Serangan siber yang menargetkan sistem perbankan dan kelistrikan nasional beberapa hari lalu bukan sekadar gangguan teknis. Ia menyingkap kerapuhan fundamental dalam arsitektur hukum Indonesia: ketika infrastruktur nasional menjadi medan perang baru, aparat penegak hukum masih berpaku pada pasal-pasal yang dirancang untuk era sebelum ancaman non-tradisional menjadi kenyataan. Dari perspektif etika perang dan martabat hukum, kegagalan mengklasifikasikan serangan ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional adalah bentuk pengingkaran terhadap hak publik atas perlindungan yang setara. Undang-Undang ITE yang ada, dengan segala keterbatasannya, telah menjadi tameng yang retak di tengah badai siber.
Ketika Hukum Positif Tertinggal di Belakang Medan Perang Siber
Praktik hukum Indonesia selama ini memperlakukan serangan siber berskala besar sebagai tindak pidana biasa. Padahal, dampaknya dapat melumpuhkan layanan publik, menggerus kepercayaan pada negara, dan bahkan menelan korban jiwa secara tidak langsung. Dari kacamata aktivis hukum, persoalan ini bukan hanya soal lemahnya penegakan, melainkan kegagalan epistimologis dalam memahami hakikat ancaman. Rezim hukum siber nasional belum memiliki instrumen untuk mengukur korelasi antara gangguan digital dan kerugian sosial-ekonomi yang meluas. Akibatnya, negara sering kali merespons secara sporadis, reaktif, dan tanpa kerangka normatif yang jelas.
- Pasal 27-37 UU ITE lebih berorientasi pada konten ilegal dan transaksi elektronik, bukan pada serangan siber sebagai aksi agresi terhadap kedaulatan infrastruktur.
- Belum ada definisi yuridis mengenai 'ancaman siber berskala besar' yang setara dengan keadaan darurat militer atau darurat sipil pada umumnya.
- Mekanisme pertanggungjawaban lintas negara masih kabur, sementara pelaku dapat bersembunyi di yurisdiksi yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi siber dengan Indonesia.
Etika Perang dan Taruhan Hak Sipil dalam Tanggap Darurat Siber
Dalam diskursus etika perang, serangan terhadap infrastruktur nasional—terutama yang menyangkut listrik dan perbankan—dapat dikategorikan sebagai ancaman yang setara dengan serangan terhadap objek vital. Namun, respons negara tidak boleh jatuh ke dalam perangkap otoritarianisme. Dorongan untuk memperluas kewenangan penyadapan atau pengawasan digital demi 'keamanan nasional' harus diukur dengan ketat menggunakan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan. Jika tidak, negara justru akan mengorbankan martabat hukum yang hendak dilindunginya. Perlindungan data pribadi dan hak privasi bukan penghalang, melainkan syarat mutlak bagi legitimasi tanggap darurat siber.
Indonesia membutuhkan revisi komprehensif atas hukum siber yang tidak hanya memperkuat aparat, tetapi juga menegaskan batas-batas kekuasaan. Kerja sama internasional juga menjadi keniscayaan, bukan sekadar pilihan diplomatik. Namun, aktivis hukum harus bertanya: apakah pembaruan rezim hukum ini akan benar-benar berpihak pada keadilan, atau justru menjadi dalih untuk memperluas kontrol negara tanpa akuntabilitas? Infrastruktur nasional memang harus dilindungi, tetapi melindunginya dengan mengorbankan kebebasan sipil berarti memenangkan pertempuran sambil kehilangan jiwa demokrasi. Saatnya para pembuat kebijakan dan aktivis hukum duduk bersama, bukan untuk menulis pasal-pasal yang reaktif, melainkan untuk merumuskan prinsip etis yang menjadi fondasi keamanan nasional yang bermartabat.
