KEAMANAN NASIONAL
313 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
TNI AU dan Batasan Etis Penggunaan Drone Tempur dalam Hukum Perang
Pengadaan drone tempur oleh TNI AU menghadirkan tantangan akut terhadap prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Hukum na...
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Cybersecurity Indonesia dan Batasan Hukum dalam 'Perang Siber' Menurut Hukum Humaniter
Pembangunan kapasitas cybersecurity Indonesia harus diiringi dengan integrasi prinsip hukum humaniter ke dalam doktrin operasi siber. Tanpa regulasi dan akuntab...
KEAMANAN NASIONAL
Proyek Pertahanan Disoroti: Pembelian Alutsista dan Transparansi Anggaran di Tengah Krisis
Proyek alutsista dan anggaran pertahanan yang tidak transparan di bawah dalih keamanan nasional merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan hukum i...
KEAMANAN NASIONAL
Penembakan Komandan HSSBI di Yahukimo: Prosedur Operasi dan Prinsip Necessity dalam Penegakan Hukum
Tewasnya Komandan HSSBI Kodap XVI Yahukimo, berinisial AP, dalam operasi Satgas Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo, kembali memantik evaluasi kritis mengenai...
KEAMANAN NASIONAL
Otoritas Militer Didorung Transparansi dalam Kasus-kasus Kekerasan oleh Aparat
Ketertutupan peradilan militer dalam kasus kekerasan aparat merupakan pelanggaran terhadap standar peradilan internasional dan prinsip kesetaraan di depan hukum...
KEAMANAN NASIONAL
Kementerian Pertahanan Didorong Merombak Regulasi Etika Perang untuk Operasi Keamanan Internal
Dorongan reformasi regulasi etika perang untuk operasi keamanan internal menyingkap kegagalan negara dalam menerapkan prinsip hukum humaniter domestik. Pengawas...
KEAMANAN NASIONAL
Peningkatan Penggunaan Teknologi Surveillance dalam Operasi Keamanan: Ancaman terhadap Privasi dan Etika Hukum
Peningkatan penggunaan teknologi surveillance seperti AI-powered monitoring, drone pengintai, dan sistem pengawasan massal dalam operasi keamanan di wilayah kon...
KEAMANAN NASIONAL
RPP Tugas TNI Dikritik Berpotensi Hidupkan Kembali Dwifungsi Militer
Pembahasan tertutup RPP TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi militer melalui perluasan kewenangan OMSP yang ambigu, melanggar prinsip kepastian hukum dan supre...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU Keamanan Nasional: Ancaman terhadap Ruang Sipil dan Kebebasan Berekspresi?
RUU Keamanan Nasional menuai kritik tajam karena kekaburan definisi ancaman yang berpotensi menjadi pasal karet untuk membungkam kritik serta pemberian kewenang...
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Pertahanan Laut Indonesia dan Prinsip Prevention of Excess dalam Hukum Konflik
Kebijakan pertahanan laut Indonesia menghadapi ujian serius dalam penerapan prinsip prevention of excess yang diamanatkan hukum konflik internasional. Beberapa...
KEAMANAN NASIONAL
Perang Siber dan Batasan Etika dalam Konflik Kontemporer: Perspektif Hukum Internasional Indonesia
Perkembangan perang siber menciptakan krisis legitimasi bagi Hukum Humaniter Internasional, di mana prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas tumpu...
KEAMANAN NASIONAL
TNI AL Gelar Simulasi Penangkalan di Laut Natuna, Singgung Prinsip Proporsionalitas dalam Konflik Laut
Latihan penangkalan TNI AL di Laut Natuna harus dibaca tidak hanya sebagai demonstrasi kekuatan, tetapi juga sebagai ujian terhadap komitmen Indonesia pada prin...
