Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Kajian Akademik: Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Operasi Militer di Papua harus Transparan dan Berdasarkan Hukum Humaniter

Kajian Akademik: Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Operasi Militer di Papua harus Transparan dan Berdasarkan Hukum Humaniter

Kajian akademis mendesak penyidikan transparan berbasis hukum humaniter atas operasi militer di Papua, menegaskan bahwa penyidikan internal tertutup merusak mar...

Kritik terhadap Kebijakan Hukum Nasional yang Tidak Selaras dengan Konvensi Internasional

Kritik terhadap Kebijakan Hukum Nasional yang Tidak Selaras dengan Konvensi Internasional

Kebijakan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam bidang keamanan dan operasi militer, sering tidak selaras dengan konvensi internasional seperti Geneva Conve...

Kasus Gabungan KIB dan NasDem dalam Isu Papua: Ketidakjelasan Eksistensi Hukum Internasional dalam Konflik Domestik

Kasus Gabungan KIB dan NasDem dalam Isu Papua: Ketidakjelasan Eksistensi Hukum Internasional dalam Konflik Domestik

Wacana politik KIB dan NasDem mengenai Papua mengungkap ambiguitas berbahaya yang mengabaikan prinsip hukum humaniter internasional dalam konflik domestik. Sika...

Kementerian Pertahanan Rilis Panduan Etika Operasi Militer Berdasarkan Hukum Humaniter

Kementerian Pertahanan Rilis Panduan Etika Operasi Militer Berdasarkan Hukum Humaniter

Panduan etika operasi militer dari Kementerian Pertahanan merupakan langkah normatif penting dalam mengintegrasikan hukum humaniter internasional. Namun, efekti...

Mahkamah Agung Perkuat Prinsip Martabat Hukum dalam Kasus Penyanderaan oleh Kelompok Separatis

Mahkamah Agung Perkuat Prinsip Martabat Hukum dalam Kasus Penyanderaan oleh Kelompok Separatis

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus penyanderaan oleh kelompok separatisme menegaskan prinsip martabat hukum yang tidak boleh dikorbankan bahkan dalam situasi ko...

Pengadilan Militer Indonesia Dianggap Lamban Mengadili Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Pengadilan Militer Indonesia Dianggap Lamban Mengadili Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Stagnasi proses peradilan militer untuk kasus HAM di Papua mencerminkan kegagalan sistemik dalam menegakkan prinsip command responsibility dan kewajiban negara...

Penggunaan Teknologi Drone dalam Pengawasan Perbatasan: Di Mana Batas Privasi dan Etika Pengawasan?

Penggunaan Teknologi Drone dalam Pengawasan Perbatasan: Di Mana Batas Privasi dan Etika Pengawasan?

Penggunaan teknologi drone di perbatasan Indonesia menciptakan rezim pengawasan massal yang melanggar hak privasi warga dan prinsip legalitas, terutama terhadap...

Penyidikan Kematian Sipil di Medan Tempur Papua: Uji Martabat Hukum atau Sekadar Simulasi Keadilan?

Penyidikan Kematian Sipil di Medan Tempur Papua: Uji Martabat Hukum atau Sekadar Simulasi Keadilan?

Penyidikan HAM dalam konflik Papua merupakan ujian martabat hukum Indonesia, yang menguji komitmen nyata terhadap prinsip hukum humaniter internasional seperti...

Kontroversi Rancangan Perpres tentang Pembentukan Pengadilan Khusus Kejahatan Perang di Indonesia

Kontroversi Rancangan Perpres tentang Pembentukan Pengadilan Khusus Kejahatan Perang di Indonesia

Rancangan Perpres tentang Pengadilan Khusus Kejahatan Perang menguji komitmen Indonesia terhadap norma hukum internasional dan etika perang. Kontroversi berpusa...

ICRC Gelar Pelatihan Hukum Humaniter bagi Jaksa dan Hakim di Medan: Persiapan Menghadapi Potensi Konflik Bersenjata Moderen

ICRC Gelar Pelatihan Hukum Humaniter bagi Jaksa dan Hakim di Medan: Persiapan Menghadapi Potensi Konflik Bersenjata Moderen

ICRC menggelar pelatihan Hukum Humaniter intensif bagi jaksa dan hakim di Medan, mengangkat isu kritis kesiapan peradilan domestik menghadapi kompleksitas konfl...

Gugatan Warga Papua di Pengadilan Negeri Jakarta: Menuntut Akuntabilitas atas Operasi Militer dan Pelanggaran HAM Struktural

Gugatan Warga Papua di Pengadilan Negeri Jakarta: Menuntut Akuntabilitas atas Operasi Militer dan Pelanggaran HAM Struktural

Gugatan warga Papua di Pengadilan Negeri Jakarta menguji akuntabilitas negara atas operasi militer dengan kacamata hukum humaniter internasional, menantang dokt...

Keterlibatan Kontraktor Swasta dalam Operasi Konflik: Potensi Pelanggaran Etika Bisnis dan Hukum

Keterlibatan Kontraktor Swasta dalam Operasi Konflik: Potensi Pelanggaran Etika Bisnis dan Hukum

Keterlibatan kontraktor swasta dalam konflik menciptakan zona abu-abu hukum yang mengikis prinsip dasar etika perang dan akuntabilitas negara. Privatisasi fungs...