Menteri HAM Desak TNI dan OPM Tak Jadikan Warga Sipil Sasaran Konflik Papua

Menteri HAM Natalius Pigai kembali mendesak baik TNI maupun kelompok TPNPB-OPM untuk menghormati prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di Papua. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul klaim terbaru tentang penembakan warga sipil di Yahukimo dan data Komnas HAM yang mengungkapkan 43 warga sipil tewas dalam 42 peristiwa kekerasan di Papua pada semester pertama 2026. Pigai mengakui kompleksitas di lapangan, di mana status korban sering diklaim ulang—apakah mereka warga sipil biasa, mata-mata, atau bagian dari kelompok bersenjata—sehingga menjadi alat pembenaran bagi kedua pihak. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum humaniter dapat dikaburkan oleh narasi operasional yang mempermudah pelanggaran. Desakan Pigai menegaskan bahwa perlindungan sipil bukanlah konsep yang negosiable berdasarkan klaim sepihak, melainkan kewajiban absolut yang harus diverifikasi secara independen. Persoalan mendasar adalah lemahnya mekanisme verifikasi dan akuntabilitas independen di zona konflik Papua, sehingga setiap klaim dan penyangkalan hanya menghasilkan kebenaran yang saling bersaing tanpa penyelesaian hukum. Posisi Kementerian HAM dalam hal ini merupakan benteng terakhir bagi prinsip kemanusiaan, namun tanpa dukungan mekanisme penegakan yang kuat dari lembaga yudikatif dan pengawasan parlemen, seruan ini berisiko menjadi echo dalam ruangan kosong.