
12 Mei 2026
Kasus Penyadapan terhadap Aktivis Hukum: Keamanan Nasional vs Privasi dan Etika Intelijen
KEAMANAN NASIONAL
Kasus Penyadapan terhadap Aktivis Hukum: Keamanan Nasional vs Privasi dan Etika Intelijen
Kasus penyadapan terhadap aktivis hukum mengungkap penyalahgunaan dalih keamanan nasional yang melanggar prinsip due process dan hak privasi. Tindakan ini tidak...
13 Mei 2026
Investigasi: Penggunaan Dana Pertahanan untuk Proyek Infrastruktur Sipil dan Pertanyaan tentang Appropriateness Legal
KEAMANAN NASIONAL
Investigasi: Penggunaan Dana Pertahanan untuk Proyek Infrastruktur Sipil dan Pertanyaan tentang Appropriateness Legal
Investigasi Detik mengungkap adanya penggunaan dana pertahanan untuk proyek infrastruktur sipil yang tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan operasional...
12 Mei 2026
Analisis: Peningkatan Kerja Sama Intelijen dengan Negara Third-Party dan Implikasi terhadap Privasi Warga Negara
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Peningkatan Kerja Sama Intelijen dengan Negara Third-Party dan Implikasi terhadap Privasi Warga Negara
Peningkatan kerja sama intelijen Indonesia dengan negara third-party membawa implikasi hukum yang kompleks terhadap privasi warga negara. Analisis Kompas menunj...
12 Mei 2026
Kebijakan Proxy War dalam Keamanan Siber: Pakar Pertanyakan Kepatutan Hukum dan Etika
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Proxy War dalam Keamanan Siber: Pakar Pertanyakan Kepatutan Hukum dan Etika
Kebijakan proxy war siber Indonesia berisiko melanggar prinsip tanggung jawab negara (sovereign responsibility) dalam hukum internasional dan merusak tata kelol...
10 Mei 2026
Lumpuhkan 12 Tokoh OPM, TNI: Nyawa Warga Sipil Papua Tak Bisa Ditawar
KEAMANAN NASIONAL
Lumpuhkan 12 Tokoh OPM, TNI: Nyawa Warga Sipil Papua Tak Bisa Ditawar
Pernyataan komando TNI tentang keselamatan sipil di Papua harus dikritisi melalui transparansi operasional dan verifikasi independen atas klaim 'pelumpuhan' tok...
10 Mei 2026
Pengamat Hukum Kritik Rencana Perubahan UU Pertahanan: Potensi Ancaman Prinsip Supremasi Hukum
KEAMANAN NASIONAL
Pengamat Hukum Kritik Rencana Perubahan UU Pertahanan: Potensi Ancaman Prinsip Supremasi Hukum
Rancangan perubahan Undang-Undang Pertahanan Negara yang sedang digodok pemerintah mendapat sorotan kritis dari para pengamat hukum dan aktivis. Versi draf yang...
11 Mei 2026
Menyoroti Penggunaan AI dalam Sistem Pertahanan: Urgensi Regulasi Etika dan Batasan Hukum
KEAMANAN NASIONAL
Menyoroti Penggunaan AI dalam Sistem Pertahanan: Urgensi Regulasi Etika dan Batasan Hukum
Adopsi AI dalam sistem pertahanan tanpa regulasi etika yang komprehensif mengancam prinsip akuntabilitas dan melanggar martabat hukum. Implementasi teknologi in...
11 Mei 2026
Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Keamanan Nasional yang Berpotensi Mengaburkan Batas antara Counterterrorism dan Pelanggaran HAM
KEAMANAN NASIONAL
Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Keamanan Nasional yang Berpotensi Mengaburkan Batas antara Counterterrorism dan Pelanggaran HAM
Koalisi masyarakat sipil mendesak evaluasi mendalam kebijakan counterterrorism nasional yang berpotensi mengaburkan batas legal dan melanggar HAM. Mereka menega...
09 Mei 2026
Kebijakan Keamanan Nasional dan Batasan Hukum: Analisis terhadap RUU Intelijen Negara
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Nasional dan Batasan Hukum: Analisis terhadap RUU Intelijen Negara
RUU Intelijen Negara yang sedang dibahas menjadi sorotan utama karena potensi dampaknya terhadap hak asasi manusia dan batasan hukum dalam operasi intelijen. RU...
09 Mei 2026
Kontroversi Kerjasama Intelijen 'Five Eyes' dengan Indonesia: Di Mana Batas Pertukaran Data dan Perlindungan Privasi Warga?
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Kerjasama Intelijen 'Five Eyes' dengan Indonesia: Di Mana Batas Pertukaran Data dan Perlindungan Privasi Warga?
Kerjasama intelijen Indonesia dengan aliansi Five Eyes menciptakan konflik yurisdiksi serius yang mengancam kedaulatan digital dan hak privasi konstitusional wa...
09 Mei 2026