KEAMANAN NASIONAL
506 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Rencana Revisi UU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Keseimbangan Kekuasaan?
Rancangan revisi UU Kamnas mengancam prinsip supremasi sipil dengan memberikan kewenangan ambigu kepada militer untuk menangani ancaman non-militer, berpotensi...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Kerja Sama Intelijen dengan Negara Asing: Di Mana Batasnya untuk Melindungi Privasi Warga Negara?
Penandatanganan perjanjian kerjasama intelijen antara Indonesia dan beberapa negara sahabat, seperti Australia dalam kerangka Lombok Treaty dan dengan Amerika S...
KEAMANAN NASIONAL
Pengamat Nilai Perpres Penanggulangan Ekstremisme Perlu Diuji Materiil
Penerbitan Perpres Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan menuai kritik karena ketidakjelasan definisi yang dapat melanggar kebebasan sipil dan hak konst...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Status Hukum Operasi Intelijen Asing di Indonesia dalam Kerangka Kedaulatan Cyber
Operasi intelijen asing di ruang cyber Indonesia mengancam kedaulatan hukum dan hak privasi warga negara karena berada dalam wilayah abu-abu regulasi. Kerjasama...
KEAMANAN NASIONAL
Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan Tunjangan Kinerja (Tukin) TNI dan Kemhan harus ditinjau secara kritis melalui prinsip akuntabilitas anggaran publik, transparansi, dan korelasi lang...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Amandemen UU Kamnas: Ancaman terhadap Prinsip Proporsionalitas dan Kontrol Sipil?
Rancangan amandemen UU Kamnas menghadapkan Indonesia pada ujian prinsipil soal proporsionalitas dan kontrol sipil atas militer. Perluasan definisi ancaman yang...
KEAMANAN NASIONAL
Presiden Prabowo Peringatkan Potensi Perang Ukraina Lampaui Perang Dunia II, Soroti Kerentanan Global
Pernyataan Presiden Prabowo tentang potensi eskalasi Perang Ukraina mengungkap kegagalan mendasar hukum internasional dalam menegakkan perdamaian. Indonesia dih...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Privatisasi Keamanan Nasional dan Ancaman terhadap Monopoli Kekerasan Negara
Maraknya Perusahaan Militer Swasta mengikis monopoli kekerasan negara yang sah, menciptakan zona bebas hukum yang melemahkan akuntabilitas dan hukum humaniter i...
KEAMANAN NASIONAL
Presiden Prabowo Ingatkan Potensi Perang Ukraina Lampaui PD II
Peringatan Presiden Prabowo tentang eskalasi perang Ukraina menyoroti kegagalan sistem hukum internasional dalam menegakkan prinsip pembedaan, proporsionalitas,...
KEAMANAN NASIONAL
Politik Adu Domba sebagai Ancaman Geopolitik: Non-Blok dan Kedaulatan Hukum Indonesia
Politik adu domba (divide et impera) merupakan pelanggaran prinsip non-intervensi dan kedaulatan dalam hukum internasional yang mengancam pengelolaan sumber day...
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI: Tidak Ada Pihak yang Diuntungkan dari Konflik di Papua
Pernyataan Panglima TNI bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan dari konflik Papua harus diuji dengan audit hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pemb...
KEAMANAN NASIONAL
Menggugat Etika 'Serangan Preventif' dalam Doktrin Pertahanan Siber Baru: Ancaman bagi Privasi dan Due Process?
Revisi Doktrin Pertahanan Siber yang mengadopsi serangan digital preventif berbasis dugaan merupakan ancaman serius terhadap prinsip jus ad bellum, kedaulatan n...
