Minggu, 11 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
503 artikel ditemukan
KSAD Bantah Tudingan KKB, Tegaskan 3 ASN Korban Penembakan Bukan Intel Tentara
KEAMANAN NASIONAL
KSAD Bantah Tudingan KKB, Tegaskan 3 ASN Korban Penembakan Bukan Intel Tentara
Artikel ini mengupas bantahan KSAD terhadap klaim KKB mengenai tiga ASN korban penembakan, yang membuka isu denial of responsibility dan narrative conflict dala...
12 September 2026
Peran Militer di Ranah Sipil Kian Meluas! MK Didesak Segera Putus Uji Materi UU TNI
KEAMANAN NASIONAL
Peran Militer di Ranah Sipil Kian Meluas! MK Didesak Segera Putus Uji Materi UU TNI
Koalisi masyarakat sipil mendesak MK segera memutus uji materi UU TNI di tengah meluasnya militerisasi ranah sipil. Pasal 74 UU TNI dinilai menciptakan impunita...
11 September 2026
DPR Bahas RUU TNI: Rakyat Khawatir Ekspansi Militer ke Sektor Sipil
KEAMANAN NASIONAL
DPR Bahas RUU TNI: Rakyat Khawatir Ekspansi Militer ke Sektor Sipil
Pembahasan RUU TNI di DPR memicu kekhawatiran luas karena sejumlah pasal memperluas kewenangan militer ke sektor sipil, melanggar supremasi sipil dan UUD 1945....
10 September 2026
Keamanan Nasional: Ancaman Siber dan Kesiapan Hukum Cyber
KEAMANAN NASIONAL
Keamanan Nasional: Ancaman Siber dan Kesiapan Hukum Cyber
Serangan siber terhadap Kemenkumham mengungkap kesenjangan kritis dalam hukum cyber Indonesia, di mana UU ITE gagal menjerat kejahatan lintas yurisdiksi dan mel...
10 September 2026
Koalisi: Penetapan Siaga I TNI oleh Panglima Langgar Konstitusi
KEAMANAN NASIONAL
Koalisi: Penetapan Siaga I TNI oleh Panglima Langgar Konstitusi
Penetapan status Siaga I oleh Panglima TNI tanpa persetujuan Presiden melanggar Pasal 10 UUD 1945 dan Undang-Undang TNI, mencerminkan tindakan ultra vires yang...
10 September 2026
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Instruksi Siaga Satu TNI Ancam Supremasi Sipil dan Inkonstitusional
KEAMANAN NASIONAL
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Instruksi Siaga Satu TNI Ancam Supremasi Sipil dan Inkonstitusional
Penetapan status siaga satu oleh Panglima TNI melalui Telegram Nomor TR/283/2026 dinilai koalisi masyarakat sipil sebagai pelanggaran konstitusional yang mengan...
10 September 2026
Kajian Strategis: Ancaman Keamanan Nasional dari Veteran Konflik Asing yang Kembali ke Indonesia
KEAMANAN NASIONAL
Kajian Strategis: Ancaman Keamanan Nasional dari Veteran Konflik Asing yang Kembali ke Indonesia
Ketiadaan kerangka hukum yang spesifik untuk repatriasi dan reintegrasi veteran konflik asing di Indonesia menimbulkan celah keamanan nasional sekaligus pelangg...
10 September 2026
Muzani Tegaskan Larangan WNI Bela Negara Asing: Urgensi Regulasi dan Pengawasan Strategis
KEAMANAN NASIONAL
Muzani Tegaskan Larangan WNI Bela Negara Asing: Urgensi Regulasi dan Pengawasan Strategis
Pernyataan Ketua MPR melarang WNI membela negara asing mengungkap celah serius dalam implementasi UU Kewarganegaraan. Lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum...
09 September 2026
WNI Direkrut sebagai Tentara Asing: Celah Hukum dan Ancaman Keamanan Nasional Multidimensi
KEAMANAN NASIONAL
WNI Direkrut sebagai Tentara Asing: Celah Hukum dan Ancaman Keamanan Nasional Multidimensi
Rekrutmen delapan WNI sebagai tentara asing Rusia merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan, politik luar negeri bebas aktif, dan etika perang internasio...
09 September 2026
LSM Soroti Penggunaan Munitions Cluster oleh TNI dalam Latihan: Pelanggaran Etika Perang?
KEAMANAN NASIONAL
LSM Soroti Penggunaan Munitions Cluster oleh TNI dalam Latihan: Pelanggaran Etika Perang?
Penggunaan munitions cluster oleh TNI dalam latihan militer melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional. Meskipun Indon...
09 September 2026
Iran dan Israel: Analisis Sikap Indonesia yang Berpotensi Langgar Netralitas Hukum Internasional
KEAMANAN NASIONAL
Iran dan Israel: Analisis Sikap Indonesia yang Berpotensi Langgar Netralitas Hukum Internasional
Sikap embargo diplomatik sepihak Indonesia terhadap Israel dalam konflik Iran-Israel berpotensi melanggar prinsip netralitas hukum internasional dan kedaulatan...
09 September 2026
Kebijakan Keamanan Nasional vs Perlindungan Data Pribadi: Mencari Keseimbangan Etis
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Nasional vs Perlindungan Data Pribadi: Mencari Keseimbangan Etis
Perluasan kewenangan surveilans digital oleh pemerintah berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan hak digital warga negara. Pasal 17 ICCPR, Prinsip Sira...
09 September 2026