Rancangan amandemen Undang-Undang Keamanan Nasional (Kamnas) tidak sekadar wacana legislatif biasa, melainkan sebuah ujian fundamental bagi martabat hukum Indonesia. Di jantung perdebatan terletak bahaya laten pengaburan batas definitif antara fungsi pertahanan militer negara dan domain penegakan hukum sipil. Pengembangan definisi 'ancaman' yang elastis, tanpa pagar hukum yang kokoh, berpotensi mengubah instrumen keamanan nasional menjadi alat represi yang meredam perbedaan pendapat yang sah—sebuah ancaman nyata terhadap prinsip proporsionalitas dan kontrol sipil yang menjadi pilar negara demokrasi berdasar hukum.
Uji Proporsionalitas dan Necessity: Keadilan dalam Neraca Ancaman
Secara etis dan hukum, setiap amandemen yang memperluas kewenangan penggunaan instrumen kekerasan negara wajib diuji dengan prinsip proporsionalitas dan necessity (kebutuhan yang mendesak). Prinsip ini, yang termaktub dalam kerangka hukum negara darurat dan hukum humaniter internasional, mensyaratkan bahwa setiap tindakan keamanan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan merupakan opsi terakhir yang paling tidak membatasi hak. Rancangan amandemen UU Kamnas ini berisiko melanggar prinsip tersebut dengan membuka ruang bagi:
- Penggunaan kekuatan militer dalam ranah domestik yang seharusnya menjadi domain kepolisian dan lembaga sipil, mengikis prinsip distingsi.
- Definisi 'ancaman hibrida' yang terlalu luas dan multitafsir, sehingga rentan digunakan secara diskresioner untuk membungkam kritik atau oposisi politik yang legal.
- Pelebaran kewenangan tanpa diimbangi mekanisme kontrol sipil dan pengawasan yudisial yang setara, independen, dan efektif, sehingga menciptakan kekuasaan yang tidak terperiksa.
Kontrol Sipil dan Martabat Hukum: Fondasi Keamanan yang Hakiki
Keamanan nasional yang sejati tidak dibangun di atas ketakutan dan pengawasan represif, melainkan di atas fondasi hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Pemberian kewenangan ekstra kepada aparatus militer atau keamanan dalam UU Kamnas, tanpa mekanisme penyeimbang yang kuat, justru mengikis martabat hukum itu sendiri. Legitimasi sebuah negara hukum (rechtsstaat) terletak pada kemampuannya membatasi kekuasaannya sendiri melalui hukum. Amandemen yang mengaburkan garis komando sipil atas militer dan melemahkan pengawasan parlemen serta peradilan merupakan kemunduran berbahaya. Pengalaman historis dan normatif hukum internasional mengajarkan bahwa stabilitas jangka panjang justru rentan ketika prinsip-prinsip berikut diabaikan:
- Supremasi sipil dalam kebijakan pertahanan dan keamanan.
- Akses terhadap keadilan dan gugatan hukum bagi warga yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat keamanan.
- Transparansi dalam mendefinisikan ancaman dan mengevaluasi respons kebijakan.
Oleh karena itu, analisis kritis harus berani mempertanyakan konteks dan urgensi amandemen ini. Apakah ia didorong oleh analisis ancaman yang objektif, terukur, dan transparan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik? Ataukah ia merupakan respons politis jangka pendek terhadap dinamika sosial tertentu yang dikemas dalam narasi keamanan? Pertanyaan etis yang paling menggugah bagi para aktivis hukum adalah: Sudah siapkah kita membayar harga berupa penyempitan ruang kebebasan sipil dan pelemahan kontrol demokratis dengan dalih keamanan yang abstrak, sambil membiarkan fondasi negara hukum terkikis dari dalam oleh instrument hukumnya sendiri?
