Senin, 12 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
506 artikel ditemukan
Kemhan Ajukan Kenaikan Tukin 90 Persen, Alasannya Tak Naik Sejak 2018
KEAMANAN NASIONAL
Kemhan Ajukan Kenaikan Tukin 90 Persen, Alasannya Tak Naik Sejak 2018
Pengajuan kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertahanan sebesar 90% menguji prinsip keadilan distributif dan akuntabilitas fiskal dalam UU Keuangan...
31 Juli 2026
Pengakuan Intimidasi Aktivis: TNI Minta Dilaporkan, Tapi Apakah Mekanisme Pengaduan Sudah Kredibel?
KEAMANAN NASIONAL
Pengakuan Intimidasi Aktivis: TNI Minta Dilaporkan, Tapi Apakah Mekanisme Pengaduan Sudah Kredibel?
Respons TNI yang meminta aktivis Islah Bahrawi melaporkan sendiri dugaan intimidasi justru mengungkap kegagalan reformasi sektor keamanan dan pelanggaran prinsi...
01 Agustus 2026
Pentingnya Perspektif Etika dalam Kebijakan Keamanan Nasional
KEAMANAN NASIONAL
Pentingnya Perspektif Etika dalam Kebijakan Keamanan Nasional
Artikel ini mengkritik absennya kerangka etika yang rigid dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia, yang menyebabkan pelanggaran HAM dan delegitimasi negara....
30 Juli 2026
Operasi Ekstrem di Yahukimo: TNI Hadapi Hujan Peluru OPM untuk Evakuasi Korban
KEAMANAN NASIONAL
Operasi Ekstrem di Yahukimo: TNI Hadapi Hujan Peluru OPM untuk Evakuasi Korban
Insiden 'hujan peluru' dalam operasi evakuasi TNI di Yahukimo mengungkap potensi pelanggaran prinsip inti Hukum Humaniter Internasional—distinction, proportiona...
30 Juli 2026
Mahkamah Konstitusi dan Uji Materi UU Keamanan Nasional: Menimbang Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Sipil
KEAMANAN NASIONAL
Mahkamah Konstitusi dan Uji Materi UU Keamanan Nasional: Menimbang Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Sipil
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Keamanan Nasional yang digugat oleh koalisi lembaga masyaraka...
31 Juli 2026
Mekanisme Pengawasan Etik Operasi Intelijen: Menuju Framework Hukum yang Transparan dan Akuntabel
KEAMANAN NASIONAL
Mekanisme Pengawasan Etik Operasi Intelijen: Menuju Framework Hukum yang Transparan dan Akuntabel
Absennya framework hukum untuk pengawasan etik operasi intelijen menciptakan legal black hole yang mengancam prinsip negara hukum dan hak warga. Kerangka yang a...
31 Juli 2026
DPR Desak Panglima TNI Bentuk Tim Bebaskan 4 WNI Disandera di Somalia, Uji Kewenangan OMSP
KEAMANAN NASIONAL
DPR Desak Panglima TNI Bentuk Tim Bebaskan 4 WNI Disandera di Somalia, Uji Kewenangan OMSP
Desakan DPR untuk operasi militer penyelamatan sandera WNI di Somalia bukan sekadar isu teknis, melainkan ujian kritis pertama bagi legitimasi UU OMSP di hadapa...
29 Juli 2026
Kebijakan Keamanan Siber dan Ancaman terhadap Privasi: Mencari Keseimbangan Hukum
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Siber dan Ancaman terhadap Privasi: Mencari Keseimbangan Hukum
Kebijakan keamanan siber Indonesia berisiko menjadi alat pengawasan massal yang melanggar hak privasi, karena abai terhadap prinsip necessity dan proportionalit...
30 Juli 2026
Eksploitasi Anak dalam Jaringan Terorisme: Tantangan Hukum dan Etika Perlindungan Generasi Muda
KEAMANAN NASIONAL
Eksploitasi Anak dalam Jaringan Terorisme: Tantangan Hukum dan Etika Perlindungan Generasi Muda
Eksploitasi 132 anak oleh jaringan terorisme mencerminkan pelanggaran serius terhadap kewajiban jus cogens negara dalam melindungi anak dari konflik. Pendekatan...
28 Juli 2026
Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil: Mencari Titik Temu dalam Era Digital
KEAMANAN NASIONAL
Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil: Mencari Titik Temu dalam Era Digital
Kebijakan keamanan nasional di era digital Indonesia, khususnya melalui UU ITE dan praktik pengawasan massal, telah secara sistematis mengikis kebebasan sipil d...
28 Juli 2026
Analisis: Draf RUU Kamnas Baru Dinilai Memberi Ruang Luas bagi Intervensi Militer dalam Urusan Sipil
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Draf RUU Kamnas Baru Dinilai Memberi Ruang Luas bagi Intervensi Militer dalam Urusan Sipil
Draf RUU Keamanan Nasional mengancam prinsip supremasi sipil dengan mendefinisikan 'gangguan keamanan' secara elastis dan memberikan kewenangan luas kepada bada...
28 Juli 2026
Kontroversi Revisi UU Intelijen: Perlindungan Data Warga vs. Kebutuhan Surveilans Keamanan
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Revisi UU Intelijen: Perlindungan Data Warga vs. Kebutuhan Surveilans Keamanan
Revisi UU Intelijen yang mengusung klausul 'urgen' untuk akses data pribadi tanpa perintah pengadilan mengancam prinsip negara hukum dan hak privasi konstitusio...
29 Juli 2026