KEAMANAN NASIONAL
506 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Polemik Penempatan Personel TNI di Perbatasan: Aktivis Hukum Ingatkan Prinsip Etika Perang dan Kedaulatan Hukum
Penempatan 2.000 personel TNI di perbatasan Indonesia-Malaysia menuai polemik karena dinilai melanggar prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam hukum humani...
KEAMANAN NASIONAL
Kontingen Garuda di Lebanon Dapat Pengarahan Khusus Hukum Humaniter Internasional Sebelum Bertugas
Pembekalan hukum humaniter untuk Kontingen Garuda di Lebanon dinilai berpotensi menjadi formalitas tanpa jaminan implementasi di lapangan. Prinsip pembedaan, pr...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Implikasi Hukum dari Serangan Siber terhadap Infrastruktur Nasional
Serangan siber terhadap infrastruktur nasional, seperti perbankan dan kelistrikan, menunjukkan bahwa UU ITE yang berlaku belum mampu menjerat pelaku dan mengkla...
KEAMANAN NASIONAL
Kritik Atas RUU Keamanan Nasional: Mengancam Kebebasan Sipil dan Due Process
RUU Keamanan Nasional menuai kritik karena melanggar due process dan membatasi kebebasan sipil, terutama melalui ketentuan penyadapan tanpa izin pengadilan. Pak...
KEAMANAN NASIONAL
Menteri Pertahanan Bela Kebijakan Penempatan Tentara di Perbatasan: Tunduk pada Hukum?
Kebijakan Menteri Pertahanan menempatkan ribuan tentara di perbatasan Kalimantan tanpa mekanisme de-eskalasi berpotensi melanggar prinsip non-intervensi Piagam...
KEAMANAN NASIONAL
Rancangan UU Keamanan Nasional: Ancaman bagi Martabat Hukum atau Kebutuhan Strategis?
RUU Keamanan Nasional yang memungkinkan penangkapan tanpa penetapan pengadilan dalam situasi darurat mengancam due process dan martabat hukum. Meskipun pemerint...
KEAMANAN NASIONAL
Kemhan RI Selidiki Klaim 8 WNI Direkrut Jadi Tentara Rusia, Ungkap Konsekuensi Hukum Individu
Kementerian Pertahanan RI membuka proses verifikasi atas klaim delapan WNI menjadi tentara Rusia, namun penekanan pada tanggung jawab individual tanpa audit neg...
KEAMANAN NASIONAL
Alutsista Baru TNI: Perlu Kajian Hukum Internasional untuk Mencegah Eskalasi
Pembelian alutsista ofensif oleh TNI tanpa kajian hukum internasional yang memadai berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan Pasal 51 Piagam PBB tentang...
KEAMANAN NASIONAL
Pemerintah Perketat Pengawasan Perbatasan untuk Cegah Terorisme: Perspektif Hukum
Kebijakan pengawasan perbatasan untuk mencegah terorisme berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan sipil jika tidak proporsional. Diperlukan keseimbangan a...
KEAMANAN NASIONAL
Menyoal Proporsionalitas Tindakan TNI: Antara Perang Melawan Teror dan Jaminan Hak Sipil
Cara-cara yang digunakan dalam setiap operasi militer untuk memberantas terorisme selalu mengundang tanda tanya besar mengenai proporsionalitas. Pertanyaan krus...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Operasi Militer Indonesia: Perlu Keseimbangan Antara Keamanan dan Hak Asasi
Operasi militer yang dilakukan oleh TNI di wilayah timur Indonesia kembali menuai sorotan terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa elemen...
KEAMANAN NASIONAL
PCO: Sorotan PBB atas Dugaan Pelanggaran HAM Sudah Diatensi Presiden
